Oleh Adrian Damar

Ada masa ketika sebuah pengumuman dari negara benar-benar ditunggu. Orang rela menghentikan aktivitasnya untuk mendengarkan pidato presiden. 

Siaran televisi dihentikan sementara ketika pemerintah hendak menyampaikan kebijakan penting. Surat kabar keesokan harinya dipenuhi analisis mengenai dampaknya, sementara masyarakat membicarakannya selama berhari-hari. Pengumuman bukan sekadar informasi. Ia adalah sebuah peristiwa.

Hari ini, situasinya terasa berbeda. Hampir setiap hari ada konferensi pers, peluncuran program, peresmian, arahan, imbauan, klarifikasi, hingga penjelasan lanjutan atas penjelasan sebelumnya. Semua dikemas dengan bahasa yang hampir serupa. Semuanya disebut penting. Semuanya dikatakan strategis. Semuanya diklaim berdampak besar bagi masyarakat. Ironisnya, semakin sering kata ‘penting’ digunakan, semakin sulit publik merasakan sesuatu yang benar-benar penting.

Fenomena ini tidak selalu berarti masyarakat menjadi apatis terhadap negara. Bisa jadi yang sedang berubah bukan tingkat kepedulian publik, melainkan cara mereka mengelola perhatian. Di tengah banjir informasi yang datang dari segala arah, perhatian telah menjadi sumber daya yang jauh lebih langka dibandingkan informasi itu sendiri. Ketika setiap hari ada sesuatu yang harus diperhatikan, manusia secara alami akan mulai memilih apa yang layak didengar dan apa yang cukup dilewati begitu saja.

Di sinilah paradoks komunikasi publik mulai terlihat. Negara tampak semakin aktif berbicara, tetapi masyarakat tidak selalu merasa perlu berhenti untuk mendengarkan. Bukan karena setiap kebijakan kehilangan maknanya, melainkan karena terlalu banyak hal yang datang dengan tingkat urgensi yang hampir sama. Ketika semua ingin menjadi prioritas, publik justru kehilangan kemampuan untuk mengenali mana yang benar-benar harus diprioritaskan.

Baca Juga: Negara Semakin Banyak Bicara, Mengapa Semakin Sedikit yang Percaya?

Perhatian Publik Adalah Sumber Daya yang Terbatas

Kita hidup pada masa ketika hampir semua pihak sedang memperebutkan perhatian. Media berlomba menjadi yang tercepat. Platform digital merancang algoritma agar pengguna bertahan lebih lama. Perusahaan berusaha membuat produknya paling mencolok. Kreator konten berlomba menciptakan judul yang paling memancing rasa ingin tahu. Dalam situasi seperti ini, negara sebenarnya sedang berada dalam arena yang sama. Setiap pengumuman pemerintah tidak lagi bersaing dengan pengumuman pemerintah lainnya, tetapi juga dengan video pendek, tren media sosial, hiburan, promosi, hingga ribuan notifikasi yang memenuhi layar telepon genggam masyarakat setiap hari.

Masalahnya, perhatian manusia tidak berkembang secepat jumlah informasi yang diterimanya. Waktu kita tetap dua puluh empat jam sehari. Kemampuan otak untuk menyaring informasi juga memiliki batas. Karena itu, ketika terlalu banyak hal diberi label penting, otak mulai membangun mekanisme pertahanan. Salah satunya adalah mengurangi respons terhadap semua hal yang terdengar mendesak. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai bentuk habituation, ketika seseorang perlahan berhenti bereaksi terhadap rangsangan yang terus-menerus diulang.

Akibatnya, kata 'penting' mengalami sesuatu yang mirip dengan inflasi dalam ekonomi. Ketika uang dicetak terlalu banyak, nilainya menurun. Dalam komunikasi, ketika terlalu banyak pesan diberi tingkat urgensi yang sama, nilai urgensi itu sendiri ikut menurun. Bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki cukup ruang perhatian untuk menganggap semuanya sama penting.

Inilah mengapa komunikasi publik tidak bisa hanya diukur dari seberapa sering negara berbicara. Yang jauh lebih penting adalah apakah negara mampu menjaga bobot setiap pesan yang disampaikan. Sebuah pengumuman seharusnya memperoleh perhatian bukan karena menggunakan kata-kata yang lebih besar, melainkan karena masyarakat memahami bahwa ketika negara mengatakan sesuatu itu penting, memang ada alasan kuat mengapa mereka perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan.

Persoalan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak pemerintahan di berbagai negara menghadapi tantangan serupa. Era digital telah mengubah cara masyarakat menerima informasi. Dulu, pemerintah memiliki posisi yang hampir tidak tergantikan sebagai sumber informasi resmi. Kini, informasi bergerak jauh lebih cepat daripada proses birokrasi. Bahkan sebelum konferensi pers dimulai, potongan video, opini, dan interpretasi sudah lebih dahulu beredar di media sosial. Negara bukan lagi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana sebuah kebijakan dipahami.

Baca Juga: Negara Sedang Memperluas Pengawasan Pajaknya, tetapi Sudahkah Mereka Memperdalam Kepercayaannya? 

Yang Dibutuhkan Bukan Lebih Banyak Pengumuman, Melainkan Lebih Banyak Momentum

Dalam dunia komunikasi, momentum sering kali lebih berharga daripada frekuensi. Sebuah pesan yang disampaikan pada waktu yang tepat, dengan alasan yang jelas dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat, biasanya memiliki daya ingat yang jauh lebih panjang dibandingkan puluhan pengumuman yang datang silih berganti. Sayangnya, kita justru semakin sering melihat hampir semua kebijakan dipresentasikan dengan tingkat urgensi yang seragam.

Ketika peluncuran sebuah aplikasi, peresmian sebuah program, perubahan administratif, hingga kebijakan yang benar-benar menyangkut kehidupan jutaan orang menggunakan gaya komunikasi yang nyaris sama, publik kehilangan penanda. Mereka tidak lagi memiliki alat untuk membedakan mana yang sekadar rutin dan mana yang benar-benar menentukan arah kehidupan bersama. Akibatnya, perhatian menjadi semakin tipis karena harus dibagi kepada terlalu banyak hal.

Barangkali di sinilah komunikasi publik perlu mulai belajar membedakan antara kebutuhan untuk memberi informasi dan kebutuhan untuk menciptakan peristiwa. Tidak semua kebijakan memerlukan panggung besar. Tidak semua pembaruan harus dibingkai sebagai tonggak sejarah. Ada informasi yang cukup disampaikan secara administratif, ada pula yang memang layak memperoleh perhatian nasional. Ketika semuanya diperlakukan sama, nilai dari setiap pengumuman justru saling menggerus.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran bahwa perhatian publik bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia harus diperoleh melalui relevansi dan konsistensi. Masyarakat bersedia meluangkan waktunya apabila mereka merasa informasi tersebut benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Sebaliknya, jika pengalaman sehari-hari tidak sejalan dengan nada besar yang digunakan dalam setiap pengumuman, maka perlahan-lahan publik akan membangun jarak. Mereka tetap mendengar, tetapi tidak lagi merasa perlu menunggu.

Mungkin karena itu, tantangan komunikasi negara pada masa sekarang bukan lagi bagaimana memperbanyak saluran komunikasi. Saluran itu sudah tersedia di mana-mana. Yang menjadi tantangan justru bagaimana menjaga agar setiap kata 'penting' tetap memiliki makna. Sebab sebuah kata hanya memiliki nilai selama ia digunakan secara proporsional. Ketika semua hal disebut penting, kata itu kehilangan kemampuannya untuk membedakan mana yang benar-benar mendesak.

Mungkin kita memang perlu bertanya ulang tentang cara negara berkomunikasi dengan warganya. Apakah tujuan komunikasi hanya memastikan setiap kebijakan diketahui publik, atau juga memastikan masyarakat masih bersedia memberikan perhatian ketika negara benar-benar membutuhkan mereka untuk mendengarkan? Pertanyaan ini menjadi penting karena perhatian adalah pintu pertama menuju pemahaman, dan pemahaman adalah jalan menuju kepercayaan.

Jika perhatian publik terus terkikis oleh banjir pengumuman yang semuanya mengaku penting, maka persoalannya bukan lagi jumlah informasi yang disampaikan. Persoalannya adalah hilangnya kemampuan sebuah pengumuman untuk menjadi peristiwa yang benar-benar berarti. Dan ketika hari itu datang, mungkin negara masih akan terus berbicara. Namun yang hilang bukanlah suara negara, melainkan kesediaan masyarakat untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkannya. []

Bandung 27 Juli 2026