Oleh Eva Evilia
Saya semakin enggan naik angkot di Bandung. Bukan karena merasa terlalu nyaman dengan kendaraan pribadi, melainkan karena perjalanan yang seharusnya sederhana sering berubah menjadi pengalaman yang melelahkan.
Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika kita duduk di dalam angkot yang berhenti terlalu lama, sementara waktu terus berjalan. Kita melihat kendaraan lain berlalu, memperhatikan jam, lalu mulai menghitung kemungkinan terlambat sampai tujuan. Sopir masih menunggu penumpang tambahan, sedangkan kita yang sudah membayar ongkos hanya bisa berharap kendaraan segera bergerak.
Saya tahu rasanya ingin turun dan mencari kendaraan lain. Saya juga tahu betapa menjengkelkannya ketika perjalanan yang semestinya singkat berubah menjadi urusan yang tidak dapat diperkirakan. Bahkan sebelum sampai tujuan, tenaga dan kesabaran sudah terkuras untuk menghadapi sesuatu yang seharusnya menjadi bagian paling sederhana dari kehidupan perkotaan.
Keluhan itu tentu tidak hanya milik saya. Ada pelajar yang harus tiba di sekolah sebelum bel berbunyi, pekerja yang khawatir terlambat, serta orang tua yang membawa anak dan barang belanjaan. Bagi mereka, ketidakpastian angkot berarti harus menyediakan waktu lebih banyak, bahkan ketika jarak perjalanan sebenarnya tidak terlalu jauh.
Yang membuat saya semakin kesal adalah betapa terbiasanya kita dengan keadaan tersebut. Angkot yang ngetem dianggap biasa, kendaraan yang kurang nyaman dianggap risiko, dan jadwal yang tidak pasti seolah menjadi sesuatu yang harus dimaklumi. Ketika kesabaran habis, kita mengeluh tentang sopirnya, lalu melanjutkan hari tanpa benar-benar mempertanyakan mengapa pelayanan seperti ini terus berlangsung.
Saya pernah berpikir bahwa persoalannya sederhana. Sopir seharusnya tidak berhenti terlalu lama, kendaraan seharusnya dirawat dengan baik, dan penumpang seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih manusiawi. Semua itu tetap saya inginkan, tetapi semakin saya memikirkan persoalannya, semakin terasa bahwa meminta sopir berubah tanpa memperbaiki sistem tempat mereka bekerja mungkin tidak akan membawa kita terlalu jauh.
Baca Juga: Kalau Korupsi Merampas Hak Banyak Orang, Sampai Sejauh Mana Hak Koruptor Boleh Dibatasi?
Tiga Belas Tahun Setelah Angkot Day, Kita Masih Mengeluhkan Hal yang Sama
Pada 20 September 2013, Bandung pernah menyaksikan sebuah eksperimen bernama Angkot Day. Kelompok Riset Indie menginisiasi kegiatan yang melibatkan sekitar 200 angkot jurusan Kebon Kalapa–Dago untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Eksperimen tersebut memperlihatkan kemungkinan angkot beroperasi dengan pendekatan yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari.
Wali Kota Bandung yang baru menjabat ketika itu, Ridwan Kamil, bahkan ikut mengemudikan salah satu angkot. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena seorang kepala daerah turun langsung merasakan kegiatan yang biasanya dijalani pengemudi dan penumpang. Ada harapan bahwa pengalaman itu dapat membuka jalan bagi perubahan pelayanan angkot di Bandung.
Saya membayangkan bagaimana rasanya menjadi penumpang dalam kegiatan tersebut. Barangkali orang-orang merasa senang karena tidak perlu membayar ongkos dan dapat menyaksikan sesuatu yang berbeda dari angkot yang mereka kenal. Tetapi yang lebih menarik bagi saya bukanlah perjalanan gratisnya, melainkan gagasan bahwa pelayanan angkot sebenarnya dapat diatur dengan cara yang lebih baik.
Tiga belas tahun kemudian, warga Bandung kembali membicarakan perubahan angkot. Kali ini, Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot bersama Demokrasi Kita membawa persoalan tersebut ke dalam diskusi yang lebih terstruktur. Mereka menyusun Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot dan mengadakan forum Rembug Wargi pada 28 Juni 2026 di Gedung Indonesia Menggugat.
Saya menemukan sesuatu yang mengganggu ketika membaca dokumen tersebut. Keluhan tentang angkot yang ngetem, jadwal yang tidak pasti, dan pelayanan yang sulit diandalkan masih menempati posisi penting dalam pembahasan. Persoalan yang sudah dikenali sejak bertahun-tahun lalu ternyata masih membutuhkan perjuangan warga agar memperoleh perhatian dan penyelesaian.
Dokumen itu juga mencatat perubahan jumlah armada angkot di Kota Bandung. Berdasarkan data Dinas Perhubungan yang dikutip penyusunnya, jumlah armada turun dari 5.521 unit pada 2015 menjadi 2.195 unit pada 2025. Penurunan tersebut memperlihatkan betapa besar perubahan yang dialami angkot dalam satu dekade, meskipun penyebabnya tentu tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor.
Ada persaingan dengan kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Ada pula perubahan kebutuhan perjalanan warga, perkembangan kawasan permukiman, serta persoalan trayek yang belum tentu mengikuti pertumbuhan kota. Di tengah perubahan itu, angkot tetap diharapkan melayani masyarakat dengan pola pengoperasian yang tidak banyak memberikan kepastian bagi pengemudinya.
Di sinilah pandangan saya mulai bergeser. Saya masih tidak suka menunggu terlalu lama di dalam angkot. Saya tetap merasa penumpang berhak memperoleh pelayanan yang layak setelah membayar ongkos. Tetapi saya mulai bertanya apakah sopir yang menunggu penumpang itu sebenarnya mempunyai pilihan yang lebih baik.
Dalam sistem setoran, penghasilan sopir sangat bergantung pada jumlah penumpang yang berhasil diangkut. Jika kendaraan berjalan dalam keadaan sepi, biaya operasional tetap harus dikeluarkan, sementara pendapatan belum tentu mencukupi. Dari sudut pandang penumpang, ngetem adalah gangguan; dari sudut pandang pengemudi, menunggu dapat menjadi cara mengurangi risiko kerugian.
Saya tidak sedang membenarkan semua perilaku pengemudi di jalan. Keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang tetap harus dijaga, apa pun tekanan ekonomi yang dihadapi sopir. Tetapi kita perlu mengakui bahwa perilaku seseorang sering dipengaruhi oleh aturan kerja dan insentif yang mengelilinginya.
Jika penghasilan sopir ditentukan oleh banyaknya penumpang, kita tidak bisa hanya berharap ia selalu mengutamakan ketepatan jadwal. Jika pemilik kendaraan harus menanggung biaya perawatan tanpa kepastian pendapatan, pembaruan armada juga menjadi keputusan yang tidak mudah. Pada saat yang sama, penumpang terus diminta menerima pelayanan yang semakin sulit bersaing dengan pilihan transportasi lainnya.
Maka saya mulai melihat bahwa penumpang dan sopir mungkin sedang menghadapi persoalan yang sama dari dua sisi berbeda.
Baca Juga: Siapa yang Masih Mau Membaca Tulisan Panjang di WhatsApp Group?
Kota yang Baik Tidak Membiarkan Warganya Terus Menunggu
Dalam Cetak Biru Wargi untuk Transformasi Angkot, salah satu usulan utama adalah membebaskan pengemudi dari tekanan sistem setoran. Melalui skema Buy the Service atau BTS, pemerintah membayar operator berdasarkan pelayanan yang diberikan, bukan menyerahkan seluruh risiko pendapatan kepada pengemudi yang harus mencari penumpang sendiri.
Dengan pendekatan tersebut, pengemudi dapat diarahkan untuk menjalankan rute dan jadwal sesuai standar. Pemerintah mempunyai dasar untuk menuntut kualitas pelayanan, sedangkan operator dan pekerja memperoleh kerangka pendapatan yang lebih pasti. Tentu pelaksanaannya memerlukan anggaran, pengawasan, kesepakatan dengan pemilik armada, serta masa transisi yang tidak sederhana.
Saya tertarik pada penjelasan Syifa Maudini, Transport Associate ITDP Indonesia, dalam forum Rembug Wargi tersebut. Ia memaparkan pengalaman reformasi transportasi publik di Jakarta, Semarang, dan Surakarta, termasuk pentingnya merangkul operator yang sudah ada. Perubahan sistem tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti kendaraan atau menetapkan aturan baru tanpa memperhitungkan orang-orang yang menggantungkan hidup pada angkot.
Ini penting karena transformasi tidak boleh berarti pengemudi lama kehilangan pekerjaan begitu saja. Pemilik kendaraan, koperasi, dan pekerja perlu memperoleh kejelasan mengenai peran mereka dalam sistem yang baru. Penumpang juga harus mengetahui apa yang akan berubah, bagaimana rutenya diatur, dan kapan pelayanan yang lebih baik dapat mereka rasakan.
Cetak biru tersebut turut mengusulkan standar pelayanan minimum, integrasi angkot dengan BRT Bandung Raya, koordinasi otoritas transportasi, serta keterlibatan warga dalam perencanaan. Gagasannya menempatkan angkot sebagai bagian dari jaringan transportasi umum, bukan kendaraan yang harus bersaing sendirian dengan bus, kereta, atau moda lainnya.
Saya menyukai gagasan itu karena Bandung mempunyai banyak jalan kecil dan kawasan permukiman yang tidak selalu dapat dijangkau kendaraan berukuran besar. Angkot sebenarnya mempunyai kelebihan dari bentuk dan jangkauannya. Jika dihubungkan dengan layanan transportasi utama melalui rute dan jadwal yang jelas, kendaraan kecil tersebut masih dapat memainkan peran penting dalam mobilitas kota.
Persoalannya, semua itu memerlukan keputusan yang tidak bisa dibuat oleh sopir atau penumpang seorang diri.
Menurut laporan ITDP Indonesia pada Juli 2026, penggagas Rembug Wargi dari Demokrasi Kita, Aliah Rusdinar, menyampaikan bahwa pihak aliansi telah berdialog dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan menyerahkan dokumen tuntutan reformasi. Artinya, gagasan warga sudah disampaikan kepada pemerintah kota. Tindak lanjutnya perlu dinilai melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan perubahan pelayanan yang dapat diperiksa bersama.
Saya tidak ingin menganggap bahwa pemerintah sama sekali tidak mempunyai rencana transportasi. Bandung Raya sedang mengembangkan layanan BRT, dan terdapat berbagai moda transportasi yang telah beroperasi. Justru karena itu, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana angkot dapat ditempatkan dalam satu sistem yang saling melengkapi, alih-alih dibiarkan kehilangan penumpang sedikit demi sedikit.
Saya juga memikirkan warga yang tidak mempunyai pilihan untuk berhenti naik angkot. Mereka mungkin tidak mampu menggunakan ojek daring setiap hari, belum mempunyai kendaraan pribadi, atau tinggal di kawasan yang belum terjangkau layanan transportasi lain. Bagi kelompok ini, memperbaiki angkot bukan urusan nostalgia terhadap kendaraan khas Bandung, melainkan kebutuhan sehari-hari yang sangat nyata.
Ada ketidakadilan ketika orang yang paling bergantung pada transportasi umum justru harus menerima ketidakpastian paling besar. Mereka mengeluarkan ongkos, menyediakan waktu tambahan, dan menanggung kelelahan perjalanan tanpa jaminan kapan pelayanan akan membaik. Sementara itu, orang yang mampu beralih ke kendaraan pribadi turut menambah kepadatan jalan yang kemudian memperlambat angkot itu sendiri.
Kita seperti terjebak dalam lingkaran yang terus berputar. Angkot tidak dapat diandalkan sehingga penumpang berkurang, pendapatan pengemudi semakin tertekan, dan kualitas pelayanan sulit diperbaiki. Ketika semakin banyak orang memilih kendaraan pribadi, jalan menjadi lebih padat dan transportasi umum semakin kehilangan daya tarik.
Saya tidak tahu berapa banyak lagi kampanye, diskusi, dan dokumen usulan yang diperlukan sebelum perubahan benar-benar terasa. Tiga belas tahun sejak Angkot Day tentu bukan berarti tidak ada pekerjaan yang dilakukan sepanjang masa itu. Tetapi rentang waktu tersebut cukup panjang untuk membuat kita bertanya mengapa keluhan yang begitu mendasar masih terdengar begitu akrab.
Saya ingin bisa naik angkot tanpa harus menyiapkan kesabaran berlebihan. Saya ingin duduk sebagai penumpang yang tahu bahwa kendaraan akan berjalan dalam waktu wajar, ongkosnya jelas, dan perjalanan dapat diperkirakan. Saya juga ingin pengemudinya bekerja tanpa harus mempertaruhkan penghasilan setiap kali memutuskan berangkat dengan penumpang yang belum penuh.
Keinginan itu seharusnya tidak terdengar mewah untuk sebuah kota sebesar Bandung.
Ketika saya kembali bertanya siapa yang salah, saya tidak lagi menemukan jawaban sederhana pada kendaraan atau orang yang mengemudikannya. Ada tanggung jawab pengemudi untuk melayani dengan baik, tanggung jawab operator untuk menjaga kendaraan, dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan sistem transportasi berjalan layak. Semuanya perlu dinilai secara adil, sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing.
Saya masih akan mengeluh ketika angkot berhenti terlalu lama. Saya masih akan kesal jika perjalanan singkat menghabiskan waktu yang tidak masuk akal. Tetapi sekarang saya tahu bahwa kemarahan saya tidak boleh berhenti pada punggung sopir yang duduk di depan.
Sebab warga Bandung seharusnya tidak perlu menjadi orang yang sangat sabar hanya untuk menggunakan transportasi umum. Dan sopir angkot seharusnya tidak perlu membuat penumpangnya menunggu hanya agar ia sendiri bisa membawa pulang penghasilan.
Jika dua keinginan sederhana itu terus bertabrakan, mungkin yang paling mendesak diperbaiki bukan watak penumpang atau sopirnya, melainkan cara kota ini mengatur perjalanan keduanya. []
Bandung, 19 Oktober 2026
