Negara mengeluarkan miliaran rupiah untuk menjangkau masyarakat melalui figur populer. Tetapi apakah perhatian yang berhasil dibeli benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat?
Temuan Indonesia Corruption Watch [ICW] mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kembali mengundang pertanyaan tentang penggunaan uang negara. Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang ditelusuri ICW melalui portal INAPROC, terdapat delapan paket kontrak senilai Rp14.696.955.002 yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026, melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek] serta Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP].
Dalam temuan yang dipublikasikan pada 9 November 2026 itu, lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket KKP pada 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Jenis pekerjaannya mencakup penayangan konten melalui YouTube, Instagram, dan TikTok, hingga jasa kehadiran figur publik dalam kegiatan pemerintah.
Beberapa angka menarik perhatian karena nilainya cukup besar. Paket penayangan Instagram Story tercatat senilai Rp575,65 juta, sedangkan pengadaan jasa kehadiran dalam acara mencapai Rp2,52 miliar. Tiga paket KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar, termasuk publikasi program di sektor kelautan dan perikanan.
Angka tersebut merupakan nilai kontrak yang dilaporkan ICW, bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh pembayaran telah direalisasikan atau bahwa terjadi penyimpangan. Penilaian mengenai kewajaran harga juga membutuhkan pemeriksaan terhadap ruang lingkup pekerjaan, keluaran yang diperjanjikan, serta hasil pelaksanaannya. Meski begitu, besarnya nilai pengadaan cukup menjadi alasan bagi masyarakat untuk meminta penjelasan yang dapat diuji.
Reaksi publik memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada hubungan bisnis antara pemerintah dan seorang selebritas. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai tujuan belanja komunikasi pemerintah, terutama ketika masyarakat terus mendengar pentingnya efisiensi anggaran. Mengapa negara perlu mengeluarkan uang sebesar itu untuk memperoleh perhatian masyarakat, dan bagaimana perhatian tersebut diterjemahkan menjadi manfaat publik?
Baca Juga: Ketika Hati Nurani Memilih Pergi, Siapa yang Menjaga Institusi?
Ketika Perhatian Menjadi Komoditas yang Dibeli Negara
Dalam ekonomi digital, popularitas mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihitung. Jumlah pengikut, jangkauan konten, tingkat interaksi, dan kemampuan memengaruhi perilaku audiens merupakan bagian dari pertimbangan ketika perusahaan memilih figur publik untuk mempromosikan produknya. Semakin besar perhatian yang dapat dihimpun seseorang, semakin tinggi pula nilai komersial yang mungkin dilekatkan pada jasanya.
Pemerintah juga membutuhkan komunikasi yang efektif. Informasi mengenai kesehatan, pendidikan, keselamatan, lingkungan, atau pelayanan publik tidak selalu dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat hanya melalui situs resmi dan konferensi pers. Dalam keadaan tertentu, kerja sama dengan kreator konten atau figur populer dapat membantu menyampaikan informasi kepada kelompok yang sulit dijangkau melalui saluran komunikasi konvensional.
Karena itu, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah tidak otomatis merupakan pemborosan. Kampanye keselamatan di laut, misalnya, dapat memperoleh manfaat apabila pesan yang disampaikan menjangkau nelayan dan masyarakat pesisir secara tepat. Promosi museum juga dapat mempunyai nilai publik apabila berhasil meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya.
Persoalannya terletak pada bagaimana keberhasilan tersebut didefinisikan. Sebuah video yang ditonton jutaan kali belum tentu membuat masyarakat memahami isi program yang diperkenalkan. Banyaknya komentar dan tanda suka juga tidak membuktikan bahwa pelayanan menjadi lebih mudah diakses atau bahwa perilaku masyarakat berubah sesuai tujuan kebijakan.
Dalam evaluasi komunikasi, terdapat perbedaan antara output, outcome, dan manfaat publik. Output dapat berupa jumlah konten yang diproduksi, penayangan yang diperoleh, atau kegiatan yang dihadiri figur publik. Outcome berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada audiens, seperti meningkatnya pemahaman, pengetahuan tentang layanan, atau partisipasi dalam program.
Manfaat publik merupakan ukuran yang lebih luas. Sebuah kampanye tentang layanan pendidikan, misalnya, baru mempunyai arti yang lebih substansial apabila informasi tersebut membantu kelompok sasaran memahami kesempatan yang tersedia dan mengaksesnya. Keberhasilan komunikasi semestinya dihubungkan dengan tujuan pelayanan, bukan hanya popularitas pesan.
Di sinilah belanja pemerintah berbeda dari belanja promosi perusahaan swasta. Perusahaan dapat menilai keberhasilan kampanye berdasarkan penjualan atau pertumbuhan keuntungan. Pemerintah menggunakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tugas dan manfaat yang hendak diwujudkan bagi masyarakat.
Pertanyaan mengenai kewajaran pengeluaran karena itu tidak cukup dijawab dengan menunjukkan besarnya jumlah pengikut seorang figur publik. Pemerintah perlu menjelaskan siapa sasaran komunikasinya, mengapa saluran tertentu dipilih, bagaimana harga dibandingkan dengan alternatif yang tersedia, serta apa hasil yang dapat diperiksa setelah pekerjaan selesai.
Jika sebuah kementerian sudah memiliki perangkat komunikasi sendiri, penggunaan penyedia eksternal tetap mungkin dibenarkan ketika terdapat kebutuhan keahlian, kapasitas, atau jangkauan yang tidak dapat dipenuhi secara internal. Tetapi alasan tersebut perlu diperlihatkan secara terbuka. Tanpa penjelasan mengenai kebutuhan dan hasilnya, publik hanya melihat nilai kontrak yang besar tanpa mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai imbalannya.
Baca Juga: Mereka Bisa Pulang, tetapi Siapa yang Menyelamatkan Mereka yang Harus Tinggal?
Antara Komunikasi Publik dan Pencitraan Kekuasaan
Ada perbedaan penting antara menyampaikan informasi mengenai program pemerintah dan membangun citra orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Keduanya dapat terlihat serupa karena sama-sama menggunakan kampanye, media sosial, dan figur populer. Akan tetapi, tujuan serta ukuran pertanggungjawabannya tidak selalu sama.
Komunikasi publik bertujuan membantu masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami kebijakan, menggunakan layanan, atau menjalankan kewajiban. Pencitraan kekuasaan lebih menekankan pembentukan kesan positif terhadap pejabat, kelompok, atau institusi yang sedang memegang kewenangan. Sebuah kampanye bahkan dapat mengandung unsur keduanya sekaligus.
Pemerintah tentu mempunyai kepentingan yang sah untuk menjelaskan program dan membangun kepercayaan terhadap pelayanan publik. Yang perlu dijaga adalah agar anggaran negara tidak berubah menjadi instrumen promosi personal atau politik yang manfaat utamanya terlepas dari kepentingan masyarakat. Perbedaan itu harus diperiksa melalui isi pesan, tujuan kegiatan, sasaran komunikasi, dan hasilnya.
Temuan ICW mengenai PT Rans Animasi Indonesia menambahkan persoalan lain yang perlu memperoleh perhatian. Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Sementara lima paket Kemendikbudristek berasal dari 2024, tiga paket KKP tercatat pada 2025–2026, setelah pengangkatannya sebagai pejabat publik.
Kronologi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan konflik kepentingan atau intervensi dalam proses pengadaan. Hubungan kepemilikan perusahaan dengan seorang pejabat publik juga tidak otomatis membuat setiap kontrak yang diperoleh perusahaan itu melanggar hukum. Akan tetapi, keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan yang lebih besar untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia berlangsung secara wajar dan bebas dari pengaruh jabatan.
ICW turut menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang menyebut secara langsung akun atau kanal media sosial tertentu. Dalam kegiatan promosi, pemilihan kanal spesifik dapat saja didasarkan pada kebutuhan audiens dan karakter kampanye. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah spesifikasi tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru membatasi kesempatan penyedia lain tanpa alasan memadai.
Pemeriksaan juga diperlukan terhadap dasar penetapan harga, dokumen pengadaan, hubungan kepemilikan, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Penilaian tidak boleh berhenti pada dugaan yang berkembang di media sosial. Kementerian dan pihak penyedia perlu memperoleh kesempatan menjelaskan proses serta hasil pekerjaan berdasarkan dokumen yang dapat diperiksa.
Persoalan efisiensi anggaran memberikan konteks tambahan. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan itu antara lain mendorong pengendalian sejumlah jenis pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial dan publikasi.
Karena itu, pengadaan pada 2025–2026 patut diperiksa kesesuaiannya dengan prioritas dan ketentuan anggaran yang berlaku. Sementara itu, kontrak tahun 2024 harus dinilai menurut konteks kebijakan dan aturan pada tahun tersebut. Menggabungkan seluruh kontrak seolah-olah terjadi dalam satu periode kebijakan yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat.
Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar mengapa pemerintah masih mengeluarkan uang untuk komunikasi ketika efisiensi sedang dijalankan. Pertanyaannya adalah apakah pengeluaran tersebut memang diperlukan, apakah nilainya sebanding dengan pekerjaan yang diperoleh, dan apakah hasilnya lebih baik daripada pilihan penggunaan anggaran lainnya.
Sebab efisiensi tidak selalu berarti menghapus seluruh kegiatan komunikasi. Efisiensi menuntut agar setiap pengeluaran mempunyai alasan yang kuat, biaya yang wajar, dan hasil yang relevan dengan tujuan pelayanan. Pengeluaran yang sah secara administratif pun tetap dapat dinilai kembali apabila manfaatnya tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan.
Baca Juga: Ketika Definisi Korupsi Diperdebatkan, Apa yang Sebenarnya Berubah?
Uang Publik Membutuhkan Bukti Manfaat, Bukan Sekadar Bukti Tayangan
Kemarahan terhadap belanja jasa influencer juga berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara sebagai pengelola uang publik. Pajak dibayarkan melalui berbagai bentuk kewajiban yang melekat pada penghasilan, konsumsi, dan kegiatan ekonomi. Masyarakat mempunyai alasan untuk mengharapkan agar uang tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Harapan itu tidak berarti setiap rupiah belanja negara harus langsung berubah menjadi bantuan tunai atau fasilitas fisik. Pendidikan publik, penyebaran informasi, dan komunikasi kebijakan juga dapat menjadi bagian penting dari pelayanan. Manfaatnya mungkin tidak selalu langsung terlihat, tetapi tetap harus mempunyai tujuan yang jelas dan cara evaluasi yang masuk akal.
Untuk pengadaan jasa komunikasi, setidaknya terdapat tiga lapisan pertanggungjawaban. Pertama, apakah proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan dan memungkinkan persaingan yang wajar. Kedua, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan ruang lingkup pekerjaan dan harga pasar yang relevan. Ketiga, apakah pekerjaan tersebut menghasilkan manfaat yang berhubungan dengan tujuan program pemerintah.
Ketiga lapisan itu tidak dapat saling menggantikan. Prosedur yang sesuai aturan belum tentu menjamin bahwa strategi komunikasinya efektif. Sebaliknya, sebuah kampanye yang menghasilkan jangkauan luas tidak membenarkan proses pengadaan yang mengabaikan ketentuan atau konflik kepentingan.
Pemerintah dapat mulai menjawab pertanyaan publik dengan membuka informasi yang memang dapat dipublikasikan mengenai tujuan kegiatan, metode pemilihan penyedia, dasar kewajaran harga, keluaran pekerjaan, dan hasil evaluasi. Informasi mengenai realisasi pembayaran juga penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan nilai kontrak dengan jumlah uang yang benar-benar telah dikeluarkan. Transparansi tersebut memungkinkan penilaian berdasarkan bukti, bukan hanya kesan.
Dalam kasus yang disoroti ICW, publik juga perlu mengetahui apakah kampanye yang dibiayai menghasilkan perubahan yang relevan bagi program museum dan cagar budaya maupun kegiatan kelautan dan perikanan. Jika tujuannya meningkatkan kunjungan, pemahaman, atau partisipasi masyarakat, indikator yang sesuai perlu ditunjukkan. Jika tujuan kegiatan berbeda, pemerintah seharusnya menjelaskan sasaran sebenarnya beserta alasan pemilihannya.
Penjelasan semacam itu penting bukan hanya untuk menjawab kritik terhadap satu perusahaan atau satu figur publik. Ia dapat menjadi standar bagi seluruh belanja komunikasi pemerintah, siapa pun penyedia jasanya. Tanpa ukuran yang konsisten, keberhasilan kampanye mudah disederhanakan menjadi jumlah tayangan dan popularitas orang yang tampil di dalamnya.
Di tengah persaingan memperebutkan perhatian masyarakat, pemerintah memang menghadapi tantangan komunikasi yang semakin kompleks. Informasi resmi harus bersaing dengan hiburan, iklan, dan berbagai pesan lain yang memenuhi ruang digital. Tetapi kemampuan menjangkau perhatian publik tidak sama dengan kemampuan membangun kepercayaan.
Kepercayaan terbentuk ketika masyarakat menemukan kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan pengalaman yang mereka hadapi. Kampanye mengenai pelayanan yang baik akan kehilangan kekuatannya apabila warga tetap kesulitan memperoleh pelayanan tersebut. Sebaliknya, informasi yang disampaikan secara sederhana dan tepat sasaran dapat memiliki manfaat besar ketika didukung oleh program yang benar-benar berjalan.
Karena itu, pembahasan mengenai belanja influencer tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah tarif seorang selebritas terlalu mahal. Pertanyaan tersebut perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai kebutuhan, proses, dan hasilnya. Tanpa informasi tersebut, publik belum memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kontrak wajar, berlebihan, atau bermasalah.
Negara dapat membeli jasa produksi konten, ruang publikasi, dan akses kepada audiens yang besar. Negara juga dapat membayar figur populer untuk membantu menjelaskan program yang membutuhkan perhatian masyarakat. Semua itu dapat menjadi bagian dari komunikasi publik yang sah apabila dirancang dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Tetapi negara tidak dapat menganggap popularitas yang dibelinya sebagai bukti bahwa kepentingan rakyat telah terpenuhi.
Perhatian masyarakat mungkin dapat diperoleh melalui sebuah unggahan. Kepercayaan membutuhkan sesuatu yang lebih sulit dibeli: keterbukaan, pelayanan yang dapat dirasakan, dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap keputusan penggunaan uang publik.
Di situlah pertanyaan mengenai belanja miliaran rupiah untuk jasa influencer memperoleh makna yang sesungguhnya. Bukan semata siapa yang menerima pembayaran atau seberapa terkenal orang yang tampil dalam kampanye, melainkan apakah negara dapat menunjukkan bahwa perhatian yang dibeli dengan uang rakyat memang digunakan untuk melayani rakyat. [][Redaksi Kedaikata]
