Ketika Diplomasi Kunjungan ke Luar Negeri Tak Berhasil Dikemas Jadi Cerita Publik

Oleh Adrian Damar

Belakangan ini, setiap kali Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, respons publik hampir selalu terbelah.

Sebagian melihatnya sebagai bagian dari diplomasi yang memang harus dilakukan oleh kepala negara. Sebagian lain mempertanyakan efektivitasnya, biaya yang dikeluarkan, hingga manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat. Di media sosial, perdebatan seperti itu muncul hampir setiap kali ada foto kunjungan baru dari luar negeri.

Yang menarik, perdebatan tersebut sering tidak benar-benar membahas isi diplomasinya. Publik lebih banyak mendiskusikan simbol, gestur, potongan video, atau narasi yang beredar di internet. Sementara substansi kerjasama yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan itu justru sering tenggelam di belakangnya.

Fenomena ini sebenarnya mengundang satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah masyarakat memang tidak peduli terhadap diplomasi, atau negara yang gagal menjelaskan mengapa diplomasi itu penting bagi kehidupan sehari-hari rakyatnya?

Karena jika dilihat lebih jauh, kunjungan luar negeri bukanlah hal yang aneh dalam praktik pemerintahan modern. Hampir semua pemimpin negara melakukan hal yang sama. Mereka bertemu kepala negara lain, membuka peluang investasi, membicarakan perdagangan, energi, pangan, pertahanan, dan berbagai kepentingan strategis lain yang sering tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat.

Masalahnya, manfaat diplomasi memang jarang datang dalam bentuk yang mudah difoto atau dirasakan keesokan harinya. Ia bergerak dalam bahasa yang teknis, angka yang besar, dan proses yang sering membutuhkan waktu bertahun-tahun. Di sinilah tantangan komunikasi publik mulai muncul.

Ketika masyarakat hanya melihat keberangkatan, sementara hasilnya terasa jauh dan abstrak, ruang untuk sinisme perlahan terbuka. Orang mulai bertanya-tanya apakah semua perjalanan itu benar-benar membawa manfaat atau hanya menghasilkan tumpukan seremoni diplomatik yang sulit dipahami publik. Masalah terbesarnya memang bukan pada diplomasi itu sendiri.

Baca Juga: Bangsa Ini Gemar Mengganti Nama, Tapi Takut Mengubah Isinya

Publik Melihat Foto, Negara Berbicara Angka

Ada jarak yang cukup besar antara cara negara menjelaskan diplomasi dan cara masyarakat menerima informasi. Pemerintah biasanya berbicara dalam bahasa investasi, kerjasama strategis, nilai perdagangan, dan komitmen antarnegara. Sementara masyarakat lebih tertarik pada pertanyaan yang jauh lebih sederhana.

Apakah hidup akan menjadi lebih baik setelah semua itu? Apakah harga kebutuhan pokok akan lebih stabil? Apakah lapangan kerja akan bertambah? Apakah daerah tempat mereka tinggal akan ikut merasakan manfaatnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sebenarnya hidup di kepala banyak orang.

Sayangnya, jawaban terhadap pertanyaan tersebut sering tidak sampai ke ruang publik dengan baik. Ketika pemerintah mengumumkan kerja sama bernilai miliaran dolar, publik tidak selalu tahu apa arti angka itu dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, informasi besar terasa jauh dan tidak memiliki hubungan emosional dengan masyarakat.

Dalam beberapa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, misalnya, pemerintah menyampaikan berbagai kerja sama di bidang energi, investasi, pertahanan, hilirisasi industri, hingga ketahanan pangan. Secara strategis, hal-hal seperti itu tentu penting bagi posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Namun publik tidak hidup dalam jangka panjang setiap hari. Masyarakat hidup dalam harga beras minggu ini, biaya sekolah bulan depan, dan tagihan yang harus dibayar akhir bulan nanti. Ketika hubungan antara diplomasi dan kehidupan sehari-hari tidak berhasil dijelaskan, manfaat yang besar pun mudah kehilangan maknanya di mata publik.

Di era media sosial, persoalan ini menjadi semakin rumit. Informasi bergerak sangat cepat dan sering kali lebih menyukai hal-hal yang emosional daripada yang substantif. Potongan video beberapa detik bisa jauh lebih viral dibanding penjelasan panjang tentang investasi atau kerja sama perdagangan.

Akibatnya, persepsi publik sering dibentuk oleh bagian yang paling mudah dibagikan, bukan bagian yang paling penting untuk dipahami. Negara akhirnya kalah oleh algoritma yang lebih menyukai kontroversi daripada konteks.

Padahal diplomasi modern bukan sekadar urusan seremoni atau foto bersama. Banyak keputusan ekonomi besar lahir dari proses yang tidak selalu menarik secara visual. Masalahnya, masyarakat tidak bisa diminta memahami sesuatu yang tidak pernah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa yang dekat dengan kehidupannya.

Baca Juga: Rupiah Melemah: Ekonomi Ambruk atau Kepercayaan Runtuh?

Keberhasilan Diplomasi Tidak Cukup Terjadi di Ruang Pertemuan

Ada kecenderungan dalam birokrasi modern untuk menganggap bahwa keberhasilan suatu kebijakan cukup dibuktikan melalui angka dan dokumen resmi. Jika investasi masuk, kerja sama ditandatangani, atau kesepakatan tercapai, maka pekerjaan dianggap selesai. Namun dalam demokrasi, ada satu pekerjaan lain yang sama pentingnya. Negara juga perlu menjelaskan kepada publik mengapa semua itu penting.

Karena sesungguhnya, masyarakat bukan hanya penerima kebijakan. Mereka juga pembaca dari setiap langkah yang dilakukan pemerintah. Ketika komunikasi publik gagal menjembatani proses dan manfaat, ruang kosong itu akan diisi oleh spekulasi, kecurigaan, dan berbagai narasi alternatif.

Situasi seperti itulah yang terlihat dalam banyak perdebatan tentang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian orang melihat diplomasi sebagai kebutuhan negara. Sebagian lain melihatnya sebagai perjalanan yang mahal dan sulit diukur hasilnya. Kedua pandangan itu hidup berdampingan karena tidak ada cerita publik yang cukup kuat untuk menjembatani keduanya.

Padahal masyarakat sebenarnya tidak selalu menuntut hal yang rumit. Banyak orang hanya ingin memahami mengapa sebuah kunjungan dilakukan dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka. Ketika jawaban itu tidak hadir, yang tersisa hanyalah foto, angka besar, dan ruang tafsir yang sangat luas.

Mungkin karena itu, perdebatan tentang diplomasi sering terasa tidak pernah selesai. Bukan karena masyarakat menolak hubungan internasional atau kerjasama antarnegara. Yang sering terjadi justru masyarakat tidak pernah diajak masuk ke cerita yang menjelaskan mengapa semua itu penting.

Dalam dunia yang semakin terhubung, diplomasi memang menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Namun, keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya terjadi di ruang pertemuan atau meja negosiasi. Ia juga harus berhasil diterjemahkan menjadi cerita yang bisa dipahami oleh rakyat yang pada akhirnya akan merasakan dampaknya.