Oleh Rommy Rimbarawa
Ada satu hal yang selalu menarik perhatian saya setiap kali perdebatan mengenai Makan Bergizi Gratis [MBG] kembali menghangat. Cepat atau lambat, pembahasannya hampir selalu bergeser ke ketahanan pangan.
Tidak lama kemudian muncul tuntutan tentang swasembada, lalu berkembang lagi menjadi diskusi mengenai food estate, pembukaan lahan baru, hingga impor pangan. Seolah-olah seluruh persoalan itu berada dalam satu garis lurus yang saling menjawab. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Ketahanan pangan adalah salah satu istilah yang paling sering diucapkan, tetapi juga paling sering disalahpahami. Banyak orang menganggap ketahanan pangan identik dengan kemampuan sebuah negara menghasilkan seluruh kebutuhan pangannya sendiri. Kalau masih impor, berarti belum tahan pangan. Kalau panen meningkat, berarti ketahanan pangan membaik. Cara berpikir seperti ini terdengar logis, tetapi hanya melihat sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Ketahanan pangan bukan sekadar soal berapa ton beras yang dipanen atau berapa hektare sawah yang berhasil dicetak. Ketahanan pangan berbicara tentang apakah masyarakat dapat memperoleh makanan yang cukup, aman, bergizi, terjangkau, dan tersedia secara berkelanjutan. Di dalamnya ada urusan produksi, distribusi, daya beli, stabilitas harga, hingga keberlangsungan para pelaku yang menghasilkan pangan itu sendiri.
Ironisnya, justru bagian terakhir ini sering luput dari perhatian.
Kita begitu sibuk membicarakan bagaimana memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi jarang bertanya apakah orang yang memproduksi pangan masih memiliki alasan ekonomi untuk tetap bertahan.
Baca Juga: Mengapa Bisnis Berbasis Uang Tunai Sering Dikaitkan dengan Pencucian Uang?
Bertani yang Semakin Sulit Jadi Pilihan
Beberapa puluh tahun lalu, singkong adalah tanaman yang hampir selalu hadir di kebun-kebun masyarakat. Ia tidak memerlukan perlakuan yang terlalu rumit, dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah, dan menjadi sumber karbohidrat alternatif ketika beras sulit diperoleh. Singkong bukan sekadar tanaman, tetapi bagian dari budaya pangan Indonesia.
Hari ini, cobalah bertanya kepada petani kecil mengapa mereka enggan menanam singkong. Jawabannya hampir selalu sama: Prosesnya lama. Perawatannya tidak ringan. Harga jualnya rendah. Pembelinya tidak pasti. Hasil akhirnya sering kali tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkan.
Artinya, persoalannya bukan pada kemauan masyarakat untuk mendukung diversifikasi pangan. Persoalannya terletak pada insentif ekonomi yang tidak pernah benar-benar berpihak kepada mereka yang menanam.
Kita sering mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada beras. Kita mengajak kembali mengonsumsi singkong, sorgum, jagung, talas, atau sagu. Semua itu adalah gagasan yang baik. Namun gagasan tersebut hampir selalu berhenti di meja seminar, ruang rapat, atau dokumen kebijakan.
Di lapangan, petani tetap harus menghitung sesuatu yang jauh lebih sederhana. Apakah hasil panennya cukup untuk membayar biaya hidup? Kalau jawabannya tidak, maka sesemangat apa pun kampanye diversifikasi pangan dilakukan, keputusan ekonomi tetap akan berbicara lebih keras.
Baca Juga: Mengapa Kita Selalu Menghitung Isi Perut Bumi, tetapi Jarang Menghitung Isi Kehidupan di Atasnya?
Ketahanan Pangan Tidak Sama dengan Swasembada
Di sinilah saya merasa kita perlu meluruskan beberapa istilah yang selama ini sering dipakai secara bergantian. Swasembada pangan berarti suatu negara mampu memenuhi kebutuhan komoditas tertentu dari produksi dalam negeri. Fokusnya berada pada asal produksi.
Ketahanan pangan memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Fokusnya adalah masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, mudah diakses, serta tersedia secara berkelanjutan.
Sementara itu, kemandirian pangan lebih berbicara mengenai kemampuan suatu bangsa membangun sistem pangan yang tidak mudah terguncang oleh ketergantungan berlebihan terhadap pihak lain. Ketiganya saling berkaitan, tetapi bukan berarti identik.
Sebuah negara bisa saja belum sepenuhnya swasembada untuk beberapa komoditas, tetapi masyarakatnya tetap memiliki ketahanan pangan yang baik karena distribusi berjalan lancar, harga stabil, cadangan cukup, dan daya beli masyarakat terjaga.
Sebaliknya, sebuah negara dapat mengklaim berhasil meningkatkan produksi, tetapi apabila harga pangan terus melonjak, petani merugi, distribusi bermasalah, dan masyarakat kesulitan membeli bahan makanan bergizi, apakah kita benar-benar dapat mengatakan bahwa ketahanan pangan telah tercapai?
Pertanyaan seperti inilah yang sering hilang ketika diskusi terlalu cepat diarahkan pada slogan-slogan besar.
Baca Juga: Ketika Aturan Hanya Berlaku untuk Sebagian Orang
MBG Membutuhkan Sistem, Bukan Sekadar Produksi
Program Makan Bergizi Gratis jadi contoh yang sangat menarik.
Program sebesar itu membutuhkan pasokan pangan setiap hari dalam jumlah yang sangat besar. Telur, sayuran, buah, susu, daging, ikan, beras, hingga berbagai bahan pangan lainnya harus tersedia secara konsisten, dengan mutu yang seragam dan harga yang tetap terkendali. Artinya, tantangan sebenarnya bukan hanya menambah produksi.
Yang jauh lebih penting adalah membangun rantai pasok yang mampu bekerja setiap hari tanpa banyak gangguan.
Kalau satu daerah mengalami kekurangan telur, misalnya, belum tentu penyebabnya karena jumlah ayam petelur nasional kurang. Bisa saja distribusinya terganggu. Bisa jadi kontrak pembeliannya belum jelas. Mungkin juga peternak memilih menjual ke pasar lain yang menawarkan harga lebih baik.
Persoalan seperti ini tidak akan selesai hanya dengan menambah lahan pertanian atau membuka kawasan produksi baru. Ia membutuhkan tata kelola yang jauh lebih rapi.
Ketahanan pangan modern tidak hanya dibangun di sawah, tetapi juga di gudang penyimpanan, pusat distribusi, jalan raya, pelabuhan, sistem logistik, teknologi informasi, hingga mekanisme pembelian yang memberikan kepastian kepada produsen.
Baca Juga: Giorgiana Rosas dan Pesona Hidup yang Terlihat Utuh
Jangan Terlalu Cepat Menyalahkan Petani
Saya sering merasa beban menjaga ketahanan pangan seolah selalu diletakkan di pundak petani. Ketika produksi turun, petani dianggap kurang produktif. Ketika impor meningkat, petani dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Ketika masyarakat masih bergantung pada beras, petani diminta menanam komoditas alternatif.
Padahal, petani bukan satu-satunya aktor dalam sistem pangan. Mereka hanyalah bagian dari rantai yang sangat panjang.
Kalau harga pupuk tinggi, biaya distribusi mahal, akses pembiayaan sulit, hasil panen tidak terserap, harga anjlok saat panen raya, sementara risiko gagal panen tetap harus ditanggung sendiri, bagaimana mungkin profesi ini masih dianggap menarik oleh generasi muda?
Kita sering bertanya mengapa anak-anak petani tidak ingin meneruskan usaha orang tuanya. Barangkali jawabannya tidak perlu dicari terlalu jauh. Mereka melihat sendiri bagaimana kerasnya bekerja di lahan tidak selalu diikuti dengan kehidupan yang lebih baik.
Kalau kondisi ini terus berlangsung, persoalan ketahanan pangan sesungguhnya bukan lagi tentang berapa banyak lahan yang kita miliki, melainkan tentang siapa yang masih bersedia mengolahnya dua puluh tahun mendatang.
Baca Juga: Dari Mi Instan sampai Gorengan, Semua Kita Hidup dari Gandum Impor
Membuat Bertani Kembali Layak
Saya tidak mengatakan bahwa swasembada tidak penting. Saya juga tidak menolak pembangunan kawasan pertanian skala besar ataupun berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi pangan.
Tetapi, semua itu tidak akan banyak berarti apabila kegiatan menghasilkan pangan tetap menjadi pekerjaan yang secara ekonomi kurang menjanjikan. Ketahanan pangan tidak lahir dari slogan. Ia juga tidak lahir hanya karena produksi meningkat.
Ketahanan pangan tumbuh ketika petani memperoleh kepastian pasar, harga yang wajar, akses pembiayaan yang sehat, teknologi yang membantu produktivitas, distribusi yang efisien, dan keuntungan yang membuat mereka mampu hidup dengan layak.
Selama bertani masih dipandang sebagai pekerjaan yang penuh ketidakpastian, kita akan terus menghadapi persoalan yang sama. Setiap kali muncul program besar, kita kembali memperdebatkan produksi. Ketika pasokan terganggu, kita kembali berbicara tentang impor. Saat harga naik, kita kembali mencari kambing hitam.
Padahal akar persoalannya belum pernah benar-benar disentuh. Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara memandang ketahanan pangan.
Bukan dimulai dari seberapa besar ambisi negara menghasilkan pangan, melainkan dari seberapa besar kesungguhan kita memastikan bahwa orang-orang yang menghasilkan pangan masih memiliki harapan untuk menjalani profesinya.
Sebab, jika bertani sendiri sudah tidak lagi menjanjikan, kita sesungguhnya sedang membangun ketahanan pangan di atas fondasi yang semakin rapuh. []
Bandung, 16 Juli 2026
