Dua nama jalan di Bandung ternyata menyimpan cerita besar tentang Indonesia. Film 12 Mile membuka kisah itu dengan cara yang sederhana, cerdas, dan membekas.

Senin malam, 16 November 2026, saya menghadiri pemutaran prapeluncuran film 12 Mile: Guiding the Archipelago di XXI Trans Studio Mall Bandung. Film yang mengangkat perjuangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja itu meninggalkan kesan yang kuat, terutama melalui adegan pembukanya. Bukan adegan pertempuran, bukan pula pidato berapi-api seorang tokoh besar, melainkan percakapan dua anak muda yang sedang melintasi sebuah jalan layang di Bandung.

Jalan itu adalah Jalan Layang Pasupati, yang sejak 1 Maret 2022 resmi berganti nama menjadi Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Dalam percakapan tersebut, penonton diajak memahami alasan pergantian nama itu, termasuk hubungan jalan layang tersebut dengan Jalan Ir. H. Djuanda yang dilintasinya. Dua nama yang mungkin terdengar biasa bagi warga Bandung, tetapi ternyata menyimpan salah satu kisah perjuangan paling penting dalam sejarah Indonesia.

Saya menyukai cara film ini memulai ceritanya. Sederhana, cantik, dan cerdas. Tanpa perlu menjelaskan sejarah panjang sejak menit pertama, film berhasil membangkitkan rasa ingin tahu tentang dua tokoh yang namanya bertemu di sebuah persimpangan jalan.

Ada sesuatu yang indah ketika sebuah film mampu membuat penontonnya melihat tempat yang sangat dikenal dengan cara yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari perjalanan sehari-hari mendadak berubah menjadi pintu menuju sejarah. Dan 12 Mile berhasil melakukan itu melalui adegan pembukanya.

Baca Juga: Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja

Ketika Dua Nama Jalan Mempertemukan Sejarah

Bandung memiliki banyak jalan yang menggunakan nama tokoh nasional. Sebagian nama begitu akrab di telinga sehingga kita tidak lagi merasa perlu mempertanyakan siapa orang di baliknya. Jalan Ir. H. Djuanda, misalnya, lebih sering disebut Jalan Dago dalam percakapan sehari-hari.

Orang datang ke kawasan itu untuk berbelanja, menikmati makanan, bertemu teman, atau sekadar melintasinya menuju tempat lain. Barangkali tidak banyak yang memikirkan hubungan antara nama Djuanda dengan wilayah laut Indonesia. Apalagi membayangkan bahwa nama tersebut berhubungan erat dengan tokoh yang kini diabadikan pada jalan layang di atasnya.

Padahal, persilangan kedua jalan itu bukan kebetulan.

Ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pergantian nama Jalan Layang Pasupati pada 1 Maret 2022, ia menjelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut. Jalan layang yang membentang dari barat ke timur itu bersilangan dengan Jalan Ir. H. Djuanda yang menjadi salah satu sumbu utara-selatan Kota Bandung. Persilangan tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap hubungan perjuangan kedua tokoh dalam memperjuangkan Wawasan Nusantara.

Di titik inilah pilihan adegan pembuka 12 Mile terasa begitu tepat.

Ir. H. Djuanda Kartawidjaja merupakan perdana menteri yang pada 13 Desember 1957 mengumumkan deklarasi tentang wilayah perairan Indonesia. Deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda itu menegaskan bahwa laut di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah negara.

Gagasan tersebut memiliki arti yang sangat besar.

Sebelumnya, berdasarkan ketentuan hukum laut peninggalan kolonial Belanda, laut teritorial Indonesia hanya sejauh tiga mil laut dari masing-masing pulau. Akibatnya, terdapat perairan di antara pulau-pulau Indonesia yang berada di luar laut teritorial negara. Indonesia secara politik telah merdeka, tetapi keutuhan wilayah kepulauannya belum memperoleh pengakuan internasional sebagaimana yang diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda.

Bayangkan sebuah negara yang terdiri atas ribuan pulau, tetapi laut di antara sebagian pulaunya tidak sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatannya. Kondisi itulah yang hendak diubah oleh Indonesia. Laut tidak seharusnya dipandang sebagai pemisah antarpulau, melainkan sebagai bagian dari wilayah yang menyatukannya.

Mochtar Kusumaatmadja memiliki peran penting dalam menyiapkan landasan hukum gagasan tersebut dan memperjuangkannya melalui diplomasi internasional. Perjuangan itu berlangsung panjang, menghadapi kepentingan negara-negara lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebebasan pelayaran dan pengaturan laut.

Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan kemudian tercapai melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut [UNCLOS] pada 1982.

Di sinilah kita perlu memahami bahwa perjuangan tersebut bukan sekadar mengubah batas laut teritorial dari tiga menjadi 12 mil laut. Yang jauh lebih mendasar adalah pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk haknya untuk menarik garis pangkal kepulauan dan mengatur perairan kepulauan sesuai hukum internasional.

Sebuah gagasan hukum berhasil mengubah cara dunia memandang wilayah Indonesia.

Djuanda dan Mochtar tentu bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam perjuangan panjang tersebut. Ada banyak ahli, diplomat, pejabat, dan perunding Indonesia yang mengambil bagian dalam prosesnya. Meski begitu, kedua nama ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam sejarah lahir dan diperjuangkannya konsepsi negara kepulauan.

Maka, ketika 12 Mile mempertemukan nama keduanya melalui sebuah persimpangan jalan di Bandung, adegan itu memperoleh makna yang lebih dalam daripada sekadar pengantar cerita.

Jalan yang melintas di atas dan jalan yang membentang di bawahnya menjadi pengingat bahwa sebuah gagasan besar tidak lahir dan berhasil diperjuangkan dalam satu peristiwa saja. Ada kesinambungan pemikiran, kerja intelektual, keberanian politik, dan ketekunan diplomasi di dalamnya.

Dua nama jalan itu seolah sedang bercerita tentang sebuah perjuangan yang sama.

Baca Juga: Mengapa Kita Begitu Cepat Menghakimi Sesuatu yang Belum Selesai Kita Pahami?

Film yang Mengajak Kita Membaca Kembali Nama Para Pahlawan

12 Mile: Guiding the Archipelago besutan Tubagus Deddy dan menampilkan Erlangga Noor sebagai Mochtar Kusumaatmadja. Film produksi MAI Production ini menggunakan pendekatan docudrama, menggabungkan unsur dokumentasi sejarah dengan dramatisasi kehidupan tokohnya.

Pilihan tersebut menarik karena hukum laut internasional bukanlah tema yang mudah dijadikan tontonan populer. Persoalan garis pangkal kepulauan, kedaulatan maritim, dan perundingan internasional dapat terasa sangat jauh dari kehidupan kebanyakan orang. Tantangan pembuat film bukan hanya menyampaikan fakta, melainkan juga menemukan cara agar penonton merasa memiliki hubungan dengan cerita tersebut.

Adegan pembuka di Jalan Layang Pasupati memperlihatkan salah satu cara untuk menjawab tantangan itu.

Film memulai kisahnya bukan dari sesuatu yang asing, melainkan dari tempat yang dikenal. Ia tidak langsung meminta penonton memahami hukum internasional, tetapi mengajak mereka bertanya tentang nama jalan yang mereka lewati. Dari pertanyaan sederhana itu, pintu menuju persoalan yang jauh lebih besar mulai terbuka.

Saya membayangkan bagaimana seorang anak muda yang selama ini mengenal Pasupati hanya sebagai jalan layang akan memandangnya setelah menonton film ini. Barangkali untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa nama sebuah jalan bukan hanya urusan administrasi kota. Nama itu bisa menjadi cara sebuah masyarakat menyimpan dan meneruskan ingatannya.

Mochtar Kusumaatmadja–atau yang di keluarganya diakrabi dengan panggilan MukMuk–merupakan sosok yang memiliki hubungan sangat kuat dengan Bandung dan Universitas Padjadjaran. Selain dikenal sebagai ahli hukum internasional, ia pernah mengabdi sebagai akademisi dan rektor Unpad, kemudian menjabat Menteri Kehakiman serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pada 10 November 2025, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya atas perjuangannya dalam bidang hukum dan politik.

Penghargaan tersebut menegaskan satu hal yang terkadang kurang mendapat perhatian dalam cerita populer tentang sejarah kemerdekaan Indonesia: perjuangan mempertahankan dan memperkuat kedaulatan negara tidak selalu berlangsung di medan pertempuran.

Ada perjuangan yang berlangsung di ruang perundingan. Ada pula yang dilakukan melalui penelitian, penyusunan argumentasi hukum, dan upaya meyakinkan negara-negara lain untuk menerima suatu gagasan.

Mochtar adalah salah satu tokoh penting dalam perjuangan semacam itu.

Bagi saya, film seperti 12 Mile memiliki nilai bukan hanya karena menghadirkan kembali seorang tokoh sejarah. Film ini juga mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan suatu keadaan yang selesai diperjuangkan pada 17 Agustus 1945. Sesudah proklamasi, Indonesia masih harus memperjuangkan pengakuan, mempertahankan kedaulatan, membangun lembaga negara, serta menentukan kedudukannya dalam pergaulan internasional.

Perjuangan tersebut berlangsung dalam berbagai bentuk, sering kali tanpa sorotan publik yang besar.

Tentu, sebuah film sejarah tidak harus diperlakukan sebagai pengganti buku sejarah. Dramatisasi memiliki kebutuhan penceritaan yang berbeda dengan penelitian akademis. Karena itu, apresiasi terhadap film juga perlu disertai kemauan untuk memeriksa kembali fakta dan memahami konteks sejarah secara lebih luas.

Justru di situlah salah satu nilai penting film ini. Ia dapat menjadi awal dari rasa ingin tahu, bukan titik akhir pengetahuan.

Kita mungkin sudah berkali-kali melintasi Jalan Layang Pasupati. Sebagian dari kita juga mungkin telah mengenal Jalan Ir. H. Djuanda sejak kecil. Akan tetapi, seberapa sering kita benar-benar memikirkan orang-orang yang namanya diabadikan di sana?

Pertanyaan itu tidak hanya berlaku untuk dua jalan di Bandung. Hampir setiap kota di Indonesia memiliki nama jalan, gedung, monumen, dan ruang publik yang diambil dari nama tokoh sejarah. Kita menggunakannya untuk menunjukkan alamat, menentukan arah perjalanan, bahkan memberi tahu lokasi pertemuan.

Nama-nama tersebut menjadi sangat akrab, tetapi kisah di belakangnya justru sering terlupakan.

Di sinilah saya merasa pembukaan 12 Mile berhasil melakukan sesuatu yang sederhana sekaligus penting. Ia mengembalikan cerita kepada sebuah nama yang selama ini mungkin hanya kita lihat pada papan penunjuk jalan.

Dan ketika sejarah itu mulai terbaca, sebuah persimpangan tidak lagi tampak sebagai pertemuan dua ruas jalan semata.

Ia menjadi pertemuan dua gagasan, dua perjalanan hidup, dan satu perjuangan panjang untuk Indonesia.

Mungkin itulah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan sebuah film sejarah: membuat penontonnya pulang dengan cara pandang yang berbeda terhadap tempat yang sebelumnya terasa biasa.

Rasa hormat dan apresiasi patut diberikan kepada orang-orang yang telah bekerja menghadirkan kisah Mochtar Kusumaatmadja ke layar lebar. Secara khusus, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada M. Agus Imanudin, Produser Eksekutif 12 Mile yang juga Ketua IKA Fakultas Hukum Unpad, atas upayanya mengangkat perjuangan seorang tokoh yang warisan pemikirannya begitu besar bagi Indonesia.

Ucapan selamat dan terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjadjaran [IKANO Unpad], khususnya ketuanya, Dr. Ranti Fauza Mayana, yang turut mendukung kegiatan pemutaran film ini. Kehadiran dan keterlibatan komunitas alumni dalam memperkenalkan kembali sosok Mochtar memperlihatkan bahwa hubungan dengan almamater dapat diwujudkan melalui kegiatan yang memiliki nilai pendidikan dan kebangsaan.

Saya berharap film yang baru akan dapat dinikmati publik di jejaring bioskop XXI mulai 10 Desember 2026 ini tidak hanya memperoleh sambutan yang baik ketika ditayangkan di bioskop, tetapi juga menemukan jalan menuju ruang-ruang diskusi, kampus, dan generasi muda. Sebab, penghargaan terbaik kepada seorang tokoh bukan semata-mata dengan mengabadikan namanya, melainkan juga dengan terus menghidupkan gagasan dan perjuangan yang ditinggalkannya.

Bagi saya, setelah menonton 12 Mile, Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Jalan Ir. H. Djuanda tidak lagi sekadar dua nama dalam peta Kota Bandung. Di sana tersimpan sebuah kisah tentang bagaimana Indonesia diperjuangkan untuk menjadi satu kesatuan. Dan kisah itu layak terus diceritakan. []

Bandung, 18 November 2026