Oleh Vikalena Lasmoskwa

Ada kegembiraan yang kita rayakan bersama. Ada pula kegembiraan yang tanpa kita sadari harus dibayar orang lain dengan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan ketakutan.

Saya memikirkan itu setelah melihat keributan yang terjadi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Sebuah acara keluarga yang bertepatan dengan pengajian, haul, dan peringatan Maulid Nabi pada Sabtu, 3 Oktober 2026, berujung perselisihan setelah petasan dan kembang api dinyalakan berulang hingga sekitar pukul 01.00 WIB.

Salah seorang warga, Amanda Andono, memprotes suara tersebut. Menurut keterangannya kepada media, anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun, kaget, dan mengalami kejang akibat suara dentuman. Ia juga memikirkan ibunya yang sudah lanjut usia.

Persoalan kemudian berkembang jauh melampaui petasan. Amanda mengaku mendapatkan intimidasi dan ancaman kekerasan ketika menyampaikan keberatan, sementara proses mediasi kemudian dilakukan dengan melibatkan kelurahan, kepolisian, Koramil, Satpol PP, dan tokoh masyarakat. Penyelenggara mengakui kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi, meminta maaf, serta mengakui penggunaan kembang api pada waktu istirahat telah mengganggu warga.

Dugaan kekerasan itu kini bergerak ke jalur hukum. Karena itu, saya tidak ingin mendahului proses tersebut dengan menentukan siapa melakukan apa dan siapa harus menerima hukuman apa.

Namun, ada pertanyaan lain yang rasanya tidak membutuhkan putusan pengadilan untuk kita renungkan. Ketika sesuatu yang menyenangkan bagi kita ternyata mengganggu orang lain, siapa sebenarnya yang harus belajar bertoleransi?

Baca Juga: Andai Kekuasaan Tidak Mengubah Kita, Lalu Mengapa Itu Sering Membuat Orang Lain Berhenti Mengoreksi Kita? 

Ketika Orang yang Terganggu Justru Diminta Maklum

Petasan sebenarnya hanya salah satu contoh. Kita mengenal banyak bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari. Tetangga menggelar pesta dengan pengeras suara sampai tengah malam. Rombongan merayakan kemenangan dengan konvoi dan klakson. Sebuah hajatan menutup sebagian jalan, sementara orang lain harus mencari jalan memutar untuk pulang ke rumahnya sendiri.

Bagi orang yang sedang merayakannya, semua itu mungkin terasa wajar. Musik keras adalah kemeriahan. Kembang api adalah kegembiraan. Jalan yang dipenuhi tamu adalah tanda sebuah acara berjalan ramai.

Tetapi ada satu hal yang mudah terlupakan ketika kita sedang bahagia: orang lain belum tentu sedang berada di dalam kegembiraan yang sama.

Di rumah sebelah mungkin ada bayi yang baru tertidur. Ada lansia. Ada orang yang sedang sakit. Ada seseorang yang besok pagi harus bekerja. Ada anak dengan sensitivitas tertentu terhadap suara.

Atau mungkin tidak ada siapa-siapa dengan kondisi khusus. Hanya seseorang yang ingin tidur. Apakah alasan terakhir itu kurang cukup?

Saya justru merasa kita perlu berhati-hati ketika menjadikan kondisi anak Amanda sebagai satu-satunya alasan mengapa keberatannya harus dianggap sah. Kondisi tersebut tentu membuat dampak suara keras menjadi jauh lebih serius, tetapi seseorang seharusnya tidak perlu mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk meminta lingkungannya tenang pada pukul satu dini hari. Di sinilah kata ‘toleransi’ terkadang bekerja dengan cara yang aneh.

Ketika seseorang terganggu oleh sebuah acara, kita mudah berkata, “Maklum saja, namanya juga sedang ada hajatan.” Ketika jalan tertutup, “Sebentar saja.” Ketika suara musik terlalu keras, “Cuma semalam.” Ketika ada perayaan tertentu, orang yang keberatan terkadang justru dianggap terlalu sensitif.

Perlahan, toleransi berubah jadi kewajiban sepihak. Orang yang terkena dampak diminta memahami orang yang menyebabkan dampak. Padahal mengapa tidak dibalik?

Mengapa orang yang mengadakan pesta tidak belajar memahami orang yang ingin tidur? Mengapa orang yang sedang bergembira tidak mencoba membayangkan seseorang yang sakit di rumah sebelah? Mengapa orang yang mempunyai kebebasan merayakan sesuatu tidak sekaligus mempunyai kewajiban memastikan kebebasannya tidak mengambil terlalu banyak ruang dari kehidupan orang lain?

Hidup bersama bukan hanya soal belajar menoleransi orang lain. Hidup bersama juga berarti belajar membatasi diri agar orang lain tidak terus-menerus dipaksa menoleransi kita.

Baca Juga: Bukan Karena Membaca Pesan, Kita Kelelahan karena Merasa Harus Terus Merespons Percakapan 

Empati Dimulai dari Kehidupan yang Tidak Kita Jalani

Saya tidak ingin persoalan Pondok Pinang berubah jadi perdebatan tentang agama. Pemerintah setempat pun telah berusaha memisahkan keduanya. Acara keagamaan bukan masalahnya. Yang jadi persoalan adalah penggunaan petasan dan kembang api hingga waktu istirahat, ketertiban lingkungan, perizinan kegiatan, serta dugaan kekerasan setelah muncul keberatan warga.

Pembedaan itu penting. Sebab hampir semua kelompok manusia dapat melakukan kesalahan yang sama ketika sedang berada dalam jumlah yang lebih banyak.

Ketika banyak orang menikmati sesuatu, kita mudah menganggap satu orang yang keberatan sebagai pengecualian. Suaranya kecil dibandingkan keramaian. Pengalamannya berbeda dari mayoritas, sehingga lebih mudah dianggap berlebihan. Padahal empati bekerja justru ke arah sebaliknya.

Empati tidak membutuhkan orang lain merasakan sesuatu dengan cara yang sama seperti kita. Ia meminta kita mengakui bahwa pengalaman orang lain tetap nyata meskipun kita sendiri tidak mengalaminya.

Suara kembang api yang bagi seseorang terdengar meriah dapat terdengar mengancam bagi orang lain. Kerumunan yang terasa hangat bagi seseorang dapat terasa menyesakkan bagi orang lain. Musik yang membuat seseorang ingin menari mungkin membuat orang lain tidak mampu tidur.

Tidak ada yang aneh dari perbedaan itu. Yang jadi masalah adalah ketika pengalaman kita sendiri dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan pengalaman mana yang dianggap wajar.

“Masa begitu saja terganggu?”

“Masa suara segitu takut?”

“Masa tidak bisa maklum?”

Kalimat-kalimat semacam itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan satu kesombongan kecil: kita menganggap sistem saraf, pengalaman hidup, kondisi kesehatan, kebutuhan, dan batas ketahanan orang lain seharusnya bekerja seperti milik kita.

Mungkin itu pula sebabnya konflik antartetangga sering terasa lebih emosional daripada persoalan yang memulainya. Yang dipertengkarkan bukan lagi sekadar suara, kendaraan, sampah, parkir, atau jalan yang tertutup. Orang sedang mempertahankan perasaan bahwa ruang hidupnya juga layak dihormati.

Kasus Pondok Pinang memberi kita contoh yang cukup keras. Penyelenggara telah meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi penggunaan kembang api pada waktu istirahat warga. Proses hukum atas dugaan kekerasan tetap berjalan, dan biarlah aparat menentukan persoalan tersebut berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Namun, kehidupan bertetangga tidak mungkin seluruhnya diselesaikan oleh peraturan. Tak ada polisi yang berdiri di setiap rumah untuk menentukan seberapa keras kita boleh tertawa. Tidak ada petugas yang setiap malam mengukur volume televisi. Tidak ada pasal yang bisa menggantikan kemampuan sederhana untuk bertanya kepada diri sendiri apakah yang sedang kita lakukan mungkin membuat kehidupan orang lain lebih sulit.

Di situlah kita membutuhkan empati. Bukan empati yang baru muncul setelah seseorang berteriak. Bukan pula empati yang menunggu seseorang menunjukkan surat dokter agar keluhannya dianggap sah.

Empati yang lebih sederhana adalah kemampuan menyadari bahwa ruang yang sedang kita gunakan juga dihuni oleh kehidupan yang tidak kita ketahui.

Kita mungkin tidak tahu siapa yang sedang sakit di balik sebuah jendela. Kita tidak tahu anak siapa yang baru berhasil tertidur. Kita tidak tahu siapa yang sedang berduka, siapa yang sedang mengalami serangan panik, atau siapa yang hanya membutuhkan satu malam yang tenang setelah hari yang melelahkan.

Kita memang tidak mungkin menjalani hidup dengan terus-menerus takut mengganggu siapa pun. Namun, ada perbedaan antara hidup bebas dan hidup seolah-olah orang lain tidak ada.

Barangkali selama ini kita terlalu sering memahami toleransi sebagai kemampuan menahan sesuatu yang dilakukan orang lain. Semakin banyak yang mampu kita maklumi, semakin toleran kita merasa menjadi manusia.

Saya mulai berpikir ukurannya mungkin perlu dibalik: Toleransi bukan hanya tentang seberapa banyak gangguan orang lain yang sanggup kita tahan. Kadang-kadang, toleransi justru terlihat dari seberapa banyak kegembiraan kita sendiri yang bersedia kita kecilkan agar orang lain tetap mempunyai ruang untuk hidup dengan tenang. []

Bandung, 07 Oktober 2026