Oleh Adrian Damar
Setiap kali sebuah media berhenti bersiaran, yang padam bukan hanya layar atau frekuensi.
Yang ikut meredup adalah satu ruang kerja yang dulu bertugas memeriksa kabar sebelum dilepas ke publik. Ruang seperti itu tidak selalu sempurna, bahkan sering penuh kompromi dan keterbatasan. Namun dari sana, setidaknya ada disiplin yang mengingatkan bahwa informasi bukan barang mentah yang boleh dilempar begitu saja.
Kabar tentang Jawa Pos TV yang resmi berhenti mengudara pada 30 Mei 2026 terasa seperti tanda kecil dari perubahan yang jauh lebih besar. Sebelumnya, Jawa Pos TV Bali juga lebih dulu berhenti bersiaran sejak 1 Mei 2026, lalu KPID Bali mendatangi Radar Bali/Jawa Pos TV untuk memastikan laporan masyarakat. Dari Bandung, The Rockin’ Life yang dulu dikenal sebagai Hard Rock FM Bandung juga menghentikan siaran analognya di frekuensi FM pada 29 Mei 2026 dan memilih berpindah ke ruang digital.
Tentu, tidak semua kabar itu berarti kematian total. Ada media yang benar-benar berhenti, ada yang pindah bentuk, dan ada yang mencoba bertahan dengan rumah baru di platform digital. Namun dalam proses perpindahan itu, ada sesuatu yang ikut tercecer: kebiasaan editorial, kedekatan lokal, dan ruang redaksi yang dulu menjadi tempat orang belajar membedakan kabar dari sekadar bunyi.
Gejala ini tidak datang tiba-tiba. SEA Today, kanal televisi berita berbahasa Inggris milik Telkom Indonesia melalui Metra Digital Media, berhenti siaran pada 30 Juni 2025 setelah sebelumnya sempat muncul rencana efisiensi internal. Pada 2024, majalah Gatra yang pernah jadi salah satu majalah berita penting di Indonesia juga berhenti terbit setelah tiga dekade, sementara Intisari menghentikan edisi cetak regulernya pada Juni 2024 dan beralih ke format digital serta edisi khusus.
Beberapa tahun sebelumnya, Suara Pembaruan berhenti terbit pada 1 Februari 2021 dengan alasan perubahan perilaku pembaca dalam memperoleh informasi. Republika juga meninggalkan edisi korannya pada akhir 2022 dan bertransisi menjadi harian digital. Rangkaian itu memperlihatkan bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar penutupan satu-dua media, melainkan perubahan besar dalam cara informasi diproduksi, dibayar, dan didistribusikan.
Masyarakat mungkin tidak kekurangan konten hari ini. Justru sebaliknya, konten datang terlalu banyak dan terlalu cepat. Yang mulai langka adalah ruang yang punya mandat untuk berhenti sejenak, memeriksa, menyunting, menimbang, lalu bertanggung jawab atas apa yang disiarkan. Bagi publik, berita tak perlu dicari, mereka mendatangi kita sendiri.
Baca Juga: Ketika Diplomasi Kunjungan ke Luar Negeri Tak Berhasil Dikemas Jadi Cerita Publik
Yang Runtuh Bukan Hanya Teknologinya
Menyebut radio kalah dari podcast atau televisi lokal kalah dari YouTube memang mudah. Namun penjelasan seperti itu terlalu pendek untuk krisis yang lebih dalam. Teknologi hanya bagian depan dari persoalan yang sebenarnya menyangkut model ekonomi media.
Selama puluhan tahun, media hidup dari kemampuan mengumpulkan perhatian publik. Perhatian itu lalu dijual kepada pengiklan melalui rating, tiras, jangkauan, atau jumlah pendengar. Dari sana studio dibayar, pemancar dirawat, wartawan digaji, dan liputan yang mahal bisa dilakukan secara rutin.
Platform digital mengubah logika itu dari akarnya. Pengiklan sekarang bisa membeli perhatian dengan ukuran yang jauh lebih presisi, dari klik, tayangan, lokasi, minat, sampai perilaku pengguna. Media masih memproduksi kabar, tetapi platform semakin sering memegang distribusi, data audiens, dan pintu masuk menuju pembaca.
Reuters Institute pada laporan 2026 mencatat kekhawatiran besar dari 280 pemimpin media di 51 negara. Dilansir dari The Guardian, mereka memperkirakan rujukan dari mesin pencari ke situs berita bisa turun 43 persen dalam tiga tahun, sementara data Chartbeat untuk lebih dari 2.500 situs berita menunjukkan trafik dari Google secara global sudah turun 33 persen. Di titik ini, era trafik yang dulu menopang banyak penerbit digital mulai terlihat retak.
Persoalan itu menjadi semakin rumit setelah AI masuk ke halaman pencarian. Ringkasan otomatis membuat pembaca bisa mendapat jawaban tanpa membuka situs asal. Bagi pengguna, itu terasa praktis. Bagi media, itu bisa berarti hilangnya kunjungan yang selama ini menjadi dasar iklan, langganan, dan keberlanjutan kerja redaksi.
Masalahnya, media lama membawa biaya lama ke dunia baru. Ada ruang redaksi, gaji wartawan, editor, fotografer, perangkat produksi, izin, listrik, dan beban kelembagaan yang tidak bisa hilang hanya karena audiens pindah ke layar ponsel. Nama besar bisa membantu bertahan sebentar, tetapi nama besar tidak selalu cukup untuk membayar kerja jurnalistik yang memakan waktu.
Di sinilah kritik ‘kurang inovatif’ sering terdengar terlalu mudah. Benar, sebagian media gagal membaca perubahan zaman. Namun tidak adil juga jika seluruh krisis ini hanya dibaca sebagai kegagalan adaptasi, karena ekosistem baru memang mengambil perhatian, distribusi, data, dan uang iklan sekaligus.
Baca Juga: Bangsa Ini Gemar Mengganti Nama, Tapi Takut Mengubah Isinya
Ramai Informasi Tidak Sama dengan Tahu
Kerugian terbesar dari menyusutnya media lokal bukan hilangnya jingle, studio, atau logo lama. Semua itu bisa menjadi nostalgia yang sah, tetapi bukan inti persoalan. Yang lebih penting adalah hilangnya orang-orang yang secara teratur mencatat kota, menghadiri rapat anggaran, mendatangi kantor dinas, memeriksa proyek, dan menanyakan sesuatu yang tidak cukup viral untuk dikerjakan kreator konten.
Di banyak negara, krisis jurnalisme lokal sudah dibaca sebagai krisis demokrasi. Le Monde.fr menulis bahwa sejak Desember 2025 hampir 1.000 pekerjaan media cetak hilang di Prancis, sementara sekitar 10.500 posisi hilang sejak 2009, terutama di surat kabar regional. Studi yang dikutipnya menunjukkan wilayah dengan media lokal aktif cenderung memiliki partisipasi warga dan kepercayaan institusional yang lebih tinggi.
Di Amerika Serikat, Margaret Sullivan pernah mengingatkan bahwa hilangnya jurnalisme lokal melemahkan demokrasi karena tidak ada lagi cukup orang yang mengawasi kekuasaan di tingkat lokal. Time mencatat, dalam rentang 2004 sampai 2019, sekitar 2.000 koran di Amerika tutup, menciptakan banyak wilayah yang disebut news deserts. Istilah itu menggambarkan komunitas yang kehilangan akses pada liputan lokal yang memadai.
Indonesia mungkin belum punya peta news deserts yang dibicarakan seintens Amerika. Namun gejalanya bisa terasa ketika televisi lokal berhenti, radio kota meninggalkan frekuensi, dan media daerah semakin sulit membiayai liputan yang tidak viral. Kota tetap ramai, tetapi tidak selalu ada yang rajin mencatat apa yang benar-benar terjadi di dalamnya.
Platform digital tentu bisa membantu penyebaran informasi. Warga bisa merekam peristiwa, kreator bisa menjelaskan isu, dan akun lokal bisa menyebarkan kabar lebih cepat daripada redaksi kecil yang kekurangan reporter. Namun platform tidak punya naluri kewargaan, karena yang ia kejar adalah keterlibatan, durasi tonton, dan perputaran perhatian.
Algoritma tidak menghadiri rapat DPRD. TikTok tidak menunggu narasumber keluar dari ruang pemeriksaan. Instagram tidak otomatis membedakan antara informasi publik dan bisik-bisik pesanan. Semua bisa menjadi alat yang berguna, tetapi tidak bisa menggantikan disiplin redaksi.
Tempo menarik dibaca di tengah lanskap seperti ini. Koran Tempo sudah menghentikan edisi cetak pada 31 Desember 2020, lalu beralih ke digital karena perubahan perilaku pembaca dan pertumbuhan pelanggan digital. Pada 2024, Koran Tempo kemudian dilebur ke dalam strategi single brand Tempo, termasuk format majalah harian yang terbit beberapa kali sehari di Tempo.co.
Pendekatan Tempo tidak berarti semua persoalan selesai. Namun ada pelajaran penting di sana: transformasi tidak cukup hanya memindahkan logo ke Instagram atau menyalin berita ke situs web. Yang harus ikut berpindah adalah disiplin investigasi, keberanian editorial, model langganan, dan hubungan langsung dengan pembaca.
Mungkin masa depan media tidak lagi berbentuk ruang redaksi lama yang sama. Mungkin ia menjadi lebih kecil, lebih digital, lebih berbasis komunitas, dan lebih bergantung pada pembaca yang mau membayar. Namun apapun bentuknya, fungsi redaksi tetap dibutuhkan selama masyarakat masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Kita sekarang hidup dalam negeri yang sangat ramai informasi. Setiap hari ada video baru, opini baru, potongan pidato baru, dan komentar baru yang menuntut perhatian. Namun ramai tidak selalu berarti terang, karena gaduh tidak sama dengan memahami.
Jika tidak ada lagi yang membiayai kerja memeriksa, menelusuri, mengonfirmasi, dan mengganggu kekuasaan dengan pertanyaan yang sah, maka yang hilang bukan hanya media. Yang hilang adalah kemampuan warga untuk mengetahui lingkungannya sendiri dengan cukup jernih. Dan pada hari itu, kita mungkin tetap kebanjiran konten, tetapi kehilangan ruang redaksi yang membuat informasi layak dipercaya. []
Bandung, 02 Juni 2026
