Kita sering merasa media sosial adalah ruang pribadi. Tempat menulis, berpendapat, dan bereaksi sesuka hati. Padahal, yang kita unggah tidak pernah benar-benar berhenti di kita.

Belakangan ini, sebuah memorandum dari Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengingatkan hal yang sebenarnya sudah lama kita tahu. Bahwa aktivitas di media sosial bukan sekadar soal ekspresi, tapi juga soal tanggung jawab. Bahkan di lingkungan internal, penggunaan media sosial kini diatur lebih serius.

Dokumen tersebut menekankan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari citra institusi. Apa yang diunggah seseorang bisa berdampak pada organisasi yang ia wakili, bahkan tanpa disadari. Di sinilah batas antara personal dan publik mulai menjadi kabur.

Baca Juga: Masa Depan Internet Setelah Era Media Sosial

Ketika Media Sosial Tidak Lagi Sekadar Ruang Pribadi

Dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 4/SE/SJ/2025 yang dilansir jdih.pu.go.id, media sosial disebut sebagai sarana komunikasi yang harus digunakan secara bertanggung jawab untuk menjaga citra institusi dan menyebarluaskan informasi secara tepat.

Artinya, media sosial tak lagi dipandang sebagai ruang bebas sepenuhnya. Ia jadi bagian dari sistem komunikasi yang lebih besar, dengan konsekuensi yang juga lebih nyata. Bahkan hal sederhana seperti komentar, unggahan, atau reaksi bisa masuk dalam ranah yang dinilai.

Di dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan jejak. Informasi yang dibagikan bisa diakses kembali, disalin, bahkan digunakan di luar konteks awalnya. Ini membuat setiap tindakan di media sosial tidak pernah benar-benar selesai setelah diunggah.

Ada juga penekanan soal verifikasi informasi. Bahwa membagikan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya bisa berdampak lebih luas, terutama ketika informasi tersebut menyentuh isu sensitif. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan lagi sekadar konten, tapi juga bagaimana konten itu diproses sebelum dibagikan.

Baca Juga: Cara Influencer Membentuk Cara Kita Melihat Sebuah Produk

Realita yang Lebih Dekat dengan Kehidupan Sehari-hari

Apa yang diatur dalam lingkungan institusi sebenarnya mencerminkan realita yang lebih luas. Bahwa siapa pun, bukan hanya pegawai pemerintah, menghadapi risiko yang sama saat menggunakan media sosial. Perbedaan hanya terletak pada skala dampaknya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Zainal Fatah, dalam wawancara dengan Kompas.com menegaskan bahwa setiap aktivitas kerja di kementerian harus siap menghadapi kondisi nyata di lapangan dan tidak bisa dilakukan sembarangan. “Sekarang banjir hidrometeorologis, bencana alam tiba-tiba, kalau kita suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan,” ujarnya.

Pernyataan ini memang tidak secara langsung membahas media sosial. Namun, ada satu pesan yang sama kuatnya: bahwa setiap peran membawa tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hal yang sama berlaku di media sosial, saat kebebasan sering datang tanpa kesadaran akan konsekuensi.

Dalam keseharian, ini terlihat dari banyak hal kecil. Komentar yang ditulis saat emosi, informasi yang dibagikan tanpa dicek, atau unggahan yang terlihat sepele tapi bisa disalahartikan. Semua itu tampak ringan di awal, tapi bisa berdampak panjang.

Masalahnya, banyak orang masih melihat media sosial sebagai ruang spontan. Padahal, ia sudah berubah menjadi ruang publik dengan dinamika yang jauh lebih kompleks. Dan di situlah banyak kesalahpahaman bermula.

Baca Juga: Internet Tanpa Media Sosial, Masih Mungkin Terjadi?

Antara Kebebasan dan Kesadaran

Media sosial memang memberi ruang untuk berekspresi. Tapi ruang itu tidak pernah benar-benar tanpa batas. Ada etika, ada konteks, dan ada dampak yang mengikuti setiap kata yang ditulis.

Yang sering terjadi bukan pelanggaran besar, tapi kebiasaan kecil yang terus diulang. Membagikan tanpa berpikir, bereaksi tanpa memahami, atau menilai tanpa konteks. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi jika terjadi terus-menerus, bisa membentuk pola yang berisiko.

Di titik ini, yang dibutuhkan bukan pembatasan berlebihan. Tapi kesadaran yang lebih utuh. Bahwa setiap unggahan adalah representasi, bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga dari cara berpikir yang dibawa.

Bijak bermedia sosial bukan berarti diam. Tapi tahu kapan harus berbicara, dan bagaimana cara menyampaikannya. Dan mungkin, itu yang selama ini terasa sederhana, tapi justru paling sulit dilakukan. [][Eva Evilia/KK]

[penulisan artikel ini dibantu AI dan telah melewati proses kurasi Redaksi]