Ketika Bakom Merangkul Terasa Seperti Mengklaim Mitra Strategis, Publik Membaca Apa?

Eva Evilia

Kamis, 07 Mei 2026 • 199 views

Di era digital hari ini, komunikasi publik tak lagi hanya soal apa yang disampaikan. Ia juga tentang bagaimana publik membaca maksud di baliknya. Dan sering, jarak antara niat dan persepsi bisa berubah menjadi persoalan yang jauh lebih besar.

Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada langkah Badan Komunikasi Pemerintah [Bakom] yang mengumumkan keterlibatan Indonesia New Media Forum [INMF] sebagai mitra strategis dalam komunikasi publik digital pemerintah.

Dari sisi pemerintah, langkah ini terlihat seperti upaya adaptasi. Media digital tumbuh cepat, creator-driven media punya pengaruh besar, dan pola konsumsi informasi masyarakat memang sudah berubah. Pemerintah tentu tidak ingin tertinggal dari perubahan itu.

Namun, persoalannya bukan berhenti di situ.

Ketika sejumlah media yang disebut dalam pengumuman tersebut mulai memberi klarifikasi bahwa tidak ada kerja sama formal seperti yang dipersepsikan publik, arah pembacaan mulai berubah. Yang awalnya terlihat sebagai ‘kolaborasi’, perlahan dibaca sebagai sesuatu yang lebih sensitif.

Dan di titik itulah komunikasi publik mulai bergerak ke wilayah persepsi.

Ketika Bahasa Resmi Bertemu Sensitivitas Publik

Dalam komunikasi publik, pilihan kata tidak pernah benar-benar netral. Kalimat yang bagi satu pihak terasa administratif, bisa terbaca sangat berbeda di mata publik.

Istilah seperti ‘mitra strategis’ terdengar sederhana di lingkungan birokrasi atau komunikasi institusional. Namun ketika istilah itu ditempelkan kepada media atau platform digital yang dikenal independen, publik tidak membacanya sebagai istilah teknis semata.

Publik membaca relasi. Publik membaca kedekatan. Dan di era ketidakpercayaan digital hari ini, publik juga membaca kemungkinan adanya pengaruh.

Masalahnya, persepsi publik modern tidak dibentuk hanya oleh klarifikasi resmi. Ia dibentuk oleh konteks sosial yang lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin sensitif terhadap hubungan antara kekuasaan, media, dan pembentukan narasi publik.

Karena itu, ketika nama-nama media populer muncul dalam pengumuman pemerintah tanpa penjelasan yang benar-benar rinci soal bentuk keterlibatannya, ruang interpretasi langsung terbuka lebar.

Saya melihat, di sinilah persoalan utamanya bukan sekadar soal ada atau tidaknya kerja sama formal. Tapi soal bagaimana komunikasi tersebut gagal mengantisipasi cara publik membacanya.

Publik Hari Ini Tidak Hanya Mendengar, Tapi Menafsirkan

Yang berubah hari ini sebenarnya bukan hanya media. Tapi cara masyarakat mempercayai informasi.

Dulu, komunikasi pemerintah cenderung bersifat satu arah. Informasi diumumkan, lalu diterima. Sekarang, setiap pernyataan langsung dibedah, dibandingkan, dan ditafsirkan oleh publik secara real time.

Media sosial membuat semua orang merasa punya ruang untuk membaca “apa maksud sebenarnya” di balik sebuah pernyataan. Akibatnya, komunikasi publik tidak lagi berhenti di teks resmi. Ia hidup di komentar, unggahan ulang, dan diskusi digital.

Dalam konteks kasus INMF dan Bakom, publik tidak hanya melihat pengumumannya. Mereka juga melihat timing-nya, pilihan katanya, hingga siapa saja yang disebut di dalamnya. Dan ketika beberapa pihak yang namanya tercantum mulai memberi jarak atau klarifikasi, publik langsung menangkap adanya ketidaksinkronan.

Profesor komunikasi dari New York University, Jay Rosen, pernah menjelaskan bahwa kepercayaan publik modern sangat dipengaruhi oleh persepsi independensi media. Ketika publik merasa ada jarak yang terlalu dekat antara media dan kekuasaan, rasa curiga tumbuh jauh lebih cepat dibanding klarifikasi.

“People can sense authenticity, and they can sense when something feels managed.” — Jay Rosen

Kalimat itu terasa relevan dengan situasi hari ini. Karena dalam komunikasi publik modern, persoalan terbesar sering bukan pada niatnya. Tapi pada apakah publik merasa semuanya terjadi secara natural atau terlalu dikendalikan.

Antara Adaptasi dan Kekhawatiran Mengontrol Narasi

Dari sudut pandang pemerintah, langkah mendekati media digital sebenarnya masuk akal. Perubahan pola konsumsi informasi memang membuat komunikasi publik harus ikut berubah. Media baru punya audiens besar. Kontennya cepat menyebar. Dan pengaruhnya terhadap opini publik tidak bisa dianggap kecil.

Namun di sisi lain, publik juga punya memori panjang terhadap relasi antara kekuasaan dan informasi. Ketika pemerintah mulai terlalu dekat dengan ruang distribusi informasi digital, kekhawatiran tentang independensi akan muncul dengan sendirinya.

Apalagi, dunia digital hari ini dibangun di atas krisis kepercayaan. Publik sudah terlalu sering melihat buzzer politik, framing informasi, hingga operasi narasi di media sosial. Akibatnya, sensitivitas masyarakat terhadap isu seperti ini menjadi jauh lebih tinggi.

Saya rasa, ini yang mungkin kurang dibaca dalam komunikasi Bakom kemarin. Yang dipersoalkan publik bukan hanya soal forum media baru. Tapi soal rasa bahwa ada ruang independen yang mulai terasa “didekati terlalu jauh”. Dan dalam komunikasi publik, rasa seperti itu sering lebih kuat dibanding penjelasan formal.

Mungkin inilah tantangan terbesar komunikasi pemerintah hari ini. Bukan hanya bagaimana menyampaikan pesan, tapi bagaimana memastikan publik tidak merasa ada sesuatu yang sedang diarahkan terlalu jauh.

Karena di era digital, transparansi saja tidak selalu cukup. Cara transparansi itu disampaikan juga menentukan bagaimana ia dipercaya. Dan mungkin, yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana merangkul media baru. Tapi bagaimana melakukannya tanpa membuat publik merasa ada sesuatu yang sedang diambil alih secara perlahan. []