Oleh Rommy Rimbarawa

Bali terus menarik jutaan wisatawan. Tetapi ketika pariwisata menghasilkan keuntungan, siapa yang menghitung biaya yang harus dibayar alam dan masyarakatnya?

Keberhasilan Bali sebagai tujuan wisata internasional hampir selalu dibicarakan melalui angka kunjungan, investasi, dan perputaran uang. Hotel bertambah, kawasan wisata berkembang, dan berbagai infrastruktur dibangun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus bergerak. Tetapi di balik angka-angka tersebut, ada pertanyaan yang lebih jarang memperoleh perhatian: apakah lingkungan Bali mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan dirinya?

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, kunjungan langsung wisatawan mancanegara sepanjang 2025 mencapai 6,95 juta, meningkat 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu memperlihatkan besarnya daya tarik Bali sekaligus pentingnya pariwisata bagi perekonomian daerah. Tetapi jumlah wisatawan tidak menjelaskan berapa banyak air yang digunakan, lahan yang berubah fungsi, atau tekanan yang harus ditanggung ekosistem.

Dalam materi kampanye lingkungan yang disampaikan Greenpeace Indonesia pada November 2026, muncul empat persoalan yang tampaknya berbeda: kekeringan subak, ancaman terhadap mangrove di Sanur, keluhan nelayan mengenai penurunan tangkapan, dan kehidupan penyu di Serangan yang bersinggungan dengan industri wisata. Greenpeace menghubungkannya dengan ongkos ekologis pertumbuhan Bali. Klaim-klaim tersebut memerlukan pemeriksaan lebih jauh, tetapi persoalan yang diangkat layak menjadi perhatian.

Saya tidak ingin menjadikan pariwisata sebagai musuh lingkungan. Banyak keluarga Bali memperoleh penghidupan dari sektor tersebut, baik secara langsung maupun melalui usaha yang mendukungnya. Justru karena pariwisata begitu penting, kita perlu mempertanyakan apakah pertumbuhannya sedang dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang membuat Bali menarik sejak awal.

Baca Juga: Spanduk Bisa Diturunkan, tetapi Bisakah Kegelisahan Warga Ikut Dihilangkan?

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Mengambil dari Alam

Subak bukan sekadar saluran irigasi yang mengantarkan air ke sawah. Ia merupakan sistem pengelolaan air dan kehidupan pertanian yang terhubung dengan tradisi, kelembagaan masyarakat, serta lanskap budaya Bali. Ketika sawah kehilangan akses terhadap air atau berubah menjadi bangunan, yang terancam bukan hanya hasil panen, melainkan juga hubungan sosial dan ekologis yang telah dibangun selama beberapa generasi.

Greenpeace menyebut kebutuhan air pariwisata dan alih fungsi lahan sebagai tekanan terhadap subak. Hubungan tersebut masuk akal untuk diteliti, mengingat hotel, vila, restoran, pertanian, dan rumah tangga sama-sama membutuhkan sumber air yang terbatas. Tetapi besarnya kontribusi masing-masing pengguna terhadap kekeringan harus dibuktikan melalui data pemakaian air, kondisi sumber air, perubahan iklim, dan pengelolaan wilayah setempat.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah wisatawan berhak menggunakan air. Persoalannya adalah bagaimana air dialokasikan ketika kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat bertemu dalam satu wilayah. Jika suatu kawasan berkembang secara ekonomi, tetapi petaninya semakin sulit mempertahankan sawah, ukuran keberhasilan pembangunan patut diperiksa kembali.

Tekanan serupa dapat muncul di kawasan pesisir. Mangrove berperan sebagai habitat berbagai organisme, membantu melindungi garis pantai, dan menyimpan karbon dalam ekosistemnya. Ketika pembangunan infrastruktur direncanakan di sekitar kawasan mangrove, penilaian dampaknya tidak cukup hanya menghitung luas bangunan atau manfaat investasi.

Greenpeace menyoroti rencana fasilitas gas alam cair [LNG] di Bali dan potensi dampaknya terhadap mangrove Sanur. Kekhawatiran tersebut penting diperiksa melalui lokasi proyek, rancangan fasilitas, kajian lingkungan, serta tanggapan masyarakat terdampak. Sebuah proyek belum dapat dinyatakan merusak hanya karena direncanakan, tetapi risiko ekologisnya juga tidak boleh diabaikan hanya karena proyek tersebut menjanjikan pasokan energi.

Bali memang membutuhkan energi untuk rumah tangga, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pilihan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk emisi gas rumah kaca, perubahan habitat, dan risiko terhadap masyarakat pesisir. Perbandingan alternatif energi semestinya menjadi bagian dari keputusan pembangunan, bukan pembahasan yang muncul setelah proyek dipersoalkan.

Di sisi lain, Greenpeace menyampaikan keluhan nelayan mengenai hasil tangkapan yang menurun. Keluhan itu tidak otomatis membuktikan bahwa pembangunan wisata atau fasilitas energi menjadi penyebabnya. Perubahan suhu laut, kondisi habitat, tekanan penangkapan, dan berbagai faktor lain dapat memengaruhi hasil tangkapan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih spesifik.

Tetapi kesaksian nelayan tetap penting sebagai petunjuk awal mengenai perubahan yang mereka alami. Pengetahuan masyarakat yang bekerja setiap hari di laut dapat membantu menentukan persoalan apa yang perlu diteliti. Mengabaikan pengalaman mereka hanya karena belum disertai laporan ilmiah lengkap juga bukan pendekatan pembangunan yang bertanggung jawab.

Baca Juga: Negeri yang Membuang Makanan, tetapi Masih Takut Kekurangan Pangan

Keuntungan Dihitung, Siapa yang Menghitung Kerugiannya?

Dalam ekonomi lingkungan dikenal konsep externality [eksternalitas], yakni dampak suatu kegiatan yang biayanya tidak seluruhnya ditanggung oleh pihak yang menghasilkan dampak tersebut. Sebuah kegiatan ekonomi dapat mencatat keuntungan, sementara sebagian biaya pencemaran, kerusakan habitat, atau berkurangnya sumber daya ditanggung masyarakat lain. Ketika biaya itu tidak masuk dalam perhitungan, gambaran keberhasilan ekonomi menjadi tidak lengkap.

Bayangkan sebuah kawasan wisata berkembang pesat dan menghasilkan pendapatan besar. Pada saat yang sama, masyarakat sekitar harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air bersih, menghadapi perubahan kualitas lingkungan, atau kehilangan sebagian ruang hidupnya. Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi, siapa yang seharusnya menanggung biaya pemulihannya?

Pertanyaan ini membawa kita pada konsep environmental justice [keadilan lingkungan]. Persoalannya bukan hanya seberapa besar kerusakan terjadi, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menghadapi risiko, dan siapa yang mempunyai kesempatan menentukan arah pembangunan. Kelompok yang menerima manfaat ekonomi terbesar belum tentu sama dengan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan.

Di Bali, pertanyaan tersebut relevan bagi petani, nelayan, pekerja pariwisata, pengusaha, dan masyarakat pesisir. Mereka tidak selalu memiliki kepentingan yang sama, meskipun hidup dalam wilayah yang saling terhubung. Keputusan mengenai air, lahan, energi, dan kawasan konservasi dapat memengaruhi kelompok-kelompok tersebut dengan cara yang berbeda.

Penyu di kawasan Serangan menjadi contoh lain mengenai pentingnya keseimbangan. Aktivitas wisata dapat membantu meningkatkan perhatian terhadap konservasi dan menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Tetapi kegiatan wisata juga memerlukan pengaturan agar keberadaan manusia tidak mengganggu habitat, perilaku alami, atau keselamatan satwa yang hendak dilindungi.

Karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak cukup dinyatakan melalui slogan atau kampanye promosi. Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana daya dukung lingkungan diperhitungkan dalam perizinan, bagaimana penggunaan sumber daya diawasi, dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Pelaku usaha pun perlu menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan memindahkan biaya lingkungan kepada pihak lain.

Ada satu hal yang menurut saya perlu diubah dalam cara kita membaca keberhasilan Bali. Jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat ketika kualitas lingkungan di sejumlah kawasan justru menghadapi tekanan. Kedua keadaan itu bisa berlangsung bersamaan, sehingga angka pertumbuhan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya bukti bahwa pembangunan berjalan baik.

Saya juga tidak menganggap setiap pembangunan baru harus ditolak. Infrastruktur, energi, dan kegiatan ekonomi tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kebutuhan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai dampak, membandingkan alternatif, dan memastikan pihak yang menghadapi risiko mempunyai ruang untuk menyampaikan keberatan.

Pemerintah Bali telah menyatakan pentingnya penguatan infrastruktur dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Pernyataan itu merupakan titik awal yang perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang dapat diperiksa: kondisi sumber air, keberlanjutan sawah, kesehatan ekosistem pesisir, serta efektivitas perlindungan kawasan yang rentan. Tanpa ukuran tersebut, komitmen keberlanjutan akan sulit dibedakan dari bahasa promosi.

Bali memiliki alasan kuat untuk menjaga lingkungan, bukan hanya karena alam merupakan daya tarik wisata. Air, tanah, laut, dan keanekaragaman hayati adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang tetap harus berlangsung ketika wisatawan pulang. Nilainya tidak habis pada jumlah kamar yang terisi atau pendapatan yang masuk ke kas daerah.

Saya ingin melihat pertumbuhan Bali dinilai melalui pertanyaan yang lebih lengkap. Apakah petani masih dapat mengakses air? Apakah nelayan mempunyai ruang hidup yang terlindungi? Apakah kawasan mangrove dan habitat satwa tetap memperoleh perlindungan ketika kebutuhan infrastruktur meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menolak keberhasilan ekonomi. Justru pertanyaan tersebut menguji apakah keberhasilan dapat dipertahankan tanpa mengorbankan sumber daya yang membuatnya mungkin. Sebab pembangunan yang terus membutuhkan alam, tetapi tidak memberi ruang bagi alam untuk pulih, sedang menciptakan persoalan bagi masa depannya sendiri.

Pertumbuhan yang disebut keberhasilan belum tentu merupakan keberhasilan bagi semua orang yang harus menanggung akibatnya.

Bali tidak harus memilih antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan seolah keduanya selalu bertentangan. Yang perlu dipastikan adalah bahwa manfaat pembangunan tidak dinikmati oleh sebagian pihak sementara ongkos ekologisnya dibiarkan menjadi beban pihak lain. Jika keuntungan dapat dihitung dengan begitu teliti, sudah semestinya kerugian lingkungan memperoleh perhatian yang sama. []

Bandung, 09 November 2026