Melalui Sarasehan Kebangsaan bersama MPR RI, IKA Unpad Kota Bandung mengajak alumni meningkatkan literasi politik tanpa kehilangan independensi dan sikap kritis.
Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran [IKA Unpad] Kota Bandung menggelar Sarasehan Kebangsaan bersama MPR RI di Ruang Serbaguna Gedung 2 Lantai 4, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung, Selasa [17/11/2026].
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–15.00 WIB tersebut menghadirkan anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Dr. Atalia Praratya, S.IP., M.I.Kom., serta anggota DPRD Kota Bandung yang juga Pembina IKA Unpad Kota Bandung, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM.
Sekitar 88 peserta dari 94 orang yang mendaftar mengikuti sarasehan tersebut. Meski hujan cukup deras mengguyur Bandung pada siang hari, kegiatan berlangsung hangat dan interaktif, terutama ketika Atalia mengajak peserta berdialog mengenai peran lembaga perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rektor Unpad, Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Ph.D., turut menyambut tamu VIP sebelum melanjutkan agenda lain yang telah terjadwal.
Baca Juga: Dari Pelantikan ke Penguatan Organisasi, Biben Fikriana Siapkan Strategi IKA Unpad Kota Bandung
Alumni Tidak Boleh Buta Politik
Ketua IKA Unpad Kota Bandung, Dr. Dicky Wishnumulya Ristandi, S.Sos., M.M. menekankan pentingnya literasi politik dan wawasan kebangsaan bagi alumni perguruan tinggi. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Strategi dan Pengembangan Organisasi IKA Unpad Kota Bandung, Biben Fikriana, S.Kep., Ners., M.Kep., CWCCA., CH.Cht., QWP., CMLE., CHRMP.
Menurut Dicky, sebagian masyarakat masih memandang politik secara negatif karena kerap menghubungkannya dengan konflik, perebutan kekuasaan, dan kepentingan kelompok. Padahal, keputusan politik berdampak langsung pada berbagai persoalan sehari-hari, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita boleh saja tidak terlibat dalam politik praktis. Tetapi, sebagai warga negara, kita tidak boleh buta politik," demikian salah satu pesan Dicky dalam sambutan tersebut.
Dicky menilai organisasi alumni perguruan tinggi tidak semestinya hanya menjadi wadah silaturahmi. Dengan latar belakang keilmuan dan profesi yang beragam, alumni memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan gagasan, pengawasan kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat.
"IKA Unpad harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga legislatif, tetapi tidak boleh kehilangan independensi dan daya kritisnya," tegas Dicky melalui sambutan yang dibacakan Biben.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik perlu disampaikan berdasarkan data, kajian akademis, serta argumentasi yang objektif. Kritik yang disertai solusi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi.
Baca Juga: Bukan Sekadar Pelantikan, IKA Unpad Kota Bandung Bangun Jejaring Talenta dari 173 Pengurus
Atalia dan Agung Bahas Peran MPR serta Konstitusi

Dalam sesi utama, Atalia Praratya mengajak peserta memahami tugas dan fungsi MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tanpa menggunakan paparan presentasi, Atalia menyampaikan materinya melalui dialog langsung dengan para peserta.
Gaya komunikasinya membuat suasana sarasehan berlangsung cair dan ceria. Pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi antara alumni Unpad dan anggota lembaga perwakilan mengenai persoalan kebangsaan.
Setelah sesi Atalia, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Agung Firmansyah Sumantri bertajuk Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI.
Agung menjelaskan kedudukan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan kewenangan konstitusional antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta menjalankan kewenangan tertentu terkait pergantian kepemimpinan nasional sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam materinya, Agung turut menekankan pentingnya prinsip checks and balances sebagai mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan antarlembaga negara. Stabilitas demokrasi, menurut materi tersebut, membutuhkan integritas institusi, penghormatan terhadap konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Melalui pendekatan yang disebut homeostasis kebangsaan, Agung menghubungkan peran konstitusional lembaga negara dengan pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Kesejahteraan masyarakat ditempatkan sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Sarasehan juga membahas Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam menghadapi tantangan polarisasi politik, disinformasi, serta ketimpangan sosial.
Melalui kegiatan ini, IKA Unpad Kota Bandung berharap para alumni semakin memahami sistem ketatanegaraan, mampu menyikapi perbedaan politik secara dewasa, serta aktif mengawal kebijakan publik.
Pesan yang mengemuka dalam sarasehan tersebut adalah bahwa kepedulian terhadap bangsa tidak selalu harus diwujudkan melalui persetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab juga merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. [][Adrian Damar/KK]