Oleh Adrian Damar

Negara melihat potensi penerimaan dari transaksi masyarakat. Tetapi di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, siapa yang memastikan rakyat masih mampu menanggung bebannya?

Ketika Hashim S. Djojohadikusumo berbicara tentang potensi pajak dari kegiatan ekonomi yang belum tercatat, saya membayangkan dua cara berbeda dalam memandang uang. Dari sisi negara, transaksi yang belum terjangkau sistem perpajakan dapat terlihat sebagai penerimaan yang belum diperoleh. Dari sisi masyarakat, uang yang sama mungkin merupakan penghasilan untuk membeli beras, membayar listrik, atau mempertahankan usaha kecil agar tetap berjalan.

Pernyataan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada 29 Oktober 2026 memunculkan perbincangan mengenai perluasan pemungutan pajak. Ia menyinggung transaksi tunai di sektor informal, termasuk jasa pangkas rambut, pijat, warung tegal, dan salon kecantikan. Dalam kesempatan yang sama, ia membicarakan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penerimaan negara.

Saya memahami mengapa negara ingin memperbaiki penerimaan pajak. Tanpa pendapatan yang memadai, pemerintah akan kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik. Persoalannya, setiap pembicaraan mengenai sumber pajak tambahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi tersebut.

Ada perbedaan besar antara menemukan transaksi yang belum tercatat, menemukan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, dan menemukan orang yang memang layak dikenai beban pajak lebih besar. Ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang sama. Jika perbedaan ini diabaikan, angka potensi penerimaan dapat terdengar lebih penting daripada keadaan orang-orang yang menghasilkan angka tersebut.

Baca Juga: Ketika Orang yang Dipilih Presiden Justru Menjadi Beban Kepercayaan Publik

Ketika Potensi Pajak Tidak Sama dengan Kemampuan Membayar

Dalam pemberitaan mengenai pernyataannya, Hashim memperkirakan terdapat aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang belum tercatat secara memadai. Ia melihat keadaan tersebut sebagai salah satu persoalan dalam optimalisasi penerimaan negara. Pandangan itu dapat dipahami dari sudut administrasi fiskal, tetapi nilai transaksi yang belum tercatat tidak otomatis sama dengan jumlah pajak yang dapat dipungut.

Seorang pedagang makanan, misalnya, menerima pembayaran dari pelanggan setiap hari. Uang yang masuk bukan seluruhnya keuntungan karena sebagian harus digunakan kembali untuk membeli bahan, membayar sewa, transportasi, dan berbagai kebutuhan operasional. Menghitung seluruh perputaran uang sebagai kemampuan ekonomi seseorang akan menghasilkan gambaran yang berbeda dari keadaan sebenarnya.

Dalam sistem perpajakan, perbedaan antara omzet, penghasilan, laba, dan objek pajak mempunyai konsekuensi hukum yang penting. Tidak semua transaksi merupakan objek pajak yang sama, dan tidak semua pelaku usaha mempunyai kewajiban identik. Karena itu, pembicaraan tentang potensi penerimaan perlu disertai penjelasan mengenai jenis pajak, dasar pengenaan, serta kelompok masyarakat yang benar-benar akan terkena.

Setelah pernyataan Hashim menjadi perhatian, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa usaha mikro dengan omzet sampai Rp500 juta setahun memperoleh fasilitas tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto tersebut sesuai ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembicaraan mengenai warteg dan pekerjaan informal tidak berarti seluruh pelaku usaha kecil akan langsung dibebani pajak baru.

Penjelasan itu penting, sekaligus memperlihatkan mengapa komunikasi kebijakan perpajakan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ketika masyarakat mendengar bahwa kegiatan sehari-hari mereka dianggap menyimpan potensi pajak, kekhawatiran dapat muncul sebelum rincian hukumnya dipahami. Klarifikasi kemudian diperlukan untuk membedakan rencana pemerintah dari kesimpulan yang terlanjur beredar.

Direktorat Jenderal Pajak juga telah menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang dibicarakan pemerintah bukan merupakan jenis pajak baru. Perbaikan sistem pemungutan dan penciptaan kewajiban pajak baru merupakan dua hal yang berbeda. Saya kira perbedaan tersebut semestinya dijelaskan sejak awal, terutama ketika pembicaraan melibatkan transaksi yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Tetapi persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya pajak baru. Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan bagaimana biaya kepatuhan, administrasi, dan perubahan mekanisme pemungutan memengaruhi pelaku usaha kecil. Kebijakan yang tidak menambah tarif sekalipun dapat menimbulkan beban apabila pelaksanaannya rumit atau membutuhkan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan skala usaha.

Dalam ilmu ekonomi publik dikenal prinsip ability to pay [kemampuan membayar]. Prinsip ini menempatkan kapasitas ekonomi seseorang sebagai salah satu pertimbangan dalam pembagian beban pajak. Artinya, keadilan perpajakan tidak cukup diukur dari seberapa banyak orang berhasil dimasukkan ke dalam sistem, tetapi juga dari apakah kewajiban yang dikenakan sebanding dengan kemampuan mereka.

Saya tidak menganggap setiap pedagang kecil pasti tidak mampu membayar pajak. Ada usaha informal yang berkembang besar dan mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi daripada usaha yang telah tercatat secara resmi. Justru karena kondisi pelaku usaha beragam, pemerintah membutuhkan data yang cermat agar pemungutan pajak tidak menyamaratakan mereka.

Baca Juga: Ketika Bekerja Keras Tak Lagi Cukup untuk Hidup Layak

Negara Menghitung Penerimaan, Rakyat Menunggu Pertanggungjawaban

Saya sering merasa perdebatan mengenai pajak terlalu cepat berubah menjadi pertentangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat. Seolah-olah negara hanya dapat menjalankan programnya jika masyarakat bersedia menanggung beban lebih besar, sementara keberatan warga dianggap sebagai kurangnya kesadaran terhadap kewajiban. Padahal, kepatuhan pajak juga berkaitan dengan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara.

Masyarakat tentu berhak bertanya mengapa penerimaan harus ditingkatkan, siapa yang akan membayar, dan bagaimana uang tersebut digunakan. Pertanyaan semacam itu bukan penolakan terhadap kewajiban sebagai warga negara. Justru pengawasan terhadap penggunaan uang publik merupakan bagian penting dari hubungan antara pembayar pajak dan pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai peningkatan penerimaan, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju kepada transaksi kecil yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak berkemampuan besar, penghindaran pajak, kebocoran penerimaan, dan efektivitas administrasi juga perlu memperoleh perhatian. Negara mempunyai kewajiban menerapkan aturan secara adil, bukan semata-mata memperluas jangkauan pemungutan.

Ada alasan ekonomi yang mendukung upaya memperbaiki kepatuhan. Penerimaan yang stabil dapat membantu pemerintah menyediakan layanan publik dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Tetapi manfaat tersebut perlu diperlihatkan melalui kebijakan yang terukur, penggunaan anggaran yang transparan, serta pelayanan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Bayangkan seorang pemilik warung yang harus mengatur pembelian bahan dagangan ketika harga pemasok berubah. Ia mungkin tidak mengikuti seluruh perdebatan mengenai rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Yang lebih dekat dengan kehidupannya adalah apakah pendapatan hari itu cukup untuk menutup biaya usaha dan kebutuhan keluarganya.

Saya menggunakan gambaran tersebut bukan untuk menyatakan bahwa semua pedagang berada dalam kesulitan yang sama. Keadaan ekonomi setiap rumah tangga dan usaha berbeda, sehingga kita membutuhkan data sebelum menyimpulkan besarnya tekanan yang mereka alami. Tetapi perbedaan itu justru menjadi alasan mengapa kemampuan membayar tidak boleh digantikan oleh asumsi berdasarkan jumlah transaksi.

Negara juga perlu membedakan upaya memperluas basis data ekonomi dari upaya memperluas kewajiban pajak. Pencatatan transaksi yang lebih baik dapat membantu pemerintah memahami kegiatan ekonomi, memperbaiki pelayanan, dan mengidentifikasi kewajiban yang memang telah diatur. Akan tetapi, pencatatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh transaksi yang ditemukan layak dikenai pungutan tambahan.

Kepercayaan masyarakat akan lebih mudah dibangun ketika penjelasan pemerintah konsisten dan dapat diperiksa. Jika sebuah kebijakan tidak menciptakan pajak baru, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme yang berubah dan siapa yang terdampak. Jika ada rencana perluasan kewajiban, dasar hukum, alasan ekonomi, dan perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah harus disampaikan secara terbuka.

Saya juga ingin melihat pemerintah lebih sering membicarakan efisiensi belanja dengan kesungguhan yang sama ketika membicarakan optimalisasi penerimaan. Setiap rupiah yang berhasil dipungut membawa tanggung jawab untuk digunakan secara tepat. Meningkatkan pendapatan negara tanpa memperbaiki kualitas pengeluaran tidak otomatis menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Hubungan antara pajak dan pelayanan publik memang tidak sesederhana pembayaran langsung untuk sebuah layanan. Seseorang dapat membayar pajak lebih besar daripada manfaat individual yang diterimanya, sementara kelompok rentan memperoleh pelayanan yang dibiayai bersama. Itulah salah satu fungsi redistribusi dalam sistem fiskal, dan alasan mengapa prinsip keadilan harus menjadi bagian dari perancangannya.

Karena itu, saya tidak ingin pertanyaan mengenai kemampuan rakyat digunakan untuk menolak seluruh upaya peningkatan penerimaan. Negara tetap perlu menagih kewajiban yang sah, termasuk dari pihak yang mampu membayar tetapi tidak patuh. Yang perlu dijaga adalah agar perbaikan kepatuhan tidak berubah menjadi penambahan beban yang tidak proporsional bagi mereka yang kemampuan ekonominya terbatas.

Rakyat tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang mengapa negara memerlukan uang lebih banyak. Mereka juga berhak mengetahui apakah negara memahami kemampuan orang-orang yang dimintanya membayar.

Ketika pemerintah menghitung potensi pajak dari berbagai kegiatan ekonomi, saya berharap ada perhitungan lain yang dilakukan dengan ketelitian yang sama. Berapa banyak penghasilan yang benar-benar tersisa setelah kebutuhan pokok dipenuhi? Berapa besar biaya yang harus ditanggung usaha kecil untuk mematuhi aturan? Dan apakah pelayanan publik yang dibiayai pajak terus menunjukkan perbaikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menyebut target penerimaan atau besarnya transaksi yang belum tercatat. Jawabannya memerlukan data, kebijakan yang adil, dan pertanggungjawaban yang terbuka. Sebab kemampuan negara mengumpulkan uang seharusnya berjalan bersama kemampuannya memahami keadaan masyarakat yang menjadi sumber penerimaan itu. []

Bandung, 10 November 2026