Oleh Adrian Damar

Pesta Babi beberapa waktu lalu mungkin terlihat seperti lelucon politik bagi sebagian orang.

Ada yang menganggapnya sekadar bentuk sindiran terhadap polemik makanan pokok dan wacana diversifikasi pangan. Ada pula yang melihatnya sebagai ekspresi berlebihan yang sengaja dibuat untuk memancing perhatian publik. Tapi semakin lama memperhatikan kegaduhan itu, semakin terasa bahwa persoalannya sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar nasi atau babi.

Makanan di Indonesia tidak pernah benar-benar hanya soal makanan. Ia selalu bersinggungan dengan identitas, budaya, kelas sosial, bahkan hubungan masyarakat dengan negara. Karena itu, ketika negara mulai berbicara tentang perubahan pola konsumsi pangan, respons publik hampir selalu emosional.

Tulisan Rommy sebelumnya tentang nasi sebenarnya sudah menyentuh sisi itu dengan cukup kuat. Bahwa makanan bukan hanya urusan karbohidrat dan nutrisi, tetapi bagian dari sejarah sosial manusia. Ada memori keluarga, kebiasaan budaya, dan rasa aman yang ikut hidup di dalamnya.

Tapi mungkin ada lapisan lain yang membuat polemik ini terasa semakin sensitif. Banyak orang sebenarnya merasa bahwa negara tidak sedang bicara sepenuhnya jujur tentang arah perubahan yang sedang disiapkan. Narasi resmi terdengar seperti soal ketahanan pangan, tetapi publik membaca sesuatu yang lebih besar di belakangnya.

Karena kalau diperhatikan pelan-pelan, dunia memang sedang bergerak menuju perubahan besar dalam urusan energi, industri, dan rantai pasok global. Konflik geopolitik membuat banyak negara mulai cemas terhadap ketergantungan impor pangan dan energi. Harga minyak naik, jalur distribusi global makin rapuh, dan perang dagang membuat hampir semua negara mulai berpikir lebih defensif.

Dalam situasi seperti itu, ketahanan pangan sebenarnya tidak pernah berdiri sendirian. Ia terhubung dengan ketahanan energi, industrialisasi, penggunaan lahan, sampai strategi ekonomi jangka panjang sebuah negara. Persoalannya, hubungan itu jarang dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Publik akhirnya hanya menerima bagian permukaannya saja. Negara bicara tentang diversifikasi pangan, pengurangan konsumsi beras, atau penanaman komoditas tertentu. Sementara di sisi lain, masyarakat melihat pembukaan lahan besar, proyek industri, kebutuhan biofuel, dan kepentingan ekonomi yang jauh lebih luas bergerak bersamaan.

Baca Juga: Ketika Pesta Babi Ingin Ditonton Bersama, Internet Memilih Menyendirikannya

Ketahanan Pangan atau Ketahanan Industri?

Ada kemungkinan bahwa negara sebenarnya sedang menyiapkan perubahan besar yang tidak sederhana. Dunia sedang menghadapi ancaman energi, perubahan iklim, dan perebutan sumber daya yang semakin serius. Dalam keadaan seperti itu, hampir semua pemerintah memang dipaksa memikirkan ulang soal pangan dan industri secara bersamaan.

Masalahnya, bahasa yang dipakai negara sering terasa terlalu steril dan administratif. Istilah seperti 'ketahanan pangan', 'diversifikasi', atau 'swasembada' terdengar aman secara politik, tetapi tidak benar-benar menjelaskan keresahan yang dirasakan publik. Akibatnya muncul jarak antara narasi resmi dan pembacaan masyarakat.

Banyak orang sebenarnya cukup sadar bahwa dunia sedang berubah. Publik tahu bahwa energi menjadi semakin mahal, rantai pasok global mulai rapuh, dan negara membutuhkan strategi baru untuk bertahan. Tapi manusia biasanya lebih mudah menerima perubahan ketika merasa diajak bicara secara jujur.

Menurut saya, resistensi masyarakat sering bukan semata penolakan terhadap kebijakan. Yang muncul justru rasa curiga bahwa ada agenda lebih besar yang tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Ketika negara berbicara terlalu hati-hati, publik mulai mengisi kekosongan itu dengan asumsi dan sinisme.

Pesta Babi akhirnya jadi simbol dari keadaan tersebut. Ia bukan sekadar tentang makanan yang diharamkan atau bentuk provokasi budaya. Yang muncul sebenarnya adalah ekspresi sosial terhadap rasa tidak diajak bicara secara terbuka.

Ada semacam pesan yang terasa cukup jelas di balik semua kegaduhan itu. Bahwa masyarakat tidak suka merasa digiring pelan-pelan menuju perubahan tanpa benar-benar diberi penjelasan utuh. Ketika negara hanya menyampaikan bagian yang aman didengar, publik mulai membaca sendiri potongan-potongan yang hilang.

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam isu pangan. Banyak kebijakan publik hari ini menghadapi persoalan serupa. Negara sering berbicara dengan bahasa teknokratis yang rapi, sementara masyarakat hidup dengan kecemasan yang jauh lebih emosional dan konkret.

Akibatnya, hubungan antara negara dan publik perlahan berubah menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. Bukan karena masyarakat selalu anti perubahan, tetapi karena manusia ingin merasa dianggap cukup dewasa untuk memahami kenyataan yang sebenarnya.

Baca Juga: Apakah Semua Orang Indonesia Harus Makan Nasi?

Rakyat Mungkin Tidak Takut pada Perubahan

Ada satu hal yang sering diremehkan dalam membaca masyarakat Indonesia. Publik sebenarnya jauh lebih adaptif daripada yang sering dibayangkan. Orang Indonesia sudah berkali-kali bertahan menghadapi perubahan ekonomi, krisis, pandemi, bahkan perubahan gaya hidup yang sangat cepat.

Karena itu, mungkin masalah terbesar hari ini bukan perubahan itu sendiri. Bagi saya, yang lebih sulit diterima adalah rasa bahwa perubahan sedang dijalankan tanpa keterusterangan yang cukup. Manusia bisa menerima kenyataan pahit, tetapi sulit menerima perasaan dibohongi secara perlahan.

Ketika negara mengatakan ini soal pangan, sementara masyarakat merasa ini juga tentang energi dan industri, maka ruang ketidakpercayaan mulai terbentuk. Publik akhirnya tidak lagi hanya membaca isi kebijakan, tetapi juga membaca apa yang tidak diucapkan secara langsung.

Padahal bisa jadi dukungan masyarakat justru lebih besar jika negara berbicara lebih jujur sejak awal. Bahwa dunia memang sedang bergerak ke arah yang lebih keras. Bahwa ketahanan pangan hari ini tidak bisa dipisahkan dari ketahanan energi dan kepentingan industri nasional.

Karena dalam kenyataannya, hampir semua negara besar sekarang sedang memikirkan hal yang sama. Bagaimana menjaga stabilitas energi, mengamankan pasokan bahan baku, dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem global yang semakin tidak stabil. Indonesia tentu tidak hidup terpisah dari perubahan itu.

Tapi ketika narasi yang muncul terlalu disederhanakan, masyarakat merasa seperti hanya diberi potongan kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Dari situlah sinisme mulai tumbuh. Dan ketika sinisme bertemu media sosial, bentuknya bisa berubah jadi satire, meme, sampai aksi simbolik seperti Pesta Babi.

Mungkin karena itu, kegaduhan soal nasi sebenarnya bukan tentang nasi semata. Sama seperti Pesta Babi yang sebenarnya bukan benar-benar tentang babi–yeah, tentu saja. Yang sedang bergerak di bawah semua itu adalah hubungan yang mulai retak antara narasi negara dan rasa percaya publik. Dan ketika rasa percaya mulai retak, persoalannya sering jauh lebih rumit daripada sekadar urusan makanan pokok. []