Media sosial memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban secara terbuka. Tetapi ketika kritik berkembang menjadi penghukuman massal, batas antara keduanya tidak selalu jelas.
Seorang penyanyi mengunggah komentar yang dianggap menyinggung kelompok tertentu. Tidak lama kemudian, tangkapan layar komentarnya tersebar di berbagai platform media sosial. Sebagian warganet meminta penjelasan, sebagian mengajak orang lain memboikot karyanya, sementara beberapa akun mulai menelusuri kehidupan pribadinya.
Keesokan harinya, penyanyi itu menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa komentarnya telah menyakiti sejumlah orang dan berjanji lebih berhati-hati. Sebagian menerima penjelasannya, tetapi seruan untuk menghentikan seluruh kerja sama dengannya terus berlangsung. Bahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut mulai menerima komentar bernada permusuhan.
Cerita ilustratif itu menggambarkan bagaimana sebuah kontroversi dapat berkembang di ruang digital. Kritik yang semula diarahkan kepada tindakan seseorang bisa meluas menjadi penilaian atas seluruh dirinya. Ketika semakin banyak orang ikut bereaksi, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi terkadang kalah ramai dibandingkan tuntutan tentang hukuman yang harus diterima.
Fenomena semacam ini kerap dikaitkan dengan cancel culture, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penarikan dukungan secara kolektif terhadap seseorang atau lembaga akibat tindakan maupun pernyataan yang dianggap bermasalah. Meski begitu, tidak ada batas pengertian yang sepenuhnya disepakati. Bagi sebagian orang, praktik tersebut merupakan sarana meminta pertanggungjawaban. Bagi yang lain, ia dapat berkembang menjadi penghukuman sosial yang tidak proporsional.
Baca Juga: Diam dalam Percakapan Tidak Selalu Berarti Kita Kehabisan Kata. Jadi Apa?
Ketika Media Sosial Menjadi Ruang Menuntut Pertanggungjawaban
Kritik publik bukan fenomena baru. Sebelum media sosial berkembang, masyarakat telah menggunakan surat pembaca, demonstrasi, petisi, dan boikot untuk menyampaikan keberatan terhadap tindakan individu maupun lembaga. Kehadiran platform digital membuat penyebaran kritik berlangsung lebih cepat dan memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi tanpa harus berada di tempat yang sama.
Kemampuan tersebut memiliki nilai penting, terutama ketika kritik diarahkan kepada pihak yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan besar. Pengalaman seseorang yang sebelumnya sulit memperoleh perhatian dapat menjadi pembicaraan luas, mendorong pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, dan membuka ruang bagi pihak terdampak untuk didengar.
Karena itu, tidak tepat menganggap setiap ajakan boikot atau kritik terbuka sebagai perundungan. Seseorang berhak menyatakan keberatan, memilih berhenti mendukung figur publik, atau meminta lembaga menjelaskan tindakannya. Persoalan muncul ketika tuntutan pertanggungjawaban berubah menjadi serangan yang tidak lagi berhubungan dengan kesalahan yang dipersoalkan.
Penelitian Pew Research Center yang dipublikasikan pada Oktober 2025 menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai tindakan menegur seseorang secara terbuka di media sosial. Dari 3.445 responden dewasa di Amerika Serikat yang disurvei pada September 2025, sebanyak 56 persen menilai tindakan tersebut terutama membantu meminta pertanggungjawaban, sedangkan 40 persen menganggapnya lebih cenderung menghukum orang yang tidak semestinya dihukum.
Hasil survei tersebut tidak dapat dianggap mewakili pandangan masyarakat Indonesia. Meski demikian, perbedaan jawabannya memperlihatkan bahwa tindakan yang oleh seseorang dipandang sebagai kritik yang diperlukan dapat dipahami orang lain sebagai bentuk penghukuman.
Dalam kajian berjudul Online Public Denunciation as Recursive Social Practice yang diterbitkan pada 2024, peneliti komunikasi Michael Haugh menjelaskan bagaimana kecaman publik di internet dapat dimulai dari unggahan rekaman perilaku yang dianggap melanggar norma, kemudian berkembang ketika dibagikan ulang melalui berbagai jaringan.
Tangkapan layar, potongan video, dan kutipan percakapan dapat terlepas dari situasi awalnya. Orang yang baru menemukan unggahan tersebut mungkin tidak mengetahui seluruh rangkaian kejadian, tetapi tetap merasa memiliki cukup alasan untuk memberikan penilaian. Ketika kecaman semakin luas, jumlah orang yang bereaksi dapat menciptakan kesan bahwa persoalannya sudah sepenuhnya jelas.
Kajian psikologi sosial juga menunjukkan bahwa penyebaran konten dapat memengaruhi cara orang menilai suatu ancaman moral. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology pada 2024 menemukan bahwa tanda-tanda viralitas dapat memperkuat persepsi ancaman dan mendorong ekspresi kemarahan moral. Artinya, ramainya sebuah unggahan dapat ikut memengaruhi respons publik, bukan sekadar mencerminkan seberapa serius persoalannya.
Baca Juga: Pesannya Belum Kita Baca, Tapi Mengapa Lelahnya Sudah Terasa?
Antara Konsekuensi, Penghukuman, dan Kesempatan Kedua
Perbedaan antara kritik dan penghakiman dapat dilihat dari tujuan serta cara penyampaiannya. Kritik berusaha menunjukkan tindakan yang dianggap keliru, menjelaskan dampaknya, dan meminta perbaikan. Penghakiman massal dapat muncul ketika perhatian bergeser kepada upaya mempermalukan seseorang, menyerang keluarganya, atau menghancurkan seluruh kesempatan sosial dan profesionalnya.
Batas tersebut memang tidak selalu mudah ditentukan. Konsekuensi yang dianggap wajar untuk sebuah pelanggaran serius mungkin terlalu berat untuk kesalahan komunikasi yang terjadi tanpa kesengajaan. Sebaliknya, permintaan maaf singkat juga tidak selalu memadai apabila tindakan seseorang telah menimbulkan kerugian nyata dan membutuhkan pemulihan.
Dalam komunikasi publik, informasi yang terverifikasi menjadi dasar penting sebelum seseorang ikut menyebarkan kecaman. Potongan video dapat kehilangan konteks, tangkapan layar bisa tidak lengkap, dan tuduhan dapat bercampur dengan dugaan. Memeriksa sumber serta memberi ruang bagi penjelasan pihak terkait bukan berarti mengabaikan pengalaman korban, melainkan membantu memastikan kritik diarahkan pada persoalan yang benar.
Persoalan berikutnya muncul ketika seseorang telah mengakui kesalahannya. Apakah permintaan maaf harus langsung diterima? Tentu tidak. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menilai apakah penjelasan dan upaya perbaikan sudah memadai. Kepercayaan yang rusak juga membutuhkan waktu untuk dibangun kembali.
Akan tetapi, penolakan terhadap permintaan maaf berbeda dari anggapan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh kesempatan untuk berubah. Jika setiap tindakan masa lalu dianggap cukup untuk menentukan seluruh masa depan seseorang, tujuan kritik sebagai sarana memperbaiki perilaku menjadi semakin sulit dicapai.
Sebuah permintaan maaf dapat dinilai melalui beberapa hal: apakah orang tersebut memahami kesalahannya, mengakui dampak perbuatannya, bersedia melakukan pemulihan yang relevan, dan menunjukkan perubahan perilaku. Ukurannya tidak harus sama untuk setiap kasus karena tingkat kesalahan, kerugian, serta kedudukan pihak yang terlibat juga berbeda.
Media sosial tidak mempunyai mekanisme tunggal untuk menetapkan kapan konsekuensi sosial dianggap cukup. Setiap pengguna dapat menentukan sikapnya sendiri, sementara perusahaan, komunitas, dan lembaga memiliki aturan serta tanggung jawab masing-masing. Ketiadaan ukuran bersama inilah yang sering membuat sebuah kontroversi terus berkembang meskipun persoalan awal telah dijelaskan atau ditangani.
Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik, terutama terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Pada saat yang sama, kemampuan mengkritik perlu disertai tanggung jawab untuk memeriksa informasi, membedakan fakta dari dugaan, dan menghindari serangan yang tidak berkaitan dengan persoalan.
Cancel culture memperlihatkan besarnya kekuatan komunikasi kolektif di era digital. Kekuatan itu dapat membantu pihak yang selama ini tidak didengar memperoleh perhatian, tetapi juga dapat memperbesar kerugian ketika kemarahan berkembang lebih cepat daripada pemeriksaan fakta.
Menuntut seseorang bertanggung jawab bukan berarti masyarakat harus berhenti mengkritik sebelum persoalan selesai. Tetapi jika tujuan kritik adalah memperbaiki keadaan, penting pula untuk bertanya kapan konsekuensi masih berkaitan dengan kesalahan, dan kapan penghukuman justru telah menjadi tujuan tersendiri. [][Eva Evilia/KK]
Penulisan artikel ini dibantu AI dan telah melewati proses kurasi Redaksi.
