Oleh Adrian Damar
Hampir tidak ada pidato tentang Indonesia yang tidak menyebut masa depan. Kita ingin menjadi negara maju.
Kita ingin memanfaatkan bonus demografi. Kita ingin memiliki sumber daya manusia yang unggul, menguasai teknologi, memperkuat industri, dan mampu bersaing di tingkat global. Kalimat-kalimat itu terus diulang dalam berbagai kesempatan, seolah menjadi kesepakatan bersama tentang arah yang ingin dituju bangsa ini.
Namun, setiap kali mendengar semua itu, saya selalu terganggu oleh satu pertanyaan sederhana. Jika masa depan benar-benar menjadi tujuan besar pembangunan nasional, mengapa pendidikan seringkali tidak terlihat sebagai titik berangkatnya? Mengapa ia lebih sering muncul sebagai urusan satu kementerian, bukan sebagai cara berpikir seluruh bangsa?
Pertanyaan ini bukan lahir karena pendidikan tidak pernah dibicarakan. Justru sebaliknya. Pendidikan selalu hadir dalam dokumen perencanaan, pidato kenegaraan, hingga janji-janji politik. Anggaran pendidikan juga selalu menjadi salah satu yang terbesar dalam APBN. Secara administratif, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa negara mengabaikan pendidikan.
Namun, ada perbedaan besar antara menjadikan pendidikan sebagai program dan menjadikannya sebagai prioritas dalam cara berpikir pembangunan. Perbedaan itu mungkin tidak langsung terlihat. Tetapi dampaknya terasa hampir di setiap persoalan yang kita hadapi hari ini.
Baca Juga: Kalau Semua Pengumuman Negara Dianggap Penting, Masih Adakah yang Benar-Benar Penting?
Kita Terlalu Sering Memperbaiki Akibat, Terlalu Jarang Merawat Akar
Setiap kali muncul persoalan tentang rendahnya produktivitas tenaga kerja, kita berbicara tentang pelatihan. Ketika literasi menurun, kita sibuk mencari metode belajar yang baru. Ketika daya saing melemah, kita mulai membahas kurikulum. Ketika etika publik dipertanyakan, kita berbicara tentang pendidikan karakter. Hampir semua persoalan bangsa, cepat atau lambat, selalu bermuara pada satu kesimpulan yang sama: kualitas manusianya harus diperbaiki.
Ironisnya, kesadaran itu sering muncul setelah masalah terjadi. Kita tampak lebih senang memperbaiki gejala daripada merawat akar yang melahirkannya. Pendidikan akhirnya hadir sebagai solusi atas krisis, bukan sebagai fondasi untuk mencegah krisis itu muncul sejak awal. Cara berpikir seperti ini membuat pembangunan selalu berlari mengejar persoalan yang sudah terjadi, bukan membangun manusia yang mampu mengurangi persoalan di masa depan.
Padahal pendidikan bekerja dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan proyek pembangunan lainnya. Jalan tol dapat selesai dalam beberapa tahun. Gedung dapat berdiri dalam hitungan bulan. Kawasan industri bisa segera diresmikan setelah pembangunannya rampung. Pendidikan tidak mengenal ritme seperti itu. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
Mungkin justru karena itulah pendidikan sering kalah menarik dibandingkan sektor lain. Politik menyukai hasil yang dapat segera diperlihatkan kepada publik. Pembangunan fisik mudah difoto, mudah diukur, dan mudah dijadikan simbol keberhasilan. Pendidikan bekerja jauh lebih sunyi. Keberhasilannya baru terasa ketika anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah menjadi orang dewasa yang mengambil keputusan bagi bangsanya.
Sayangnya, sesuatu yang hasilnya datang sangat lambat seringkali juga menjadi yang paling mudah ditunda.
Padahal sejarah banyak negara menunjukkan bahwa lompatan besar dalam pembangunan hampir selalu diawali oleh investasi yang konsisten pada manusianya. Infrastruktur memang mempercepat pergerakan ekonomi. Teknologi meningkatkan efisiensi. Modal memperbesar kapasitas produksi. Namun semua itu tetap bergantung pada kualitas manusia yang mengelolanya. Tanpa manusia yang mampu berpikir kritis, terus belajar, dan beradaptasi terhadap perubahan, pembangunan akan kehilangan tenaga penggeraknya.
Baca Juga: Negara Semakin Banyak Bicara, Mengapa Semakin Sedikit yang Percaya?
Pendidikan Bukan Sekadar Urusan Sekolah, Melainkan Cara Bangsa Menentukan Arah
Barangkali selama ini kita terlalu sering menyempitkan makna pendidikan. Begitu kata pendidikan disebut, yang terbayang adalah sekolah, guru, ruang kelas, kurikulum, atau nilai ujian. Semua itu memang bagian penting dari sistem pendidikan, tetapi bukan keseluruhannya.
Pendidikan sesungguhnya adalah cara sebuah bangsa mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan. Karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya dibahas ketika berbicara tentang sekolah. Ia seharusnya ikut hadir ketika bangsa ini menyusun kebijakan ekonomi, merancang transformasi digital, membangun industri, memperkuat demokrasi, bahkan ketika membicarakan ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Sebab semua bidang itu pada akhirnya bergantung pada satu hal yang sama, yaitu kemampuan manusia memahami persoalan, bekerja sama, dan mengambil keputusan yang baik.
Ketika pendidikan ditempatkan hanya sebagai urusan sektor tertentu, ia kehilangan pengaruhnya terhadap arah pembangunan secara keseluruhan. Kita lalu terbiasa memisahkan pembangunan manusia dari pembangunan ekonomi, seolah keduanya dapat berjalan sendiri-sendiri. Padahal ekonomi yang kuat lahir dari manusia yang kuat. Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang terdidik. Inovasi lahir dari budaya belajar yang hidup. Bahkan kemampuan sebuah bangsa menjaga persatuannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.
Mungkin karena itu saya selalu merasa bahwa ukuran keberhasilan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada angka kelulusan, nilai asesmen, atau jumlah sekolah yang dibangun. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah setiap keputusan besar yang diambil bangsa ini benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas manusia dalam jangka panjang.
Kalau jawabannya belum, mungkin memang ada sesuatu yang perlu kita benahi dalam cara memandang pendidikan.
Kita sering mengatakan bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Kalimat itu begitu sering diulang sehingga terdengar seperti kebenaran yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Namun, jika kita sungguh mempercayainya, maka pendidikan seharusnya tidak pernah berada di barisan belakang ketika menentukan arah pembangunan. Ia justru menjadi pertimbangan pertama sebelum kita memutuskan ke mana bangsa ini akan melangkah.
Barangkali itulah refleksi yang perlu terus kita jaga. Bangsa ini memang tidak pernah kekurangan mimpi tentang masa depan. Kita memiliki begitu banyak cita-cita tentang Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur, dan lebih berdaya saing. Namun mimpi sebesar apa pun hanya akan menjadi rangkaian slogan apabila kita lupa bahwa masa depan tidak dibangun pada hari ketika target-target itu ingin dicapai. Masa depan dibangun jauh lebih awal, ketika sebuah bangsa memutuskan bahwa investasi paling penting bukan hanya pada apa yang akan dimiliki, melainkan pada siapa yang kelak akan mengelolanya.
Sebab sebuah bangsa tidak menjadi besar hanya karena berhasil membangun jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Bangsa menjadi besar ketika berhasil membangun manusia yang mampu menjaga semua itu, mengembangkannya, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya dengan cara yang lebih baik. Mungkin di situlah pertanyaan ini menemukan maknanya. Kita memang selalu berbicara tentang masa depan. Tetapi jika pendidikan belum benar-benar diletakkan di depan, apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar berharap masa depan akan datang dengan sendirinya? []
Bandung, 03 Agustus 2026
