Kebakaran hutan besar hampir selalu menghasilkan pemandangan serupa: ribuan petugas dikerahkan, pesawat membawa air, status darurat ditetapkan, dan pemerintah berusaha menghentikan api secepat mungkin. Yang jauh lebih jarang terlihat adalah pekerjaan berbulan-bulan sebelum api muncul.
Persoalan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat, Kanada, Australia, Brasil, hingga negara-negara Mediterania telah berulang kali menghadapi kebakaran besar dengan karakter yang berbeda. Ada yang dipicu kekeringan ekstrem, akumulasi vegetasi, perubahan penggunaan lahan, aktivitas manusia, atau kombinasi berbagai faktor tersebut.
Di tengah perubahan iklim, tantangannya semakin besar. United Nations Environment Programme [UNEP] dan GRID-Arendal memperkirakan kejadian kebakaran ekstrem secara global dapat meningkat hingga 14 persen pada 2030, 30 persen pada 2050, dan 50 persen menjelang akhir abad ini. Bahkan wilayah yang sebelumnya relatif jarang menghadapi kebakaran ekstrem diperkirakan ikut mengalami peningkatan risiko.
Tetapi ada satu angka lain yang lebih menarik. UNEP menemukan lebih dari separuh pengeluaran terkait kebakaran secara global biasanya diarahkan untuk respons, sementara perencanaan memperoleh kurang dari satu persen. Lembaga itu kemudian mengusulkan Fire Ready Formula: sekitar dua pertiga pengeluaran seharusnya dialokasikan untuk perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan, sementara sepertiga digunakan untuk respons.
Persoalannya, jika kebakaran semakin dapat diprediksi dan teknologi untuk mendeteksinya semakin canggih, mengapa banyak negara masih terlihat jauh lebih piawai memadamkan api daripada mencegahnya berubah menjadi bencana?
Baca Juga: Manakala Data Negara Berhenti di Satu Langkah Sebelum Podium
Memadamkan Api Lebih Mudah Terlihat daripada Mencegahnya
Kebakaran hutan memang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Api merupakan bagian alami dari siklus ekologis sejumlah ekosistem. Bahkan Kanada secara eksplisit menyatakan tidak setiap kebakaran dapat atau seharusnya dipadamkan karena keputusan penanganannya perlu mempertimbangkan keselamatan manusia, lingkungan, dan ketersediaan sumber daya.
Yang hendak dicegah adalah kebakaran destruktif: api yang mengancam permukiman, menghancurkan ekosistem rentan, menciptakan kabut asap, atau berkembang menjadi bencana akibat kondisi lanskap yang sudah terlalu mudah terbakar.
Di sinilah kebijakan publik menghadapi persoalan yang agak paradoks. Pemadaman menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat. Pemerintah dapat mengumumkan jumlah personel, pesawat, helikopter, titik api yang dipadamkan, hingga hektare lahan yang berhasil diamankan.
Keberhasilan pencegahan justru menghasilkan sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada foto dramatis dari 100.000 hektare hutan yang tidak terbakar. Tidak ada siaran langsung dari sebuah desa yang tidak perlu dievakuasi. Tidak ada asap yang hilang dari langit karena asap itu memang tidak pernah muncul.
Bias tersebut tercermin dalam anggaran. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] mencatat belanja pemadaman di sejumlah negara dapat mencapai enam kali investasi pencegahan risiko kebakaran. Dana yang awalnya disediakan untuk pencegahan bahkan dapat dialihkan ketika kebutuhan respons darurat meningkat.
Amerika Serikat memberikan contoh bagaimana paradigma itu mulai dipertanyakan. US Forest Service meluncurkan Wildfire Crisis Strategy yang menargetkan penanganan tambahan hingga 20 juta acre lahan National Forest System dan 30 juta acre lahan federal, negara bagian, suku, serta swasta lainnya dalam sepuluh tahun. Penanganannya bukan menunggu kebakaran, melainkan mengurangi bahan bakar melalui penjarangan vegetasi, restorasi hutan, dan prescribed fire atau pembakaran terkendali.
Skalanya bukan tanpa alasan. Analisis Forest Service menunjukkan kurang dari 10 persen hutan rawan api di wilayah barat Amerika Serikat menyumbang sekitar 80 persen risiko kebakaran terhadap komunitas. Secara teoritis, mengetahui lokasi risiko tertinggi memungkinkan anggaran pencegahan diarahkan jauh lebih presisi.
Namun mengetahui lokasi rawan ternyata berbeda dengan mampu mengelolanya. Penelitian Forest Service pada 21 lanskap prioritas menemukan target menangani 20–40 persen wilayah berisiko tinggi sulit tercapai dengan pendekatan business as usual. Lereng curam, kawasan yang dilindungi, akses jalan, aturan administratif, biaya, hingga penerimaan masyarakat menjadi penghambat.
Pencegahan dengan demikian bukan sekadar persoalan membeli teknologi. Ia membutuhkan pekerjaan rutin yang mahal, kompleks, dan hasil politiknya tidak selalu terlihat.
Baca Juga: Emas Melonjak: Apa yang Terjadi Ketika Ketakutan Menjadi Aset?
Negara Maju Pun Belum Menemukan Rumus yang Sempurna
Kanada memperlihatkan paradoks itu dengan sangat jelas. Negara tersebut memiliki Canadian Wildland Fire Information System, jaringan pemantauan, pemodelan cuaca dan perilaku api, satelit, kamera, drone, serta teknologi deteksi termal. Pemerintah Kanada menyebut sejak 2020 telah menginvestasikan sekitar C$12 miliar untuk keberlanjutan hutan dan pencegahan kebakaran, termasuk sistem peringatan dini yang menggabungkan data lebih dari 2.500 stasiun cuaca.
Tetapi teknologi tidak membuat Kanada kebal. Pada 2025, lebih dari 6.000 kebakaran membakar sekitar 8,3 juta hektare, menjadikannya musim kebakaran terburuk kedua dalam sejarah negara tersebut. Lebih dari 85.000 orang harus dievakuasi, termasuk lebih dari 45.000 warga dari 73 komunitas First Nations.
Pada 2026, pemerintah Kanada sudah mengeluarkan prakiraan musim kebakaran sejak 28 Mei, ketika luas wilayah yang terbakar baru sekitar 18.935 hektare. Memasuki 18 Agustus, jumlahnya telah menjadi 4.793 kebakaran dengan 4,1 juta hektare lahan terbakar. Angka tersebut masih lebih rendah daripada 7,7 juta hektare pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pengalaman Kanada menunjukkan batas penting dari konsep pencegahan. Negara dapat mengetahui risiko jauh sebelum kebakaran mencapai puncak, tetapi cuaca ekstrem, kekeringan, luas wilayah, vegetasi, dan perubahan iklim tetap dapat menciptakan kondisi yang melampaui kapasitas pengendalian.
Karena itu, pencegahan modern mulai bergeser dari gagasan ‘menghilangkan api’ menjadi mengurangi konsekuensi ketika api datang. Kanada mengembangkan FireSmart, pengelolaan vegetasi di sekitar permukiman, fuel breaks, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan dukungan terhadap Indigenous-led fire stewardship.
Australia juga memberikan pelajaran serupa. Kebakaran Black Summer 2019–2020 menunjukkan skala kerusakan yang sulit dibayangkan. UNEP memperkirakan hampir 3 miliar hewan terbunuh atau kehilangan habitat, sementara sekitar 100 spesies tumbuhan mengalami kebakaran pada seluruh wilayah populasinya.
Pengalaman tersebut ikut menghidupkan kembali perhatian terhadap cultural burning, pengetahuan masyarakat Aborigin dalam menggunakan api secara terkendali untuk mengelola lanskap. Pemerintah Australia kemudian mendukung berbagai program pertukaran pengetahuan dan praktik pengelolaan api bersama komunitas adat.
Pelajarannya agak berlawanan dengan intuisi: mencegah kebakaran besar kadang justru membutuhkan api kecil yang dikelola dengan benar.
Brasil menunjukkan sisi lainnya. Kebakaran di Amazon berkaitan erat dengan perubahan penggunaan lahan dan deforestasi, sehingga pencegahan tidak cukup dilakukan oleh pemadam kebakaran. Ia harus masuk ke penegakan hukum, pengawasan satelit, kebijakan penggunaan lahan, dan pengendalian deforestasi.
Program PPCDAm pemerintah Brasil memperlihatkan bahwa kebijakan struktural dapat menghasilkan perubahan besar. Data INPE yang dikompilasi pemerintah Brasil menunjukkan deforestasi Amazon turun dari 11.594 kilometer persegi pada 2022 menjadi 6.288 kilometer persegi pada 2024, atau berkurang sekitar 45,7 persen dalam dua tahun.
Contoh tersebut tidak berarti persoalan kebakaran Amazon selesai. Namun ia menunjukkan bahwa kebakaran hutan sering kali tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang terjadi jauh sebelum korek api dinyalakan.
Baca Juga: Media Blackout: Ketika Informasi Ikut Menghilang Saat Krisis
Indonesia Sudah Tahu Api Akan Datang
Indonesia mempunyai karakter kebakaran yang berbeda. Sebagian karhutla terjadi pada lahan gambut yang ketika mengering dapat terbakar hingga ke lapisan bawah tanah, menghasilkan asap pekat dan membuat proses pemadaman jauh lebih sulit.
Namun, Indonesia sebenarnya tidak menghadapi kebakaran tanpa peringatan. Pada 7 April 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah mencatat 700 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, hampir tiga kali jumlah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Luas lahan terbakar hingga Februari bahkan telah mencapai 32.637 hektare, sekitar 20 kali periode yang sama pada 2025. Peringatan itu muncul berbulan-bulan sebelum puncak musim kering.
Pada Agustus, situasinya semakin serius. Di Sumatra Selatan saja, jumlah hotspot meningkat dari 2.096 titik sepanjang Juli menjadi 8.044 titik hanya sampai 23 Agustus. Pemerintah daerah mengerahkan 11.567 personel dari berbagai unsur untuk deteksi, patroli, dan pemadaman.
Pemerintah kemudian memperkuat larangan pembukaan lahan dengan membakar. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 juga memerintahkan pemerintah daerah memperkuat patroli, pemantauan, kesiapan sarana pemadaman, pengelolaan gambut, dan langkah pencegahan menghadapi El Niño kuat.
Pada 24 Agustus, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat tidak menunggu hotspot berkembang menjadi titik api. Presiden memerintahkan tindakan dilakukan sejak dini, termasuk menyediakan sumber air di lokasi rawan dan memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Instruksi tersebut sebenarnya merangkum perubahan paradigma yang dibutuhkan banyak negara: intervensi sebelum api menjadi bencana.
Namun melakukannya jauh lebih sulit daripada mengucapkannya. Pencegahan karhutla Indonesia berarti menjaga kelembapan gambut, memastikan kanal tidak mengeringkan lanskap, mengubah praktik pembukaan lahan, mengawasi konsesi, menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat, menindak pembakaran ilegal, serta mempertahankan patroli bahkan ketika langit masih biru.
Semua itu harus dilakukan setiap tahun. Di sinilah persoalan terbesar kebakaran hutan dunia terlihat. Banyak pemerintahan bukan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka menghadapi kesulitan mempertahankan investasi, koordinasi, penegakan aturan, dan perhatian politik terhadap sesuatu yang belum menjadi bencana.
Portugal memberikan contoh bahwa orientasi anggaran dapat diubah. Setelah kebakaran besar 2017, data OECD menunjukkan komposisi pendanaan Portugal bergeser. Pada 2017 sekitar 80 persen anggaran diarahkan pada pemadaman dan 20 persen pada pencegahan. Dua tahun kemudian, pada 2019, komposisinya menjadi sekitar 50:50.
Perubahan seperti itulah yang menurut UNEP perlu dilakukan lebih luas. Bukan mengurangi kemampuan pemadam ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi memperbesar bagian sumber daya yang bekerja sebelum sirene pertama berbunyi.
Perubahan iklim membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Temperatur yang lebih tinggi, kekeringan, kelembapan rendah, perubahan pola hujan, dan musim api yang semakin panjang menciptakan kondisi yang membuat kebakaran ekstrem lebih mungkin terjadi. Kebakaran kemudian melepaskan karbon dan merusak ekosistem penyimpan karbon, sehingga memperburuk masalah iklim yang ikut meningkatkan risikonya.
Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan kebakaran mungkin perlu ikut berubah. Bukan hanya berapa banyak helikopter yang diterbangkan, personel yang dikerahkan, atau titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak wilayah berisiko yang dikelola sebelum musim kering, berapa luas gambut yang tetap basah, berapa banyak bahan bakar vegetasi yang dikurangi dengan aman, berapa komunitas yang memiliki rencana kesiapsiagaan, serta berapa potensi kebakaran yang berhenti ketika masih berupa risiko.
Pemadaman akan selalu diperlukan. Petugas pemadam tetap menjadi garis pertahanan terakhir ketika pencegahan tidak cukup menghadapi kondisi ekstrem.
Meski demikian, dunia yang diperkirakan menghadapi kebakaran ekstrem hingga 50 persen lebih banyak menjelang akhir abad, tidak dapat terus mengandalkan keberanian manusia yang datang setelah api membesar.
Tantangan yang lebih sulit justru berada jauh sebelum itu: membangun pemerintahan yang bersedia mengeluarkan sumber daya ketika hutan masih hijau, gambut masih basah, tidak ada asap di langit, dan tidak ada kamera yang sedang merekam.
Sebab dalam urusan kebakaran hutan, keberhasilan terbesar mungkin memang menjadi keberhasilan yang paling sulit dipamerkan: bencana yang berhasil dibuat tidak pernah terjadi. [][Redaksi Kedaikata]
