Ketika pesan tidak lagi menjadi jembatan pemahaman, komunikasi publik berubah menjadi sumber kegaduhan yang sulit dipadamkan. Fenomena ini semakin terlihat dalam berbagai pernyataan pejabat yang justru menimbulkan rasa jengkel dan ketidakpercayaan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, arus komunikasi publik di Indonesia menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Banyak pernyataan pejabat yang beredar di ruang digital bukan hanya gagal menenangkan keadaan, tetapi justru memperkeruh suasana. Alih-alih memberikan kejelasan, beberapa unggahan, komentar, atau konferensi pers malah memancing kemarahan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik saat ini tidak sedang berada pada fase terbaiknya.
Salah satu persoalan utama terletak pada ketidaksiapan pejabat dalam menyesuaikan gaya bicara dengan sensitivitas isu. Ketika bencana terjadi, atau ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, publik membutuhkan ketenangan, empati, dan penjelasan yang terstruktur. Namun yang sering muncul justru kalimat-kalimat yang menyepelekan keadaan, atau komentar bernada bercanda yang tidak pada tempatnya. Hal-hal seperti ini membuat jarak antara pejabat dan masyarakat semakin terasa.
Di sisi lain, komunikasi publik kita juga terjebak dalam budaya reaktif. Setiap kritik dibalas dengan defensif, setiap perbedaan pendapat dianggap serangan, dan setiap kesalahan cenderung ditutup dengan alasan yang tidak menyentuh inti masalah. Padahal publik menilai bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara mengatakan sesuatu di momen ketika mereka sedang cemas atau membutuhkan kejelasan.
Baca Juga: Kala Kata-kata di Tengah Musibah Malah Membuat Resah
Ketika Pesan Tidak Lagi Disaring Sebelum Disampaikan
Kurangnya proses penyaringan pesan sebelum disampaikan sering membuat komunikasi publik di Indonesia terasa kasar, tiba-tiba, atau tidak memiliki pertimbangan yang matang. Dalam era digital, setiap pernyataan pejabat bisa menyebar dalam hitungan detik, sehingga kesalahan kecil bisa berubah menjadi polemik besar. Namun, beberapa pejabat masih terkesan tidak memahami konsekuensi tersebut.
Komunikasi publik yang baik membutuhkan kesadaran akan situasi, konteks, dan emosi masyarakat. Sayangnya, hal-hal mendasar seperti ini sering diabaikan. Misalnya, komentar mengenai harga bahan pokok yang disampaikan dengan nada bercanda, atau respons terhadap bencana yang justru menyarankan masyarakat untuk 'sabar' tanpa memberikan penjelasan konkret. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa banyak pesan publik tidak melalui proses kurasi yang memadai.
Di tengah kemajuan teknologi informasi, pejabat juga dihadapkan pada tuntutan transparansi yang lebih tinggi. Namun bukannya menghadirkan keterbukaan, beberapa pernyataan justru menunjukkan upaya mengaburkan fakta, atau menyalahkan pihak lain. Komunikasi seperti ini hanya memperpanjang siklus ketidakpercayaan, karena publik kini jauh lebih kritis dan mudah membedah pesan.
Baca Juga: Peran Vital Media Center Mengelola Informasi di Tengah Bencana
Membangun Ulang Kepercayaan Melalui Cara Bicara yang Sederhana
Untuk memperbaiki kondisi komunikasi publik, dibutuhkan perubahan cara pandang. Pesan yang baik bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling mampu menenangkan dan memberi arah. Di negara dengan masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, empati adalah fondasi utama. Pemilihan kata yang hati-hati, pengakuan atas kesalahan, dan kesediaan menjelaskan secara jujur dapat menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan.
Selain itu, pejabat perlu memahami bahwa masyarakat tidak lagi menerima pernyataan sepihak tanpa penjelasan. Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Komunikasi publik harus diarahkan untuk menjawab persoalan, bukan hanya membela diri atau memindahkan tanggung jawab. Ketika pesan disampaikan dengan cara yang manusiawi, publik cenderung merespons dengan lebih tenang.
Pada akhirnya, komunikasi publik adalah cermin kepemimpinan. Ketika cara bicara pejabat terasa jauh dari kenyataan masyarakat, jurang ketidakpercayaan semakin melebar. Namun ketika pesan disusun dengan empati, data yang jelas, dan niat untuk memperbaiki keadaan, komunikasi dapat kembali menjadi jembatan yang menyalurkan harapan, bukan sumber kegaduhan. [][Rudi Tenggarawan/KK]
[penulisan artikel ini dibantu riset AI dan telah melewati kurasi Redaksi]
