Seorang tukang becak di Pamekasan kehilangan bantuan sosial setelah sistem menempatkannya dalam kelompok yang dianggap relatif lebih sejahtera. Angka desil mengubah hidupnya.
Namanya Moh. Saleh. Usianya 69 tahun dan sehari-hari ia mengayuh becak di Pamekasan, Jawa Timur. Kepada BBC News Indonesia, Saleh mengatakan penghasilannya sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 sehari, jumlah yang menurutnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sejak awal 2026, keluarganya tak lagi mendapatkan bantuan sosial. Ketika Saleh menanyakan penyebabnya kepada dinas sosial, ia mendapat penjelasan bahwa perubahan terjadi di dalam sistem. Saat memeriksa data bantuan sosial, keluarganya tercatat berada pada desil 6–10, kelompok yang secara relatif berada dari bagian menengah hingga paling sejahtera.
Konsekuensinya bukan sekadar perubahan angka di layar. Saleh kehilangan bantuan sosial dan harus membayar sendiri iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung negara.
Kasus lain dialami Diandra Fristi, seorang mahasiswi di Surabaya. Menurut laporan BBC News Indonesia, persoalan desil bahkan mengancam keberlanjutan kuliahnya. Di situs beasiswa, ia disebut berada pada desil 7, sedangkan ketika diperiksa melalui situs Kementerian Sosial, Diandra mengatakan datanya menunjukkan desil 2.
Dua kehidupan, dua persoalan berbeda, tetapi keduanya membawa pertanyaan yang sama: bagaimana sebuah angka bernama desil bisa memperoleh kekuasaan begitu besar terhadap kehidupan seseorang?
Baca Juga: Mengapa Banyak Negara Lebih Pandai Memadamkan Kebakaran daripada Mencegahnya?
Negara Tidak Bisa Mengenal 290 Juta Orang Satu per Satu
Indonesia membutuhkan cara untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi negara. Bantuan sosial, subsidi, jaminan kesehatan, hingga berbagai program pendidikan tidak mungkin dibagikan hanya berdasarkan pengakuan seseorang bahwa dirinya miskin. Negara membutuhkan data, kriteria, dan metode yang dapat diterapkan dalam skala sangat besar.
Di sinilah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN memainkan peran penting. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
Salah satu informasi penting di dalamnya adalah desil. Seluruh keluarga diperingkatkan berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya, kemudian dibagi menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi relatif paling tinggi.
Ada kata yang penting di sana: relatif.
BPS menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan dan bukan pula angka yang menunjukkan nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga. Dua keluarga yang sama-sama berada pada desil 3, misalnya, belum tentu mempunyai pendapatan, pengeluaran, ataupun kondisi sosial ekonomi yang sama.
Penentuannya juga tidak hanya berdasarkan gaji. Sistem mempertimbangkan kondisi rumah, sumber air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas. Berbagai karakteristik tersebut kemudian diproses menggunakan metode statistik Proxy Means Test atau PMT untuk memperkirakan posisi kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Secara metodologis, pendekatan itu mempunyai alasan. Informasi penghasilan rumah tangga tidak selalu tersedia, stabil, atau mudah diverifikasi. Seorang pekerja informal, pedagang kecil, buruh harian, pengemudi, petani, atau tukang becak tidak selalu memiliki slip gaji yang dapat dijadikan ukuran sederhana tentang kemampuan ekonominya.
Maka kehidupan diterjemahkan menjadi sejumlah indikator. Rumah menjadi data. Listrik menjadi data. Pendidikan menjadi data. Pekerjaan menjadi data. Aset menjadi data. Dari kumpulan data itulah negara berusaha memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga.
Masalah muncul ketika kehidupan yang sebenarnya tidak sepenuhnya sama dengan kehidupan yang terbaca oleh model.
Baca Juga: Manakala Data Negara Berhenti di Satu Langkah Sebelum Podium
Ada Kehidupan yang Tidak Dapat Ditangkap Model
Bayangkan seseorang memiliki sepeda motor yang dibelinya bertahun-tahun lalu ketika kondisi ekonominya masih baik. Hari ini ia kehilangan pekerjaan, tetapi kendaraan tersebut masih tercatat sebagai aset. Atau sebuah keluarga tinggal di rumah yang secara fisik cukup layak, sementara penghasilannya jatuh karena pencari nafkah utama sakit.
Model statistik harus mengubah kompleksitas semacam itu menjadi variabel yang dapat dihitung.
BPS sendiri menyadari keterbatasan tersebut. Dalam rancangan metodologi pemeringkatan DTSEN, evaluasi secara eksplisit memasukkan dua kemungkinan kesalahan: inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika individu atau keluarga yang sebenarnya sejahtera masuk dalam kategori penerima manfaat, sedangkan exclusion error terjadi ketika individu atau keluarga yang sebenarnya tidak sejahtera justru tidak terdapat dalam daftar penerima manfaat.
Yang lebih menarik, dokumen tersebut memasukkan validasi lapangan sebagai salah satu metode evaluasi. Alasannya sangat relevan terhadap polemik desil hari-hari ini: verifikasi langsung dibutuhkan untuk memastikan hasil pemeringkatan sesuai kondisi nyata dan menangkap fenomena yang tidak dapat ditangkap oleh model.
Bahwa masalah itu bukan sekadar kemungkinan teoritis terlihat dari kasus lain yang mendapat perhatian publik pada akhir Agustus 2026.
BPS melakukan pengecekan terhadap Timbul, warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah posisi keluarganya dalam DTSEN berubah drastis dari desil 1 menjadi desil 9. BPS Provinsi DI Yogyakarta dan BPS Kabupaten Kulon Progo kemudian mendatangi tempat tinggalnya. Hasil pengecekan menunjukkan informasi kondisi Timbul yang sebelumnya tercatat dalam DTSEN memang belum mencerminkan kondisi terkini.
Kasus itu penting bukan karena membuktikan DTSEN gagal. Justru respons tersebut menunjukkan bagaimana sistem berbasis data semestinya bekerja: model menghasilkan klasifikasi, tetapi ketika klasifikasi berhadapan dengan fakta berbeda, harus tersedia mekanisme untuk memeriksanya kembali.
BPS juga melaporkan perbaikan akurasi. Dalam DTSEN Volume 2 Tahun 2026 yang mencakup sekitar 95,3 juta rumah tangga atau 289,3 juta individu, pemutakhiran data dan verifikasi lapangan disebut telah menurunkan inclusion error menjadi sekitar 0,06 persen serta memperbaiki klasifikasi kesejahteraan puluhan ribu rumah tangga.
Angka 0,06 persen terdengar sangat kecil. Namun persoalan kebijakan sosial memang mempunyai sifat yang tidak biasa. Dalam basis data yang mencakup ratusan juta manusia, persentase kesalahan yang sangat kecil sekalipun dapat bersentuhan dengan kehidupan banyak orang. Terlebih ketika sebuah klasifikasi bukan hanya menjadi informasi statistik, tetapi ikut digunakan untuk menentukan akses terhadap bantuan.
Situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial menjelaskan desil 1–4 atau 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan menjadi penerima PKH dan program Sembako. Desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.
Desil dengan demikian bukan vonis otomatis tentang siapa yang berhak menerima seluruh program pemerintah. BPS juga menegaskan bahwa desil bukan daftar penerima program; kementerian atau lembaga menggunakannya sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.
Tetapi bagi warga, perbedaan metodologis itu bisa terasa sangat abstrak. Yang mereka lihat jauh lebih sederhana: sebelumnya bantuan tersedia, kemudian sebuah angka berubah, dan bantuan tidak lagi tersedia.
Baca Juga: Emas Melonjak: Apa yang Terjadi Ketika Ketakutan Menjadi Aset?
Hak untuk Mengoreksi Data tentang Diri Sendiri
Menghapus pemeringkatan bukan jawabannya. Indonesia justru membutuhkan basis data sosial yang semakin terintegrasi agar bantuan negara tidak diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya sementara keluarga rentan terlewat.
Persoalan yang lebih penting adalah memastikan bahwa sistem tersebut mampu bergerak mengikuti kehidupan.
Kondisi sosial ekonomi manusia tidak statis. Seseorang dapat kehilangan pekerjaan bulan ini, jatuh sakit bulan berikutnya, kehilangan pencari nafkah, berpindah tempat tinggal, mempunyai tanggungan baru, atau sebaliknya memperoleh pekerjaan dan keluar dari kerentanan ekonomi. Sebuah data yang benar ketika dikumpulkan belum tentu tetap benar beberapa bulan kemudian.
Karena itulah BPS menyebut posisi desil bersifat dinamis dan DTSEN harus terus diperbarui. Pemutakhiran dilakukan melalui data administrasi, sensus dan survei, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.
Warga juga dapat meminta pembaruan melalui beberapa jalur. BPS menyebut mekanisme usul dan sanggah tersedia melalui Cek Bansos Kementerian Sosial, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN milik BPS. Kementerian Sosial sebelumnya juga menjelaskan adanya jalur formal melalui RT/RW, musyawarah desa dan dinas sosial serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
Namun keberadaan kanal koreksi baru menyelesaikan separuh persoalan.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah mekanisme tersebut cukup mudah digunakan oleh orang yang paling membutuhkan perlindungan sosial. Tidak semua penerima bantuan mempunyai literasi digital yang sama, memahami arti PMT dan desil, mengetahui instansi mana yang harus didatangi, atau mampu mengikuti perjalanan sebuah pengajuan dari verifikasi sampai penghitungan ulang.
Saleh berusia 69 tahun dan bekerja mengayuh becak. Ketika bantuan berhenti, ia datang bertanya mengapa. Jawaban bahwa “sistemnya berubah” mungkin benar secara administratif, tetapi bagi seorang warga, sistem bukan sesuatu yang abstrak. Sistem adalah negara yang sedang mengambil keputusan tentang kehidupannya.
Di sinilah transformasi digital pemerintahan menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun basis data.
Semakin banyak keputusan publik bergantung pada data, semakin penting hak warga untuk mengetahui data apa yang digunakan tentang dirinya, bagaimana keputusan dibuat, kepada siapa kesalahan dapat dipersoalkan, dan seberapa cepat kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Transparansi tidak cukup berhenti pada kemampuan melihat angka desil di sebuah situs.
Negara berbasis data memang diperlukan. Tanpa data, bantuan sosial mudah salah sasaran, tumpang tindih, dipengaruhi subjektivitas, atau gagal menemukan masyarakat yang membutuhkan. Tetapi data juga tidak boleh diperlakukan seolah-olah lebih nyata daripada manusia yang direpresentasikannya.
Desil pada dasarnya hanyalah alat statistik untuk membantu negara melihat masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Ia menjadi berbahaya ketika angka tersebut dianggap sebagai gambaran sempurna tentang kehidupan seseorang dan tidak tersedia mekanisme koreksi yang cepat ketika kenyataan mengatakan sesuatu yang berbeda.
Tantangan DTSEN karena itu bukan semata membuat algoritma pemeringkatan semakin akurat. Tantangan yang sama pentingnya adalah membangun sistem yang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa model dapat keliru, data dapat tertinggal, kehidupan dapat berubah, dan warga harus selalu mempunyai jalan untuk memperbaiki bagaimana negara melihat dirinya.
Sebab bagi komputer, perubahan dari desil 2 menjadi desil 7 mungkin hanya perpindahan sebuah record dalam basis data.
Bagi manusia yang hidupnya berada di balik record itu, perubahan tersebut dapat berarti biaya berobat, bantuan pangan, kesempatan kuliah, dan kemampuan sebuah keluarga bertahan melewati bulan berikutnya. [][Redaksi Kedaikata]
Penulisan artikel ini dibantu AI dan telah melewati proses kurasi Redaksi.
