Oleh Adrian Damar

Setiap kali isu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK] kembali muncul di ruang publik, yang sering dibahas adalah angka. Berapa formasi yang tersedia, berapa orang yang lulus seleksi, berapa daerah yang belum menyelesaikan proses administrasi, dan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka.

Semua itu memang penting. Negara membutuhkan angka untuk membuat kebijakan. Birokrasi membutuhkan data untuk mengambil keputusan. Namun ada satu hal yang sering hilang ketika persoalan PPPK dibahas terlalu lama dalam bahasa administrasi.

Tetapi, di balik semua angka itu ada manusia. Ada guru yang sudah bertahun-tahun mengajar sambil menunggu kepastian. Ada tenaga kesehatan yang tetap bekerja meski statusnya belum jelas. Ada pegawai yang sudah mengikuti seluruh prosedur, memenuhi seluruh syarat, lulus seleksi, lalu kembali diminta menunggu karena proses yang belum selesai.

Bagi birokrasi, penundaan keputusan dan kepastian mungkin hanya soal waktu. Bagi mereka yang menjalaninya, penundaan seringkali berarti sesuatu yang jauh lebih besar: penundaan hidup.

Baca Juga: Pekerjaan yang Aman [Mungkin] Sudah Tidak Ada 

Negara Menghitung Anggaran, Rakyat Menghitung Waktu

Dalam berbagai penjelasan resmi, persoalan PPPK sering dijelaskan melalui tantangan yang tidak sederhana. Ada keterbatasan anggaran. Ada kebutuhan penyesuaian regulasi. Ada proses sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Ada berbagai tahapan administratif yang memang harus diselesaikan sebelum sebuah kebijakan dijalankan.

Semua penjelasan itu mungkin benar. Namun, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya alasan. Persoalannya terletak pada cara negara yang acap memandang waktu secara berbeda dengan rakyatnya.

Bagi sebuah institusi besar, penundaan beberapa bulan bisa dianggap sebagai bagian dari proses. Sebuah rapat bisa dijadwalkan ulang. Sebuah regulasi bisa direvisi. Sebuah keputusan bisa menunggu koordinasi berikutnya. Dalam logika birokrasi, waktu bergerak mengikuti ritme organisasi. Sementara itu, warga negara hidup dalam ritme yang berbeda.

Mereka menghitung biaya sekolah anak yang harus dibayar bulan depan. Mereka menghitung cicilan rumah yang terus berjalan. Mereka menghitung kebutuhan keluarga yang tidak ikut menunggu sampai rapat berikutnya selesai dilaksanakan.

Ketika seseorang sudah dinyatakan lulus tetapi belum memiliki kepastian mengenai masa depannya, yang ia hadapi bukan hanya persoalan administratif. Ia menghadapi ketidakpastian yang masuk ke dalam ruang paling pribadi dalam hidupnya.

Haruskah ia tetap bertahan di tempat sekarang? Haruskah ia mengambil pekerjaan lain? Haruskah ia menunda rencana menikah? Haruskah ia menunda keputusan finansial yang penting?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tak pernah muncul dalam laporan birokrasi. Namun justru itulah yang setiap hari dihadapi oleh banyak orang. Karena yang sedang mereka tunggu bukan sekadar dokumen. Mereka sedang menunggu kepastian hidup.

Baca Juga: Kita Kebanjiran Konten, dan Kehilangan Ruang Redaksi

Ketika Kesabaran Menjadi Kebijakan Tidak Resmi

Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam banyak persoalan pelayanan publik di Indonesia. Terlalu sering solusi yang digunakan bukan mempercepat kepastian, melainkan memperpanjang kesabaran masyarakat.

Ketika ada keterlambatan, rakyat diminta bersabar. Ketika ada perubahan jadwal, rakyat diminta memahami situasi. Ketika ada penyesuaian kebijakan, rakyat kembali diminta menunggu. Dalam batas tertentu, kesabaran memang diperlukan. Tidak ada sistem yang sempurna. Tidak ada pemerintahan yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan secara instan.

Sayangnya, kesabaran bukan sumber daya yang tidak terbatas. Ada titik ketika persoalannya bukan lagi tentang sabar atau tidak sabar. Ada titik ketika masyarakat mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih mendasar. 

Apakah sistem ini benar-benar bekerja? Pertanyaan itu penting karena kepercayaan publik tidak hilang dalam satu hari. Ia terkikis sedikit demi sedikit. Bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena terlalu banyak ketidakjelasan yang dibiarkan berlangsung terlalu lama.

Seseorang mungkin masih bisa menerima penundaan pertama. Ia mungkin masih memahami penjelasan kedua. Ia mungkin masih berusaha percaya pada janji berikutnya. Tapi ketika pola yang sama terus berulang, yang mulai habis bukan lagi kesabarannya.

Yang mulai habis adalah kepercayaannya. Dan kepercayaan adalah salah satu modal paling penting yang dimiliki sebuah negara.

Pemerintah dapat memiliki regulasi yang baik. Negara dapat memiliki program yang ambisius. Institusi dapat memiliki berbagai rencana pembangunan yang besar. Semua itu membutuhkan satu hal yang tidak bisa dipaksa melalui peraturan: kepercayaan warga.

Ketika masyarakat percaya bahwa sistem bekerja secara adil, mereka cenderung bersedia menunggu. Mereka cenderung memberi ruang bagi proses untuk berjalan. Mereka cenderung menerima bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai menipis, setiap penundaan akan terasa lebih berat. Setiap perubahan jadwal akan memunculkan lebih banyak pertanyaan. Setiap janji akan diterima dengan keraguan yang semakin besar. Di momen ini, persoalan PPPK jadi lebih dari sekadar isu kepegawaian.

Ia berubah jadi cerminan tentang bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang sudah mengikuti aturan yang ditetapkan negara itu sendiri. Mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka tidak meminta jalan pintas. Sebagian besar hanya meminta satu hal yang sederhana: kepastian.

Kepastian tentang status mereka. Kepastian tentang masa depan mereka. Kepastian bahwa usaha dan kesabaran yang selama ini mereka tunjukkan tidak akan berakhir dalam ruang tunggu yang tak kunjung selesai. Karena dalam kehidupan nyata, ketidakjelasan selalu memiliki biaya.

Biaya itu tidak selalu tercatat dalam laporan keuangan. Ia tidak selalu muncul dalam pembahasan anggaran. Ia tidak selalu terlihat dalam statistik. Tapi urusan biaya itu nyata.

Ia hadir dalam rencana hidup yang tertunda, dalam keputusan-keputusan yang terus digeser, dalam kecemasan yang harus ditanggung sendiri oleh mereka yang menunggu.

Mungkin itulah sebabnya persoalan PPPK menyentuh begitu banyak orang. Bukan semata-mata karena jumlah mereka besar, melainkan karena banyak warga melihat sesuatu yang lebih luas di dalamnya. Mereka melihat betapa mudahnya sebuah sistem meminta masyarakat untuk bersabar. Mereka melihat betapa seringnya waktu rakyat dianggap lebih murah daripada waktu birokrasi. Padahal bagi sebagian orang, beberapa bulan bukan sekadar beberapa bulan.

Beberapa bulan bisa berarti kesempatan yang hilang, bisa berarti rencana yang harus dibatalkan, bisa berarti masa depan yang terus bergeser tanpa kepastian kapan akan benar-benar dimulai. Karena itu, jika ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari kisah panjang PPPK, mungkin bukan tentang administrasi, bukan tentang formasi, dan bukan pula tentang anggaran.

Pelajaran itu adalah bahwa dalam setiap kebijakan publik, yang sedang diatur bukan hanya dokumen dan prosedur. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan manusia. Dan ketika kepercayaan mulai habis, memulihkannya seringkali jauh lebih sulit daripada menerbitkan sebuah surat keputusan. []