Yang Membuat Orang Takut Bukan Kesalahannya, Tapi Cara Negara Menanggapi Suara Warganya

Oleh Eva Evilia

Belakangan ini, ada semakin banyak orang yang memilih diam meskipun sebenarnya punya kegelisahan.

Sebagian masih berbicara di media sosial, tetapi dengan nada yang lebih hati-hati. Sebagian lain mulai membatasi diri dalam diskusi publik karena merasa suasana sudah tidak lagi benar-benar aman untuk berbeda pendapat. Yang berubah bukan hanya isi percakapannya, tetapi juga atmosfer sosial yang mengelilinginya.

Banyak orang sebenarnya tidak berharap pemerintah selalu benar. Masyarakat cukup sadar bahwa negara bisa salah mengambil keputusan, bisa keliru membaca keadaan, atau gagal menjalankan program tertentu. Namun ada satu hal yang terasa semakin mengkhawatirkan beberapa waktu terakhir: cara negara merespons suara warganya sendiri.

Kekhawatiran itu muncul bukan hanya dari satu peristiwa. Ia tumbuh dari akumulasi banyak respons yang terasa defensif, cepat memberi label, dan sering memandang kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas. Perlahan muncul kesan bahwa negara lebih sibuk menjaga narasi dibanding mendengarkan kegelisahan yang hidup di masyarakat.

Ketika ada kritik terhadap program pemerintah, respons yang muncul sering terasa terlalu reaktif. Kritik mudah disebut hoaks, pesimisme, provokasi, atau dianggap bagian dari kepentingan politik tertentu. Dalam suasana seperti itu, ruang dialog perlahan berubah menjadi ruang kecurigaan.

Padahal kritik tidak selalu lahir dari kebencian. Banyak orang justru mengkritik karena masih merasa peduli terhadap keadaan negaranya. Namun ketika setiap keresahan cepat dibaca sebagai serangan, masyarakat mulai kehilangan rasa aman untuk bicara secara jujur.

Fenomena seperti itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada kritik itu sendiri. Karena ketika publik mulai memilih diam, negara kehilangan kesempatan untuk mendengar kenyataan yang tidak selalu muncul di laporan resmi. Yang tersisa hanya percakapan satu arah yang terdengar rapi, tetapi semakin jauh dari denyut sosial masyarakatnya.

Baca Juga: Benarkah Indonesia Rendah Literasi?

Ketika Kritik Mulai Terasa Seperti Ancaman

Ada perubahan suasana yang cukup terasa dalam kehidupan publik beberapa waktu terakhir. Diskusi sosial dan politik semakin mudah memanas, sementara respons terhadap kritik terasa semakin sensitif. Banyak orang mulai merasa bahwa mengungkapkan keresahan membutuhkan keberanian yang lebih besar dibanding sebelumnya.

Beberapa kasus memperlihatkan pola yang cukup mirip. Diskusi dibubarkan, kritik cepat dipersoalkan, dan suara-suara yang berbeda sering dipanggil untuk “klarifikasi”. Di media sosial, masyarakat juga semakin sering melihat bagaimana kritik dibalas dengan nada defensif daripada usaha memahami keresahan yang muncul.

Masalahnya bukan sekadar soal aparat atau kebijakan teknis tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah atmosfer psikologis yang mulai terbentuk. Ada rasa bahwa negara semakin sulit membedakan antara kritik dan ancaman.

Padahal demokrasi tidak dibangun dari keadaan ketika semua orang setuju. Demokrasi justru hidup dari kemampuan menerima suara yang berbeda tanpa buru-buru merasa diserang. Negara yang sehat bukan negara yang bebas dari kritik, tetapi negara yang cukup percaya diri untuk mendengar kritik tanpa merasa runtuh karenanya.

Masyarakat sebenarnya bisa menerima kesalahan pemerintah lebih mudah daripada yang sering dibayangkan. Publik tahu bahwa mengelola negara sebesar Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Namun yang membuat orang lelah adalah ketika respons terhadap kritik terasa dingin, defensif, atau minim empati terhadap keresahan masyarakat.

Dalam beberapa situasi, pemerintah terlihat lebih fokus menjelaskan bahwa semuanya masih terkendali dibanding memahami mengapa publik mulai cemas. Narasi resmi terdengar semakin rapi, tetapi jarak emosional antara negara dan masyarakat justru terasa makin besar.

Media sosial membuat keadaan itu menjadi semakin rumit. Ketika respons pemerintah terasa terlalu kaku, masyarakat membalasnya dengan satire, sinisme, meme, dan berbagai bentuk kritik digital lain. Hubungan antara negara dan publik akhirnya bergerak seperti dua pihak yang sama-sama tidak benar-benar merasa didengar.

Keadaan seperti ini tidak selalu langsung terlihat berbahaya. Namun perlahan, ia bisa membentuk budaya diam yang cukup mengkhawatirkan. Orang mulai menyensor dirinya sendiri bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena merasa bicara tidak lagi membawa ruang dialog yang sehat.

Baca Juga: Rupiah Melemah: Ekonomi Ambruk atau Kepercayaan Runtuh?

Negara Tidak Harus Selalu Benar untuk Tetap Dipercaya

Kepercayaan publik sebenarnya tidak lahir dari kesempurnaan. Hampir semua negara di dunia pernah membuat kebijakan yang salah, terlambat membaca situasi, atau gagal memenuhi harapan masyarakatnya. Namun banyak pemerintah tetap dipercaya karena masyarakat merasa suaranya masih dianggap penting.

Yang membuat hubungan negara dan warga tetap sehat bukan hanya keberhasilan program. Ada unsur lain yang jauh lebih emosional di dalamnya: rasa didengar. Ketika masyarakat merasa keresahannya direspons dengan empati dan keterbukaan, kepercayaan biasanya tetap punya ruang untuk bertahan.

Masalahnya, pemerintah modern sering terlalu fokus menjaga citra stabilitas. Kritik dianggap mengganggu optimisme nasional, sementara kegelisahan publik dilihat sebagai ancaman terhadap kepercayaan pasar atau situasi politik. Akibatnya, respons yang muncul lebih banyak bersifat meredam daripada mendengarkan.

Padahal masyarakat tidak selalu membutuhkan jawaban sempurna. Banyak orang hanya ingin merasa bahwa suara mereka tidak langsung diposisikan sebagai musuh negara. Ada kebutuhan dasar untuk diperlakukan sebagai warga yang boleh khawatir, boleh kecewa, dan boleh mempertanyakan keadaan tanpa rasa takut.

Ketika ruang itu mengecil, rasa percaya perlahan ikut terkikis. Bukan karena pemerintah selalu gagal, tetapi karena hubungan emosional antara negara dan masyarakat mulai retak sedikit demi sedikit. Dan retakan seperti itu sering jauh lebih sulit diperbaiki dibanding persoalan teknis kebijakan.