Oleh Rudi Tenggarawan

Setiap hari kita mengikuti pertengkaran politik yang sama. Sementara itu, berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar kita ketahui perkembangannya?

Ada masa ketika saya merasa membuka media sosial hampir sama dengan memasuki ruang perdebatan yang tidak pernah selesai. Tokohnya berganti, pernyataannya bertambah, tetapi pola ceritanya tetap serupa. Seseorang berbicara, orang lain membantah, pendukung masing-masing bereaksi, lalu muncul potongan video baru yang kembali menghidupkan pertengkaran.

Belakangan, perbincangan mengenai penyadapan, dokumen pendidikan, dan kemungkinan pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara menjadi contoh bagaimana satu rangkaian persoalan politik dapat menghasilkan begitu banyak percakapan. Setiap perkembangan kecil berpotensi menjadi berita tersendiri. Bahkan ekspresi wajah, pilihan kata, dan reaksi seseorang dapat memperoleh perhatian yang hampir sama besarnya dengan persoalan yang sedang diperdebatkan.

Saya tidak menganggap semua pemberitaan tersebut tidak penting. Dugaan pelanggaran hukum, keabsahan dokumen pejabat, dan mekanisme ketatanegaraan jelas merupakan persoalan yang layak diawasi masyarakat. Tetapi saya mulai mempertanyakan sesuatu yang berbeda: apakah banyaknya perhatian yang diberikan kepada sebuah isu selalu sebanding dengan kebutuhan publik untuk mengetahuinya?

Pada saat kita mengikuti setiap perkembangan konflik politik, ada persoalan lain yang tidak berhenti bergerak. Harga kebutuhan pokok tetap memengaruhi pengeluaran keluarga, kualitas pendidikan menentukan kesempatan anak-anak, dan akses pelayanan kesehatan masih menjadi urusan sehari-hari banyak warga. Persoalan lingkungan, pekerjaan, perumahan, serta pelayanan pemerintah daerah juga membutuhkan pengawasan yang tidak kalah serius.

Semua itu bukan berarti tidak pernah diberitakan. Banyak jurnalis bekerja keras meliput persoalan-persoalan tersebut, termasuk ketika liputannya membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Pertanyaan saya justru mengarah pada ketimpangan perhatian: mengapa sebagian berita begitu mudah hadir berulang kali di hadapan kita, sementara berita lain harus berjuang lebih keras untuk ditemukan?

Baca Juga: Negara Terus Menghitung Potensi Pajak, lalu Siapa yang Menghitung Kemampuan Rakyat?

Ketika Keramaian Menjadi Ukuran Kepentingan

Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat bagaimana masyarakat sekarang menemukan berita. Dahulu, pembaca koran menerima susunan informasi yang sebagian besar ditentukan oleh redaksi. Berita utama ditempatkan di halaman depan, sementara rubrik ekonomi, pendidikan, daerah, dan budaya mempunyai ruang yang relatif jelas.

Di dunia digital, susunan tersebut berubah. Seseorang dapat menemukan berita melalui mesin pencari, pesan dari teman, video pendek, atau rekomendasi media sosial tanpa pernah membuka halaman utama sebuah media. Berita tidak selalu hadir sebagai bagian dari susunan editorial yang utuh, melainkan sebagai potongan informasi yang bersaing dengan hiburan, iklan, dan unggahan pribadi.

Laporan Digital News Report 2026 dari Reuters Institute for the Study of Journalism menunjukkan betapa pentingnya perubahan ini. Dalam survei mereka, 64 persen responden Indonesia melaporkan memperoleh berita melalui platform sosial, termasuk layanan pesan dan video. Secara global, penggunaan media sosial dan jaringan video untuk mengakses berita daring juga telah melampaui situs serta aplikasi milik organisasi berita.

Angka tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Survei Reuters Institute tidak mewakili seluruh penduduk Indonesia secara sempurna, terutama kelompok yang tidak terhubung dengan internet. Tetapi hasilnya tetap memperlihatkan bahwa platform digital telah menjadi salah satu pintu utama masyarakat menuju informasi.

Perubahan jalur distribusi berita membawa perubahan dalam persaingan memperoleh perhatian. Media tidak hanya bersaing dengan media lain, tetapi juga dengan pembuat konten, selebritas, pedagang daring, dan jutaan pengguna yang mengunggah sesuatu setiap hari. Dalam persaingan itu, jumlah tayangan, klik, waktu menonton, dan interaksi menjadi ukuran yang sangat mudah dilihat.

Masalah muncul ketika ukuran tersebut mulai diperlakukan seolah-olah sama dengan kepentingan publik. Sebuah video yang memperoleh jutaan tayangan memang menunjukkan bahwa banyak orang melihatnya. Tetapi jumlah tayangan tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah informasi tersebut membantu masyarakat memahami persoalan penting atau mengambil keputusan yang lebih baik.

Di sinilah konsep attention economy [ekonomi perhatian] menjadi relevan. Perhatian manusia terbatas, sementara informasi yang memperebutkannya terus bertambah. Dalam lingkungan digital, kemampuan menarik dan mempertahankan perhatian mempunyai nilai ekonomi karena berkaitan dengan distribusi konten, peluang iklan, dan keberlangsungan bisnis.

Konsekuensinya tidak sederhana. Media membutuhkan pembaca dan pendapatan agar dapat terus membiayai jurnalisme. Tetapi ketika keberhasilan sebuah berita terlalu bergantung pada respons cepat pengguna, ada insentif untuk lebih sering memproduksi konten yang mudah memancing rasa penasaran, kemarahan, atau keterkejutan.

Sebuah pertengkaran politik menyediakan bahan yang hampir sempurna untuk kebutuhan tersebut. Ada tokoh yang dikenal, konflik yang mudah dipahami, kelompok yang saling berhadapan, dan perkembangan yang dapat dipotong menjadi banyak unggahan. Setiap pernyataan baru membuka kesempatan untuk menerbitkan berita lanjutan, meskipun informasi substantif yang ditambahkan mungkin tidak terlalu besar.

Bandingkan dengan persoalan kualitas air bersih di suatu daerah. Liputan yang baik mungkin memerlukan pengujian laboratorium, wawancara warga, penelusuran dokumen pemerintah, dan pemeriksaan tanggung jawab penyedia layanan. Hasilnya dapat sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi belum tentu menghasilkan respons secepat video seorang tokoh politik yang sedang marah.

Saya tidak mempunyai data yang membuktikan bahwa seluruh media Indonesia lebih banyak meliput drama politik daripada persoalan rakyat. Kesimpulan sebesar itu membutuhkan penelitian terhadap isi pemberitaan, jumlah publikasi, dan jangkauan audiens. Tetapi perbedaan insentif antara berita yang mudah menarik perhatian dan berita yang membutuhkan kerja jurnalistik mendalam merupakan persoalan nyata yang layak diperiksa.

Penelitian yang diterbitkan dalam PNAS Nexus pada Maret 2025 memberikan gambaran mengenai salah satu mekanismenya. Melalui audit algoritma Twitter, para peneliti menemukan bahwa sistem pemeringkatan berbasis interaksi memperkuat konten politik yang bermuatan emosi negatif dan permusuhan terhadap kelompok lain dibandingkan susunan kronologis terbalik. Menariknya, konten yang lebih sering ditampilkan oleh sistem tersebut tidak selalu merupakan konten yang sebenarnya lebih disukai pengguna ketika mereka diminta menilainya.

Temuan itu tidak berarti semua platform menggunakan algoritma yang sama atau setiap konten politik pasti diperkuat karena kemarahan. Penelitian tersebut dilakukan pada sistem dan kondisi tertentu. Meski demikian, hasilnya menunjukkan bahwa apa yang membuat seseorang bereaksi belum tentu sama dengan apa yang benar-benar ingin ia konsumsi atau anggap bermanfaat.

Perbedaan itulah yang sering hilang dalam pembicaraan mengenai popularitas berita. Keramaian dapat menjadi petunjuk adanya minat publik, tetapi bukan satu-satunya ukuran nilai informasi. Jika redaksi menyerahkan seluruh pertimbangan kepada angka interaksi, fungsi jurnalistik sebagai penentu prioritas kepentingan publik berisiko melemah.

Baca Juga: Kabar Penyadapan: Benarkah Kita Sedang Dialihkan, atau Memang Mudah Teralihkan? 

Algoritma Tidak Memilih Sendiri, Kita Ikut Memberinya Makan

Terlalu mudah menyalahkan algoritma seolah-olah ia merupakan makhluk yang mempunyai kehendak sendiri. Sistem rekomendasi dirancang oleh manusia, dijalankan oleh perusahaan, dan bekerja menggunakan berbagai sinyal untuk memperkirakan konten yang mungkin relevan bagi pengguna. Tujuan serta cara kerjanya berbeda antarplatform dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Sebagian sistem mempertimbangkan riwayat tontonan, interaksi, hubungan antarakun, dan karakteristik konten. Ketika seseorang terus menonton video mengenai sebuah konflik, sistem dapat memperoleh sinyal bahwa topik tersebut menarik baginya. Tetapi pengguna tidak sepenuhnya mengendalikan apa yang muncul, karena pilihan konten tetap dipengaruhi rancangan platform dan tujuan pemeringkatannya.

Hubungan ini menciptakan lingkaran yang menarik. Kita melihat sebuah kontroversi, merasa kesal, lalu menonton sampai selesai atau menuliskan komentar panjang. Interaksi tersebut dapat ikut menjadi sinyal bagi sistem, sehingga konten serupa berpeluang kembali muncul dan memperpanjang perhatian terhadap persoalan yang sama.

Yang menarik, seseorang tidak harus menyukai sebuah konten untuk terus berinteraksi dengannya. Orang dapat menonton karena marah, membagikan karena ingin mengecam, atau berkomentar karena tidak setuju. Dari sudut pandang sistem yang menggunakan interaksi sebagai salah satu ukuran, tindakan tersebut tetap dapat menunjukkan keterlibatan pengguna.

Saya melihat ironi di sini. Kita mungkin mengeluh karena linimasa dipenuhi pertengkaran politik, tetapi pada saat bersamaan terus membuka setiap unggahan yang membahas pertengkaran tersebut. Kita menganggap sebuah topik terlalu ramai, lalu ikut memperpanjang keramaiannya melalui komentar, tangkapan layar, atau unggahan bantahan.

Tentu tidak semua tanggung jawab berada pada pengguna. Perusahaan platform mempunyai kendali yang jauh lebih besar terhadap rancangan sistem rekomendasi, sementara masyarakat sering tidak mengetahui secara rinci mengapa sebuah konten ditampilkan. Menuntut pengguna memperbaiki kebiasaan digital tanpa meminta transparansi platform akan menghasilkan pembagian tanggung jawab yang timpang.

Tetapi kita juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan peran pribadi. Pilihan untuk mengikuti akun tertentu, mencari sumber informasi lain, atau tidak membagikan konten yang belum diperiksa tetap mempunyai arti. Kebiasaan tersebut mungkin tidak langsung mengubah sistem, tetapi dapat membantu memperluas informasi yang kita temui.

Di sisi lain, media mempunyai tanggung jawab yang berbeda dari pengguna biasa. Redaksi bukan sekadar pengikut tren percakapan, melainkan lembaga yang semestinya membantu masyarakat memahami persoalan yang memengaruhi kehidupan bersama. Jika semua keputusan pemberitaan hanya mengikuti apa yang sedang ramai, siapa yang akan menjaga perhatian terhadap masalah yang penting tetapi tidak populer?

Saya teringat bagaimana sebuah persoalan publik sering membutuhkan pengawasan selama berbulan-bulan. Pembangunan sekolah yang tertunda, layanan kesehatan yang tidak memadai, atau pencemaran sungai tidak selesai hanya karena pernah menjadi berita utama. Masalah seperti itu membutuhkan laporan lanjutan, pemeriksaan janji pejabat, dan penjelasan mengenai hasil kebijakan.

Sayangnya, perkembangan yang berlangsung perlahan sering kurang cocok dengan ritme konten digital yang mengejar kebaruan setiap saat. Ketika tidak ada pertengkaran baru atau peristiwa mengejutkan, sebuah masalah dapat kehilangan daya tarik pemberitaan meskipun dampaknya tetap dirasakan warga. Perhatian publik pun berisiko berakhir lebih cepat daripada proses penyelesaiannya.

Dalam laporan Reuters Institute 2026, sebanyak 37 persen responden Indonesia mengaku kadang-kadang atau sering menghindari berita. Angka ini tidak menjelaskan seluruh alasan setiap orang menjauh dari informasi, tetapi menjadi pengingat bahwa banyaknya berita tidak otomatis membuat masyarakat semakin terlibat. Banjir informasi juga dapat berjalan beriringan dengan kejenuhan.

Saya memahami perasaan itu. Ketika setiap hari disuguhi konflik yang sama, mengikuti berita bisa terasa seperti kewajiban untuk terus marah tanpa pernah mengetahui apa yang benar-benar berubah. Orang mungkin mengetahui semua komentar terbaru, tetapi tidak memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyelesaian persoalannya.

Di sinilah saya ingin membedakan antara mengetahui perkembangan percakapan dan memahami perkembangan masalah. Yang pertama membuat kita tahu siapa menyerang siapa, siapa membalas, dan siapa memperoleh dukungan. Yang kedua membantu kita mengetahui apa yang sudah dibuktikan, keputusan apa yang diambil, serta akibatnya bagi masyarakat.

Keduanya tidak selalu bertentangan. Konflik politik kadang justru membuka persoalan hukum, tata kelola, dan penyalahgunaan kewenangan yang penting untuk diselidiki. Tetapi liputan yang baik perlu membawa pembaca melampaui pertengkaran menuju fakta, konteks, dan konsekuensi yang dapat diperiksa.

Bagi saya, media yang menjalankan fungsi publik tidak cukup hanya menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang dibicarakan masyarakat. Media juga perlu bertanya apa yang belum cukup dibicarakan, siapa yang tidak mempunyai akses untuk menyuarakan masalahnya, dan persoalan mana yang membutuhkan perhatian meskipun tidak menghasilkan banyak klik.

Kita membutuhkan jurnalisme yang mampu menjelaskan anggaran daerah dengan bahasa sederhana, mengikuti nasib warga setelah bencana tidak lagi ramai, dan memeriksa apakah kebijakan yang diumumkan pemerintah benar-benar terlaksana. Kita juga membutuhkan redaksi yang bersedia mempertahankan liputan penting meskipun performanya di media sosial tidak selalu mengesankan.

Sebagai pembaca, kita dapat mulai dari kebiasaan yang lebih sederhana. Sesekali mencari berita di luar rekomendasi linimasa, membaca laporan sampai selesai, atau mengikuti perkembangan persoalan lokal yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Bukan untuk berhenti membicarakan politik, melainkan agar pengetahuan kita tentang negara tidak berhenti pada pertengkaran para tokohnya.

Saya tidak ingin membayangkan ruang publik yang sama sekali bebas dari kontroversi. Perdebatan merupakan bagian dari demokrasi, dan pejabat publik memang harus terbuka terhadap kritik. Yang saya khawatirkan adalah keadaan ketika kemampuan mengikuti konflik berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan memahami persoalan yang menjadi alasan konflik tersebut penting.

Kita mungkin mengetahui hampir semua drama politik bukan karena tidak peduli terhadap masalah rakyat, melainkan karena ekosistem informasi membuat drama lebih mudah ditemukan, lebih sering diulang, dan lebih cepat mengundang reaksi.

Itu bukan alasan untuk menyalahkan masyarakat semata. Platform perlu bertanggung jawab atas sistem distribusinya, media perlu mempertahankan pertimbangan editorial, dan pembaca perlu menyadari bahwa perhatian mereka mempunyai nilai. Ketiganya saling memengaruhi, meskipun tidak memiliki kekuasaan yang sama.

Saya berharap suatu hari ukuran keberhasilan sebuah berita tidak hanya berhenti pada berapa juta orang yang melihatnya. Kita juga perlu bertanya berapa banyak orang yang menjadi lebih memahami persoalan, berapa banyak keputusan publik yang dapat diawasi, dan berapa banyak masalah warga yang akhirnya memperoleh penyelesaian.

Sebab demokrasi membutuhkan masyarakat yang mengetahui apa yang dilakukan para pemimpinnya. Tetapi demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang mengetahui apa yang sedang terjadi pada kehidupan orang-orang yang dipimpin.

Dan barangkali yang paling mengkhawatirkan bukan ketika algoritma mengetahui apa yang ingin kita lihat, melainkan ketika kita semakin jarang bertanya apa yang sebenarnya perlu kita ketahui. []

Bandung, 13 November 2026