Mengapa Kekuasaan Sering Membuat Orang Kehilangan Empati?

Vikalena Lasmoskwa

Jumat, 23 Okt 2026 • 4 views

Oleh Vikalena Lasmoskwa

Saya sering bertanya, apa yang sebenarnya berubah ketika seseorang memperoleh kekuasaan? Mengapa orang yang dahulu tampak memahami kesulitan sesamanya bisa menjadi begitu jauh setelah menduduki jabatan?

Pertanyaan itu biasanya muncul ketika saya mendengar pernyataan pejabat yang terasa tidak sejalan dengan pengalaman masyarakat. Ketika orang sedang mengeluhkan mahalnya kebutuhan hidup, jawaban yang datang terkadang justru berupa angka pertumbuhan ekonomi. Ketika warga menyampaikan kesulitan mengakses layanan publik, yang disodorkan adalah daftar program, besaran anggaran, dan pencapaian administratif.

Angka dan laporan tentu penting. Pemerintah membutuhkan data untuk mengambil keputusan, mengukur keberhasilan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang ketika penderitaan manusia hanya dijawab dengan penjelasan mengenai keberhasilan sebuah program.

Saya tidak tahu apakah orang yang menyampaikan jawaban seperti itu benar-benar tidak peduli. Mungkin mereka memahami persoalannya, tetapi kesulitan memilih kata yang tepat. Mungkin pula mereka telah terlalu lama berada dalam lingkungan yang membuat pengalaman masyarakat biasa terasa semakin jauh dari kehidupan mereka sendiri.

Kemungkinan terakhir itulah yang membuat saya penasaran.

Kita sering menganggap empati sebagai sifat yang melekat pada seseorang. Ada orang yang dianggap peduli, ada yang dinilai dingin, dan ada pula yang sejak awal terlihat lebih tertarik pada kepentingannya sendiri. Padahal, kemampuan memahami perasaan serta sudut pandang orang lain juga dipengaruhi oleh situasi sosial, hubungan antarmanusia, dan posisi seseorang dalam lingkungan tersebut.

Kekuasaan dapat menjadi salah satu faktor yang mengubah hubungan itu. Orang yang sebelumnya harus memperhatikan kebutuhan, penilaian, dan reaksi orang lain tiba-tiba memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Ia memperoleh lebih banyak kebebasan, sementara orang-orang di sekitarnya mungkin justru menjadi semakin berhati-hati ketika berhadapan dengannya.

Perubahan seperti ini tidak otomatis membuat seseorang kehilangan empati. Tetapi psikologi sosial telah lama meneliti kemungkinan bahwa kekuasaan memengaruhi cara manusia memperhatikan dan memahami orang lain. Temuan-temuannya membantu menjelaskan mengapa kepekaan seorang pemimpin tidak cukup hanya diukur dari niat baik atau kepribadiannya sebelum menjabat.

Ketika Kekuasaan Mengubah Cara Kita Melihat Orang Lain

Pada 2003, psikolog Dacher Keltner, Deborah H. Gruenfeld, dan Cameron Anderson menerbitkan kajian berjudul Power, Approach, and Inhibition dalam jurnal Psychological Review. Mereka mengembangkan kerangka teori yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dengan kecenderungan manusia mendekati peluang dan imbalan, atau sebaliknya, menghindari ancaman serta hukuman. Kekuasaan yang lebih besar dikaitkan dengan kebebasan bertindak, perhatian terhadap tujuan, dan berkurangnya hambatan perilaku.

Sebaliknya, orang yang memiliki kekuasaan lebih kecil cenderung lebih memperhatikan ancaman, batasan sosial, dan kepentingan pihak lain yang dapat memengaruhi nasibnya. Seorang bawahan, misalnya, mungkin harus sangat peka terhadap perubahan suasana hati atasannya. Sementara itu, seorang atasan belum tentu mempunyai kebutuhan yang sama untuk terus-menerus membaca keadaan emosional bawahannya.

Saya merasa penjelasan tersebut cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Orang yang membutuhkan persetujuan orang lain biasanya belajar memperhatikan isyarat kecil, memilih kata dengan hati-hati, dan menimbang kemungkinan reaksi lawan bicara. Ketika seseorang tidak lagi terlalu bergantung kepada penilaian orang-orang di sekitarnya, kebutuhan untuk melakukan semua itu bisa berkurang.

Pada 2006, Adam D. Galinsky bersama Joe C. Magee, M. Ena Inesi, dan Deborah H. Gruenfeld menerbitkan penelitian berjudul Power and Perspectives Not Taken. Melalui beberapa eksperimen dan satu studi korelasional, mereka menemukan hubungan antara kekuasaan dengan berkurangnya kecenderungan mengambil perspektif orang lain. Dalam salah satu eksperimen, peserta yang dibuat merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi cenderung lebih sulit mempertimbangkan sudut pandang visual orang lain.

Eksperimen lainnya memperlihatkan bahwa peserta dalam kondisi kekuasaan tinggi lebih sulit memperhitungkan perbedaan pengetahuan antara dirinya dan orang lain. Mereka cenderung menggunakan apa yang diketahui sendiri sebagai titik berangkat, lalu kurang menyesuaikannya dengan informasi yang tersedia bagi orang lain. Penelitian tersebut juga menemukan penurunan ketepatan mengenali ekspresi emosi dalam salah satu tugas yang diberikan.

Temuan itu menarik karena empati bukan hanya kemampuan merasa kasihan ketika melihat orang menderita. Empati juga berkaitan dengan kesediaan menyadari bahwa orang lain mungkin mengetahui, mengalami, dan merasakan sesuatu yang berbeda dari diri kita. Seseorang dapat mempunyai niat membantu, tetapi tetap gagal memahami kebutuhan orang yang hendak dibantunya apabila ia terlalu terpaku pada sudut pandangnya sendiri.

Penelitian Jeremy Hogeveen, Michael Inzlicht, dan Sukhvinder S. Obhi yang diterbitkan pada 2014 memberikan sudut pandang tambahan. Mereka menemukan bahwa peserta yang berada dalam kondisi kekuasaan tinggi menunjukkan respons resonansi motorik lebih rendah ketika mengamati tindakan orang lain dibandingkan peserta dalam kondisi kekuasaan rendah. Temuan tersebut membuka kemungkinan adanya hubungan antara pengalaman berkuasa dan cara sistem saraf merespons tindakan orang lain.

Akan tetapi, saya tidak ingin menarik kesimpulan berlebihan dari penelitian-penelitian itu. Respons motorik yang diukur dalam eksperimen bukanlah ukuran langsung seluruh kemampuan empati seseorang. Penelitian laboratorium juga tidak cukup untuk memastikan bahwa pejabat tertentu mengalami perubahan psikologis hanya karena ia memegang jabatan.

Bahkan, hubungan antara kekuasaan dan kemampuan mengambil perspektif tidak selalu bergerak ke arah yang sama. Dalam telaah pada 2016, Galinsky bersama Derek D. Rucker dan Joe C. Magee mengakui adanya temuan yang berbeda, termasuk penelitian yang menunjukkan peningkatan kemampuan memahami perspektif orang lain dalam kondisi tertentu. Mereka menjelaskan bahwa rasa tanggung jawab terhadap orang lain dapat memengaruhi bagaimana kekuasaan bekerja.

Bagi saya, justru di situlah pelajaran pentingnya. Kekuasaan bukan kutukan psikologis yang pasti menghilangkan empati, dan tidak semua hasil eksperimen klasik dapat digeneralisasikan tanpa batas. Tetapi kekuasaan dapat menciptakan kondisi yang membuat seseorang kurang terdorong untuk memeriksa apakah cara pandangnya masih sesuai dengan pengalaman orang lain.

Kita mungkin pernah menyaksikan bentuk sederhananya di lingkungan kerja. Seorang pemimpin merasa telah memberikan arahan yang sangat jelas, sementara bawahannya masih kebingungan karena tidak memiliki informasi yang sama. Ketika hasil pekerjaan tidak sesuai harapan, pemimpin tersebut menganggap bawahannya tidak memahami instruksi, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa penjelasannya memang belum cukup.

Bayangkan kecenderungan seperti itu terjadi dalam pengambilan keputusan publik. Pejabat mempunyai akses terhadap laporan, penasihat, dan penjelasan teknis yang tidak dimiliki seluruh masyarakat. Ia mungkin merasa sebuah kebijakan sangat masuk akal karena memahami tujuan dan perhitungannya, sementara warga yang menanggung dampak sehari-hari melihat persoalan yang berbeda.

Di sinilah empati menjadi penting, bukan untuk menggantikan pertimbangan rasional, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan tidak kehilangan hubungan dengan kehidupan manusia.

Ketika Semua Orang Mengatakan Keadaan Baik-Baik Saja

Saya membayangkan kehidupan seorang pejabat tinggi yang hampir seluruh kegiatannya telah diatur. Perjalanan disiapkan, pertemuan dijadwalkan, laporan dirangkum, dan orang-orang yang hendak bertemu harus melewati berbagai prosedur. Pengaturan seperti itu mempunyai alasan keamanan dan efisiensi, terutama ketika seseorang memikul tanggung jawab besar.

Tetapi ada konsekuensi yang patut diperhatikan apabila hampir seluruh pengalaman sehari-hari berlangsung dalam keadaan yang telah dipersiapkan. Seseorang dapat semakin jarang menghadapi antrean, keterlambatan layanan, kesulitan transportasi, atau ketidakpastian biaya hidup sebagaimana dialami masyarakat. Ia mungkin tetap mengetahui persoalan tersebut melalui laporan, tetapi mengetahui sesuatu tidak selalu sama dengan memahami bagaimana rasanya mengalami sesuatu.

Jarak antara pemimpin dan masyarakat juga dapat diperbesar oleh orang-orang di sekelilingnya. Dalam organisasi yang sangat hierarkis, bawahan mungkin merasa lebih aman menyampaikan kabar baik daripada menjelaskan persoalan yang belum terselesaikan. Kritik dapat diperlunak, kegagalan dibungkus dalam bahasa administratif, dan pengalaman warga yang tidak sesuai dengan target program berisiko kehilangan tempat dalam laporan.

Psikolog Irving Janis memperkenalkan konsep groupthink untuk menjelaskan bagaimana kelompok yang terlalu menekankan kesepakatan dapat kehilangan kemampuan menguji keputusan secara kritis. Konsep tersebut tidak berarti setiap rapat pejabat pasti mengalami groupthink. Tetapi ia mengingatkan bahwa lingkungan yang kurang memberi ruang bagi perbedaan pendapat dapat menghasilkan keyakinan bersama yang tidak cukup diperiksa.

Saya membayangkan seorang pejabat menerima laporan bahwa suatu program telah berjalan sesuai target. Di atas kertas, jumlah penerima manfaat tercapai, anggaran terserap, dan kegiatan terlaksana. Tetapi bagaimana jika sebagian warga masih kesulitan memperoleh layanan, sementara keluhan mereka tidak pernah sampai kepada orang yang mengambil keputusan?

Pejabat tersebut mungkin merasa telah bekerja dengan baik berdasarkan informasi yang diterimanya. Bawahannya mungkin juga merasa telah menjalankan tugas karena seluruh indikator administratif terpenuhi. Sementara itu, masyarakat menghadapi kenyataan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keberhasilan.

Kesenjangan seperti ini memperlihatkan bahwa empati tidak cukup bergantung pada kemampuan seseorang merasakan penderitaan orang lain. Empati juga membutuhkan informasi yang jujur, kesempatan mendengar pengalaman berbeda, dan lingkungan yang memungkinkan orang menyampaikan kabar buruk tanpa takut kehilangan kedudukan. Jika seluruh saluran informasi hanya menghasilkan cerita keberhasilan, seorang pemimpin dapat kehilangan kesempatan untuk menyadari kekurangan kebijakannya sendiri.

Ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah penting, yakni cara keberhasilan komunikasi publik dinilai. Kita sering mengetahui berapa banyak konferensi pers diselenggarakan, berapa informasi dipublikasikan, dan berapa kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Tetapi jumlah pesan yang disampaikan belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memahami kebijakan atau merasa persoalannya telah didengarkan.

Dalam model komunikasi klasik Harold Lasswell, salah satu pertanyaan penting adalah with what effect, atau dampak apa yang dihasilkan oleh komunikasi. Pertanyaan itu mengingatkan kita bahwa komunikasi tidak berhenti ketika seorang pejabat selesai berbicara. Kita masih perlu memeriksa bagaimana pesan dipahami, bagaimana masyarakat merespons, dan apakah komunikasi membantu menyelesaikan persoalan.

Saya sering merasa ada perbedaan besar antara menjelaskan kepada masyarakat dan berbicara bersama masyarakat. Penjelasan dibutuhkan agar keputusan publik dapat dipahami, tetapi mendengarkan juga diperlukan agar pengambil keputusan mengetahui bagian mana dari kebijakannya yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Tanpa hubungan dua arah, komunikasi mudah berubah menjadi kegiatan meyakinkan orang bahwa keputusan yang sudah dibuat pasti benar.

Tentu empati tidak berarti pemerintah harus selalu menyetujui setiap tuntutan warga. Kepentingan masyarakat dapat berbeda, sumber daya terbatas, dan sebagian keputusan memang menuntut pertimbangan yang sulit. Seorang pejabat dapat memahami penderitaan kelompok tertentu, tetapi tetap harus mempertimbangkan akibat kebijakan bagi kelompok lain.

Justru karena keputusan publik sering sulit, kemampuan menjelaskan alasan sambil mengakui dampaknya menjadi sangat penting. Warga mungkin tidak selalu memperoleh keputusan yang mereka harapkan, tetapi mereka berhak mendapatkan penjelasan yang menghormati pengalaman mereka. Mengakui kesulitan seseorang tidak otomatis berarti menyetujui seluruh pendapatnya.

Karena itu, saya tidak terlalu tertarik pada anjuran agar pejabat sekadar lebih sering menunjukkan wajah prihatin atau menggunakan kata-kata yang terdengar menyentuh. Empati yang hanya tampil dalam pidato dapat menjadi sesuatu yang mudah dipentaskan. Yang lebih penting adalah apakah pengalaman masyarakat benar-benar mempunyai tempat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Pertemuan dengan warga seharusnya tidak selalu berlangsung dalam acara yang seluruh pesertanya telah dipilih dan seluruh pertanyaannya telah dipersiapkan. Mekanisme pengaduan perlu memungkinkan persoalan yang tidak menyenangkan tetap sampai kepada pengambil keputusan. Bawahan juga memerlukan perlindungan ketika menyampaikan informasi yang berbeda dari harapan atasannya.

Saya ingin melihat keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan dan besarnya anggaran. Kita juga perlu mengetahui apakah warga lebih mudah mengakses layanan, apakah keluhan ditangani, dan apakah kebijakan mengurangi kesulitan yang sebelumnya mereka alami. Ukuran seperti itu tidak menggantikan data administratif, tetapi membantu memastikan bahwa angka tetap terhubung dengan manusia.

Pada tingkat pribadi, seorang pemimpin perlu terus memeriksa kemungkinan bahwa pengetahuannya tentang kehidupan masyarakat sudah tidak lengkap. Ia dapat bertanya kepada orang yang mempunyai pengalaman berbeda, mendengarkan kritik tanpa segera membela diri, dan mengakui bahwa jabatan tidak memberinya kemampuan memahami seluruh persoalan. Sikap seperti itu tidak mengurangi kewibawaan, sebab keputusan yang baik justru memerlukan kesediaan memperbaiki penilaian ketika informasi baru ditemukan.

Saya kembali pada pertanyaan yang mengawali tulisan ini. Mengapa kekuasaan sering membuat orang kehilangan empati? Barangkali sebagian jawabannya terletak pada perubahan perhatian, berkurangnya ketergantungan terhadap orang lain, dan lingkungan yang semakin jarang mempertemukan pemimpin dengan kenyataan yang tidak menyenangkan.

Tetapi saya juga melihat kemungkinan lain yang lebih mengusik. Seseorang mungkin tidak merasa kehilangan empati karena ia masih menganggap dirinya peduli, masih menghadiri kegiatan masyarakat, dan masih menerima laporan mengenai kesulitan warga. Ia tidak menyadari bahwa kemampuan mendengarkannya perlahan menyempit, sementara keyakinannya terhadap penilaian sendiri justru semakin kuat.

Itulah sebabnya empati dalam kekuasaan tidak cukup dijaga melalui niat baik seseorang. Kita membutuhkan lembaga yang memungkinkan kritik sampai tanpa disaring menjadi pujian, laporan yang memuat kegagalan tanpa harus menyembunyikannya, dan kebiasaan mendengarkan warga tanpa selalu mengatur apa yang boleh mereka katakan.

Kekuasaan mungkin tidak selalu membuat seseorang berhenti mendengar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika ia masih merasa sedang mendengarkan, padahal yang sampai kepadanya hanya suara orang-orang yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. []

Bandung, 23 Oktober 2026