Ketika persoalan publik muncul, pemerintah diharapkan memberikan penjelasan yang terang. Namun, mengapa sebagian pernyataan resmi justru meninggalkan pertanyaan yang lebih besar?
Kebakaran hutan dan lahan [karhutla] kembali menjadi persoalan lintas batas pada Oktober 2026. Kabut asap dari wilayah Indonesia menjadi perhatian Malaysia hingga mendorong komunikasi antara pemimpin kedua negara. Pemerintah Indonesia kemudian menjelaskan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan, termasuk pengerahan puluhan ribu personel dan armada udara untuk mengendalikan kebakaran.
Dalam pemberitaan ANTARA, 11 Oktober 2026, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk operasi pemadaman dan modifikasi cuaca. Komunikasi tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Di Jakarta Timur, persoalan berbeda muncul ketika sebuah rumah dinas TNI AD di Kompleks KPAD Cijantung ditemukan digunakan sebagai lokasi operasional judi online. Menurut ANTARA, 9 Oktober 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa kecurigaan warga sekitar mendorong penggerebekan pada 4 Oktober. Polisi Militer kemudian mengamankan 11 warga sipil dan menyita 32 komputer, sementara seorang prajurit yang diduga menyewakan rumah tersebut telah ditahan.
Maruli menyatakan institusinya akan menindak tegas anggota yang terlibat dan tidak melindungi pelanggaran. Langkah itu perlu dicatat sebagai tindakan nyata, bukan diabaikan hanya karena kasusnya memunculkan kritik. Namun, tindakan penegakan hukum dan penjelasan mengenai bagaimana penyalahgunaan fasilitas negara bisa terjadi merupakan dua kebutuhan akuntabilitas yang berbeda.
Kedua peristiwa tersebut tidak membuktikan bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan fakta. Akan tetapi, keduanya membuka pertanyaan mengenai sejauh mana penjelasan resmi mampu menjawab persoalan yang ingin diketahui masyarakat. Sebab, menyampaikan apa yang telah dilakukan belum tentu sama dengan menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana pengulangannya akan dicegah.
Baca Juga: Bagaimana Ketidakkompetenan Dapat Tumbuh Menjadi Sistem?
Ketika Penjelasan Dibuat untuk Melindungi Institusi
Dalam komunikasi krisis, sebuah institusi menghadapi dua kebutuhan yang dapat saling berbenturan. Institusi harus menyampaikan informasi yang akurat, tetapi juga berkepentingan menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Ketika perhatian terhadap reputasi menjadi terlalu dominan, komunikasi berisiko lebih banyak menjelaskan keberhasilan institusi daripada persoalan yang sedang dipertanyakan.
W. Timothy Coombs, melalui Situational Crisis Communication Theory [SCCT], menjelaskan bagaimana organisasi memilih strategi komunikasi berdasarkan tanggung jawab yang dipersepsikan publik dalam sebuah krisis. Strategi tersebut dapat mencakup penyangkalan, pengurangan tanggung jawab, hingga upaya memperbaiki hubungan dengan pihak terdampak. Kerangka ini tidak menganggap semua pembelaan institusi sebagai kebohongan, tetapi menunjukkan bahwa komunikasi krisis juga berkaitan dengan pengelolaan reputasi.
Dalam kasus karhutla, pengerahan lebih dari 60.000 personel dan 48 armada udara menunjukkan besarnya sumber daya yang menurut pemerintah telah dikerahkan. Informasi tersebut relevan untuk menjelaskan respons negara dan tidak semestinya dikesampingkan. Namun, jumlah personel dan armada belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang efektivitas pemadaman, asal serta pergerakan asap, kondisi kualitas udara, dan langkah pencegahan kebakaran berikutnya.
Masyarakat memerlukan informasi yang memungkinkan mereka memahami hasil, bukan hanya besarnya upaya. Data titik api, luas lahan terbakar, kualitas udara, perkembangan pemadaman, dan temuan mengenai penyebab kebakaran perlu disampaikan dengan konteks yang dapat diperiksa. Jika hubungan antara upaya dan hasil tidak dijelaskan, publik dapat kesulitan menilai apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam kasus rumah dinas TNI, penahanan prajurit yang diduga menyewakan fasilitas negara merupakan perkembangan penting. Namun, pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan rumah dinas tetap relevan, termasuk bagaimana aktivitas yang melibatkan banyak komputer dapat berlangsung di lingkungan tersebut. Pemeriksaan perlu menentukan apakah terdapat pelanggaran prosedur, siapa yang bertanggung jawab, dan perbaikan apa yang diperlukan.
Pemerintah tentu tidak harus membuka seluruh informasi ketika penyelidikan masih berlangsung. Ada data yang perlu diverifikasi, informasi pribadi yang harus dilindungi, serta proses hukum yang tidak boleh terganggu. Namun, keterbatasan tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka, bukan membuat masyarakat harus menebak apakah pertanyaan mereka sedang dijawab atau dihindari.
Masalah muncul ketika keberhasilan komunikasi lebih banyak dinilai berdasarkan meredanya kontroversi daripada tersedianya jawaban yang dapat diuji. Pernyataan yang cepat, tegas, dan meyakinkan mungkin membantu meredakan tekanan sesaat. Akan tetapi, apabila persoalan substantif belum dijelaskan, kesan bahwa institusi lebih sibuk menjaga citra dapat terus berkembang.
Baca Juga: Mengapa Perlakuan Istimewa di Penjara Sulit Mati?
Mengapa Kekuasaan Bisa Kehilangan Kemampuan Mendengar?
Salah satu kemungkinan penjelasannya terletak pada struktur organisasi pemerintahan yang hierarkis. Informasi harus melewati beberapa tingkatan sebelum sampai kepada pejabat yang mengambil keputusan atau menyampaikannya kepada publik. Dalam proses tersebut, informasi dapat diringkas, dipilih, atau diberi penekanan berbeda sesuai kebutuhan organisasi.
Kajian perilaku organisasi mengenal fenomena organizational silence, yaitu keadaan ketika anggota organisasi memilih tidak menyampaikan informasi, kekhawatiran, atau kritik yang sebenarnya relevan. Keheningan tidak selalu menunjukkan persetujuan terhadap kebijakan. Pegawai dapat memilih diam karena khawatir dianggap tidak loyal, mengganggu hubungan kerja, atau merugikan kariernya.
Jika kebiasaan semacam itu berkembang, pemimpin berisiko menerima gambaran keadaan yang lebih positif daripada kenyataan. Laporan keberhasilan lebih mudah bergerak ke atas, sedangkan informasi mengenai kegagalan dapat kehilangan tempat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika krisis muncul, penjelasan resmi mungkin dibangun dari informasi yang belum lengkap atau kerangka pemikiran yang terlalu menekankan keberhasilan institusi.
Mekanisme tersebut tidak membuktikan bahwa hal serupa terjadi dalam dua kasus Oktober 2026. Namun, ia membantu menjelaskan mengapa komunikasi pemerintah dapat bermasalah tanpa harus mengasumsikan bahwa pejabat selalu berniat menipu masyarakat. Persoalan bisa bermula dari cara organisasi mengumpulkan, menyaring, dan menghargai informasi.
Faktor lain adalah information asymmetry, yaitu ketimpangan akses terhadap informasi antara pemerintah dan masyarakat. Institusi negara biasanya mempunyai data internal, kewenangan penyelidikan, dan akses administratif yang tidak dimiliki publik. Ketimpangan ini dapat membuat pejabat terbiasa menyampaikan kesimpulan tanpa menjelaskan seluruh proses yang menghasilkan kesimpulan tersebut.
Padahal lingkungan informasi telah berubah. Masyarakat kini dapat membandingkan pernyataan resmi dengan rekaman video, citra satelit, dokumen publik, kesaksian lapangan, dan pemberitaan berbagai media. Kemampuan tersebut tidak menjamin semua penilaian masyarakat benar, tetapi membuat otoritas jabatan tidak lagi cukup sebagai satu-satunya dasar penerimaan informasi.
Di sinilah pemerintah membutuhkan perubahan cara pandang terhadap komunikasi. Masyarakat bukan sekadar penerima pesan yang harus diyakinkan, melainkan pihak yang berhak memahami dasar keputusan negara. Pertanyaan kritis tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, sebagaimana pembelaan terhadap kebijakan tidak selalu berarti pengabaian fakta.
Komunikasi yang sehat membutuhkan kemampuan mendengar sekaligus menjelaskan. Pemerintah perlu mengetahui pertanyaan apa yang belum terjawab, informasi apa yang masih diperdebatkan, dan bukti apa yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan. Tanpa proses tersebut, komunikasi berisiko berubah menjadi kegiatan menyampaikan pesan yang semakin jauh dari kebutuhan penerimanya.
Baca Juga: Berapa Banyak Kegagalan yang Bisa Ditoleransi dari Sepiring MBG?
Harga yang Harus Dibayar Ketika Publik Berhenti Percaya
Dampak komunikasi pemerintah tidak berhenti pada reputasi pejabat atau lembaga tertentu. Risiko yang lebih serius muncul ketika masyarakat mulai meragukan keandalan informasi resmi secara umum. Dalam keadaan demikian, pernyataan yang benar sekalipun dapat menghadapi kesulitan memperoleh kepercayaan.
Survei OECD yang diterbitkan pada 2024 memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut di 30 negara anggota yang disurvei pada 2023. Rata-rata hanya 39 persen responden mempunyai kepercayaan tinggi atau cukup tinggi kepada pemerintah nasional, sementara 44 persen memiliki tingkat kepercayaan rendah atau tidak percaya. Survei yang sama menunjukkan hanya 41 persen responden percaya pemerintah menggunakan bukti terbaik dalam pengambilan keputusan.
OECD juga menemukan hanya sekitar 39 persen responden menilai komunikasi pemerintah mengenai reformasi kebijakan sudah memadai. Angka-angka tersebut bukan pengukuran kondisi Indonesia dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Namun, temuan itu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan penggunaan bukti merupakan persoalan penting dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Dalam laporannya, OECD menekankan hubungan positif antara keyakinan bahwa pemerintah menggunakan bukti dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Organisasi tersebut mendorong komunikasi yang menjelaskan dasar kebijakan, menyediakan data yang dapat diverifikasi, serta memungkinkan masyarakat memahami dampak keputusan publik. Artinya, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan isi pernyataan, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk memeriksa kebenarannya.
Risiko pertama ketika komunikasi dianggap berulang kali tidak memadai adalah melemahnya kredibilitas. Masyarakat dapat semakin skeptis terhadap penjelasan berikutnya, termasuk ketika pemerintah menyampaikan informasi yang akurat. Institusi kemudian membutuhkan usaha lebih besar untuk memperoleh kepercayaan yang sebelumnya dapat dibangun melalui rekam jejak keterbukaan.
Risiko kedua berkaitan dengan kerja sama masyarakat. Dalam bencana lingkungan, wabah, atau keadaan darurat, informasi resmi mempunyai fungsi keselamatan yang sangat nyata. Ketika sumber informasi tidak dipercaya, anjuran yang benar sekalipun berisiko lebih sulit diterima dan dilaksanakan.
Risiko ketiga adalah berkembangnya ruang bagi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat yang tidak mempercayai penjelasan resmi dapat mencari jawaban dari sumber lain yang belum tentu lebih akurat. Situasi ini dapat memperbesar kesalahpahaman, memperuncing perdebatan, dan mempersulit pembentukan kesepahaman mengenai fakta.
Karena itu, pembenahan komunikasi pemerintah tidak cukup melalui pelatihan juru bicara atau penyusunan pesan yang lebih meyakinkan. Institusi membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi penting tidak disaring demi menyenangkan atasan, kesalahan dapat dilaporkan tanpa intimidasi, dan data yang mendasari pernyataan resmi dapat diperiksa. Pengukuran keberhasilan komunikasi juga harus mencakup kualitas jawaban, ketepatan koreksi, dan tindak lanjut terhadap masalah yang diungkapkan.
Perkembangan kasus karhutla dan rumah dinas TNI memperlihatkan pentingnya membedakan tindakan pemerintah dari kualitas penjelasannya. Pengerahan personel, komunikasi diplomatik, penggerebekan, dan penahanan merupakan langkah yang relevan serta perlu dinilai berdasarkan hasilnya. Pada saat bersamaan, masyarakat tetap berhak memperoleh informasi mengenai penyebab masalah, efektivitas penanganan, pertanggungjawaban, dan pencegahan pengulangan.
Menjaga citra bukan tujuan yang selalu bertentangan dengan kepentingan publik. Pemerintah membutuhkan legitimasi agar kebijakan dapat dijalankan dan kerja sama masyarakat dapat dipertahankan. Namun, legitimasi yang berkelanjutan membutuhkan kesesuaian antara pernyataan, bukti, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga tidak harus mempunyai semua jawaban ketika krisis pertama kali terjadi. Penyelidikan membutuhkan waktu, data dapat berubah, dan kesimpulan awal mungkin perlu diperbaiki. Mengakui ketidakpastian justru dapat menjadi bentuk komunikasi yang bertanggung jawab apabila disertai penjelasan mengenai apa yang sudah diketahui dan bagaimana informasi yang belum tersedia akan diperiksa.
Persoalan mendasarnya bukan apakah pemerintah boleh mempertahankan reputasinya, melainkan bagaimana reputasi itu dibangun. Jika citra dianggap harus dijaga dengan mengendalikan persepsi, kritik akan mudah dipandang sebagai gangguan. Sebaliknya, jika citra dipahami sebagai hasil dari keterbukaan dan akuntabilitas, pertanyaan masyarakat menjadi bagian penting dari proses memperbaiki pemerintahan.
Sebab kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui kemampuan membuat sebuah institusi terlihat selalu benar. Kepercayaan yang lebih kokoh justru membutuhkan kemampuan menunjukkan bagaimana kesalahan ditemukan, diakui, dan diperbaiki. [][Redaksi Kedaikata]
