Oleh Adrian Damar
Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagaimana jika seseorang sudah bekerja keras dan tetap kesulitan hidup layak?
Ada janji yang sejak kecil begitu akrab di telinga kita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, carilah pekerjaan yang baik, lalu bangun kehidupan yang lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. Janji itu tidak pernah sepenuhnya menjamin keberhasilan, tetapi cukup kuat untuk membuat banyak orang percaya bahwa masa depan dapat diperjuangkan melalui usaha pribadi.
Saya masih percaya kerja keras mempunyai nilai. Yang mulai saya pertanyakan adalah apakah kehidupan ekonomi hari ini memberikan kesempatan yang sepadan kepada mereka yang sudah melakukannya. Ketika upah habis untuk kebutuhan dasar, harga rumah semakin sulit dijangkau, dan pendidikan tidak selalu membuka jalan menuju pekerjaan yang layak, persoalannya tidak bisa terus-menerus dijelaskan sebagai kurangnya usaha individu.
Kegelisahan itu terasa semakin nyata ketika saya mengikuti demonstrasi di sejumlah negara Eropa sepanjang Oktober 2026. Jalan-jalan di Prancis, Italia, Portugal, Belgia, dan beberapa negara lainnya dipenuhi warga yang membawa tuntutan berbeda. Ada yang mempersoalkan kualitas pendidikan, ada yang menolak mahalnya biaya hidup, dan ada pula yang menuntut akses terhadap tempat tinggal yang terjangkau.
Mereka tidak berada dalam satu gerakan yang sama. Situasi politik, kebijakan ekonomi, dan penyebab demonstrasi di setiap negara mempunyai perbedaan penting. Tetapi di antara berbagai tuntutan tersebut, saya melihat satu pertanyaan yang layak direnungkan bersama: seberapa jauh seseorang harus bekerja agar dapat menjalani kehidupan yang dianggap wajar?
Pada 17 Oktober 2026, Prancis mengalami demonstrasi besar yang menurut Kementerian Dalam Negeri diikuti sekitar 550.000 orang. Penyelenggara memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 peserta. Perbedaan angka itu perlu dicatat, tetapi keduanya menunjukkan besarnya mobilisasi masyarakat di berbagai kota.
Aksi tersebut berkaitan dengan persoalan pendidikan, layanan publik, upah, dan biaya hidup. Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, sementara sejumlah lokasi mengalami bentrokan, penjarahan, dan perusakan. Di Limoges, balai kota bahkan mengalami kebakaran setelah diserang sekelompok orang pada akhir demonstrasi.
Saya tidak menganggap kekerasan sebagai kelanjutan yang wajar dari kesulitan ekonomi. Merusak fasilitas umum, menyerang orang lain, dan menjarah tidak dapat dibenarkan hanya karena seseorang mempunyai keluhan yang sah. Tetapi kekerasan yang dilakukan sebagian orang juga tidak membuat persoalan yang disuarakan ratusan ribu demonstran lainnya menjadi tidak penting.
Justru di situlah saya merasa kita perlu memisahkan dua pertanyaan. Bagaimana tindakan melanggar hukum ditangani secara proporsional merupakan satu persoalan. Mengapa begitu banyak warga merasa kehidupan semakin sulit dijalani merupakan persoalan lain yang membutuhkan jawaban lebih panjang.
Baca Juga: Kalau Stok BBM Aman, Mengapa Masyarakat Masih Harus Antre Berjam-jam?
Ketika Upah Tidak Lagi Menjamin Rasa Aman
Di Portugal, puluhan ribu orang turun ke jalan di Lisbon pada 17 Oktober untuk memprotes biaya hidup dan krisis perumahan. Serikat pekerja CGTP yang mengorganisasi demonstrasi tersebut menyampaikan bahwa rendahnya upah semakin sulit mengimbangi biaya tempat tinggal. Reuters melaporkan keluhan para demonstran mengenai penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Saya membayangkan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap, menerima gaji setiap bulan, dan berusaha mengelola pengeluaran dengan disiplin. Ia mungkin tidak hidup mewah, jarang berlibur, dan sudah terbiasa menunda keinginan pribadi. Tetapi ketika sebagian besar penghasilannya harus dialokasikan untuk sewa rumah, transportasi, makanan, dan tagihan, ruang untuk menabung atau menghadapi keadaan darurat menjadi semakin sempit.
Dalam situasi seperti itu, nasihat agar seseorang bekerja lebih keras dapat terdengar sangat jauh dari persoalan sebenarnya. Menambah jam kerja tidak selalu memungkinkan, terutama jika seseorang sudah bekerja penuh waktu atau mempunyai tanggung jawab keluarga. Bahkan ketika penghasilan meningkat, biaya kebutuhan pokok dan tempat tinggal dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan ekonominya.
Laporan Organisasi Kerja Internasional atau ILO, Global Wage Report 2024–25, menunjukkan bahwa ketimpangan upah masih menjadi persoalan penting meskipun terdapat perbaikan di banyak negara. Sementara itu, OECD mencatat pada Maret 2025 bahwa upah riil mulai pulih di hampir seluruh negara anggotanya. Meski demikian, di sekitar dua pertiga negara tersebut, tingkat upah riil masih berada di bawah posisi awal 2021.
Temuan itu penting karena memperlihatkan keadaan yang lebih rumit daripada anggapan bahwa seluruh pekerja terus mengalami penurunan upah. Ada pemulihan, tetapi pemulihan tersebut tidak otomatis menghapus tekanan yang sudah terakumulasi akibat kenaikan harga sebelumnya. Seseorang dapat mengalami kenaikan gaji dan tetap merasa lebih sulit memenuhi kebutuhan dibandingkan beberapa tahun lalu.
Perumahan memperlihatkan persoalan itu dengan sangat jelas. Rumah bukan hanya aset yang dapat diperjualbelikan, melainkan tempat seseorang beristirahat, membesarkan anak, dan membangun kehidupan sosial. Ketika harga beli maupun sewa semakin jauh dari kemampuan penghasilan, ketidakpastian tempat tinggal ikut memengaruhi keputusan menikah, memiliki anak, berpindah pekerjaan, atau merencanakan masa depan.
Di sejumlah kota, pembangunan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kesulitan warga memperoleh hunian. Investasi masuk, kawasan berkembang, dan nilai properti meningkat, tetapi manfaatnya tidak selalu terbagi secara merata. Mereka yang sudah mempunyai aset dapat memperoleh keuntungan, sementara sebagian pekerja yang baru memulai kehidupan justru menghadapi hambatan lebih besar untuk tinggal di kota tempat mereka bekerja.
Saya tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan satu kelompok pemilik modal atau satu kebijakan pemerintah. Harga perumahan dipengaruhi ketersediaan lahan, pembangunan hunian, aturan tata ruang, pembiayaan, pertumbuhan penduduk, dan permintaan investasi. Tetapi kompleksitas tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat memperoleh perhatian dalam kebijakan ekonomi.
Hal serupa berlaku pada pendidikan. Di Prancis, protes pelajar yang berlangsung sejak September 2026 mengangkat persoalan kekurangan guru dan kepadatan ruang kelas. Di Albania, demonstrasi mahasiswa dan pelajar mempersoalkan biaya pendidikan, kualitas layanan, serta dugaan korupsi, kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.
Pendidikan selama ini dipandang sebagai jalan penting menuju mobilitas sosial. Harapannya, seseorang yang lahir dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupannya melalui pengetahuan dan keterampilan. Ketika kualitas pendidikan tidak merata atau biaya untuk memperolehnya semakin berat, kesempatan tersebut dapat menyempit bahkan sebelum seseorang memasuki dunia kerja.
Saya kira inilah salah satu sumber kegelisahan yang patut diperhatikan. Masyarakat tidak hanya mempertanyakan keadaan ekonominya hari ini, tetapi juga apakah usaha yang dilakukan sekarang masih mampu membuka kemungkinan hidup lebih baik pada masa depan.
Baca Juga: Kalau Orang Miskin Hanya Kurang Bekerja Keras, Mengapa Banyak Pekerja Keras Tetap Miskin?
Janji tentang Masa Depan yang Perlu Diperiksa Kembali
Dalam pembicaraan ekonomi, kita sering menggunakan pertumbuhan sebagai tanda kemajuan. Produk domestik bruto meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja tercipta, dan aktivitas usaha berkembang. Semua itu penting karena tanpa kegiatan ekonomi yang produktif, kemampuan masyarakat maupun negara untuk meningkatkan kesejahteraan akan terbatas.
Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak menjelaskan seluruh pengalaman hidup warga. Kita masih perlu mengetahui pekerjaan seperti apa yang tersedia, berapa penghasilan yang diterima, seberapa stabil hubungan kerjanya, dan apakah upah tersebut memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan dasar. Pertumbuhan yang tinggi dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan kesempatan dan tekanan biaya hidup yang dialami sebagian kelompok masyarakat.
Saya teringat bahwa pembicaraan mengenai kerja keras sering diarahkan kepada individu. Kita diminta meningkatkan keterampilan, mengelola keuangan, memperluas jaringan, dan terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Nasihat tersebut mempunyai manfaat, terutama karena kemampuan pribadi tetap berpengaruh terhadap pilihan dan kesempatan seseorang.
Tetapi kemampuan individu tidak bekerja dalam ruang kosong. Seseorang dapat sangat terampil dan tetap menghadapi pasar kerja yang menyediakan sedikit pekerjaan berkualitas. Ia dapat mengelola uang dengan disiplin, tetapi tetap kesulitan menabung ketika biaya hidup menyerap hampir seluruh pendapatannya.
Di titik itulah saya merasa hubungan antara kerja keras dan kehidupan layak perlu dibicarakan sebagai persoalan bersama. Tanggung jawab pribadi tetap penting, tetapi kebijakan upah, perlindungan pekerja, pendidikan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan turut menentukan hasil dari usaha seseorang. Tidak adil apabila keberhasilan selalu dijelaskan sebagai buah kerja keras, sementara kesulitan hidup selalu dianggap akibat kurangnya usaha.
Peristiwa di Eropa tidak dapat begitu saja digunakan untuk menggambarkan Indonesia. Struktur ekonomi, tingkat pendapatan, sistem perlindungan sosial, dan dinamika politiknya berbeda. Kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa setiap demonstrasi memiliki penyebab ekonomi yang sama, sebab sebagian tuntutan berkaitan langsung dengan persoalan politik dan tata kelola pemerintahan.
Meski begitu, pertanyaan tentang hubungan antara pekerjaan dan kehidupan layak tetap relevan untuk direnungkan di Indonesia. Berapa banyak pekerja yang mampu menyisihkan penghasilan setelah membayar kebutuhan pokok? Seberapa besar peluang keluarga muda memperoleh tempat tinggal yang terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan penting lainnya?
Pertanyaan serupa berlaku bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Banyak orang menjalani hari kerja panjang tanpa kepastian penghasilan, perlindungan kesehatan yang memadai, atau jaminan pendapatan ketika sakit. Mereka tetap bekerja karena kebutuhan hidup tidak memberi banyak kesempatan untuk berhenti, sementara peningkatan kesejahteraan belum tentu mengikuti bertambahnya tenaga yang dikeluarkan.
Saya tidak ingin menjadikan demonstrasi sebagai ukuran tunggal kegagalan ekonomi. Orang dapat turun ke jalan karena banyak alasan, termasuk pilihan politik, kebijakan tertentu, atau solidaritas terhadap kelompok lain. Sebaliknya, tidak adanya demonstrasi juga tidak otomatis berarti seluruh masyarakat merasa sejahtera.
Yang lebih penting adalah bagaimana keluhan masyarakat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi kebijakan. Pemerintah perlu mendengarkan persoalan yang disampaikan warga, memeriksa bukti yang tersedia, dan menjelaskan pilihan serta keterbatasan kebijakannya secara terbuka. Masyarakat pun berhak menilai apakah langkah yang diambil benar-benar memperbaiki kehidupan mereka.
Saya memahami bahwa tidak ada pemerintah yang mampu menjamin setiap orang akan menjadi kaya. Keadaan ekonomi dipengaruhi perubahan teknologi, perdagangan internasional, demografi, dan berbagai risiko yang tidak selalu dapat dikendalikan. Tetapi negara mempunyai tanggung jawab untuk membangun aturan dan layanan publik yang memungkinkan orang bekerja tanpa terus-menerus berada dalam ketakutan kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Kehidupan layak tidak harus berarti rumah besar, kendaraan mahal, atau kemampuan membeli segala sesuatu yang diinginkan. Bagi banyak orang, hidup layak mungkin sesederhana mempunyai tempat tinggal yang aman, makanan bergizi, akses kesehatan, pendidikan bagi anak, dan sedikit tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Harapan seperti itu semestinya tidak terdengar berlebihan bagi seseorang yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.
Saya kembali memikirkan orang-orang yang memenuhi jalan di berbagai kota Eropa. Sebagian membawa tuntutan mengenai upah, sebagian memperjuangkan pendidikan, dan sebagian lainnya meminta perubahan kebijakan perumahan. Mereka tidak mewakili satu suara yang seragam, tetapi berbagai persoalan yang mereka angkat memperlihatkan betapa pentingnya rasa aman ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
Kerja keras masih diperlukan, dan saya tidak ingin kehilangan keyakinan terhadap nilainya. Tetapi kerja keras tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hambatan yang berada di luar kendali individu. Ketika seseorang sudah mengerahkan tenaga, waktu, dan kemampuan terbaiknya, masyarakat perlu memastikan bahwa kesempatan untuk hidup layak tidak semakin menjauh.
Sebab yang patut kita khawatirkan bukan hanya ketika orang berhenti percaya pada kerja keras. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika mereka terus bekerja keras, tetapi semakin sulit percaya bahwa kehidupannya bisa menjadi lebih baik. []
Bandung, 21 Oktober 2026
