Oleh Rommy Rimbarawa
Seekor harimau di alam liar masih memiliki kesempatan menentukan ke mana ia berjalan, kapan beristirahat, dan bagaimana mencari makan.
Seekor primata dapat berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memilih kelompoknya, menghindari ancaman, atau mencari tempat yang dianggap aman. Kehidupan di alam tentu tidak selalu nyaman, tetapi setidaknya sebagian besar pilihan masih berada pada mereka.
Keadaannya berubah ketika manusia menempatkan hewan di dalam kebun binatang. Kita menentukan tempat mereka tinggal, makanan yang mereka terima, pasangan atau kelompok sosialnya, perawatan kesehatannya, bahkan seberapa jauh mereka dapat bergerak. Hampir seluruh kebutuhan hidup hewan tersebut kemudian bergantung kepada keputusan manusia.
Karena itu, ketika beberapa waktu lalu kasus dugaan korupsi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya mencuat, saya merasa persoalannya jauh lebih besar daripada angka kerugian negara. Dilansir dari Antara News, penyidikan kasus tersebut memperkirakan kerugian mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Pemberitaan mengenai perkara itu juga memunculkan persoalan operasional, fasilitas, perawatan, hingga kesejahteraan satwa sebagai bagian yang perlu dibenahi.
Proses hukum tentu harus dibiarkan bekerja untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan apa yang benar-benar terjadi. Kita juga perlu berhati-hati membedakan kondisi aktual dengan foto atau informasi lama yang kembali beredar di media sosial. Namun kasus tersebut memberikan sebuah pertanyaan yang menurut saya tidak boleh ikut hilang setelah pemberitaannya mereda.
Apa yang terjadi ketika manusia gagal memenuhi tanggung jawab terhadap hewan yang kehidupannya telah kita ambil alih?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena korupsi, salah urus, atau kelalaian terhadap kesejahteraan satwa mempunyai korban yang berbeda. Hewan tidak mengetahui bagaimana anggaran disusun. Mereka tidak mengerti mengapa jumlah atau kualitas pakan berubah, mengapa kandang tidak diperbaiki, atau mengapa perawatan kesehatan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Mereka hanya menerima akibatnya.
Baca Juga: Kemarau Datang Setiap Tahun. Mengapa Kebakaran Hutan Masih Terasa Seperti Kejutan?
Hidup Saja Ternyata Tidak Cukup
Selama ini kita mungkin terlalu sederhana memahami kesejahteraan hewan. Selama seekor hewan masih mendapatkan makanan, air, dan tidak terlihat sakit, kita cenderung menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal ilmu kesejahteraan hewan sudah bergerak jauh melampaui ukuran sesederhana itu.
Profesor David J. Mellor, ilmuwan kesejahteraan hewan dari Massey University, Selandia Baru, mengembangkan kerangka yang dikenal sebagai Five Domains Model. Model tersebut melihat kesejahteraan hewan melalui lima ranah: nutrisi, lingkungan fisik, kesehatan, interaksi perilaku, dan keadaan mental. Artinya, menilai kesejahteraan seekor hewan tidak cukup dengan memastikan ia tidak kelaparan atau sakit. Kita juga perlu memperhatikan apakah lingkungan dan pengalaman hidupnya memungkinkan munculnya kondisi mental yang positif.
Pemikiran ini mengubah pertanyaan yang selama ini kita ajukan. Bukan lagi sekadar, “Apakah hewan ini masih hidup?” Melainkan, “Kehidupan seperti apa yang sedang mereka jalani?”
Seekor harimau dapat memperoleh kalori yang cukup, tetapi apakah ruang hidupnya memungkinkan ia melakukan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan spesiesnya? Seekor primata mungkin sehat secara fisik, tetapi apakah ia memperoleh interaksi sosial dan stimulasi lingkungan yang memadai? Seekor gajah mungkin tidak menunjukkan luka, tetapi apakah kesehariannya memberikan kesempatan untuk bergerak, menjelajah, memilih, dan berinteraksi?
Kajian kesejahteraan satwa kebun binatang sekarang memang memasukkan kondisi mental dan pengalaman positif maupun negatif sebagai bagian penting dalam penilaian. MDPI.com mencatat, kerangka Five Domains bahkan telah digunakan dalam pendekatan penilaian kesejahteraan di berbagai lembaga zoologi.
Ini berarti tanggung jawab manusia menjadi jauh lebih besar. Kita tidak cukup hanya mencegah hewan mati. Kita bertanggung jawab memastikan hewan yang berada sepenuhnya dalam pengelolaan manusia memiliki kehidupan yang layak dijalani.
Pandangan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Jane Goodall. Primatolog dan aktivis konservasi asal Inggris itu sejak lama mengingatkan bahwa semakin banyak pengetahuan kita mengenai kecerdasan, hubungan sosial, dan kehidupan emosional hewan, semakin sulit pula membenarkan penangkaran tanpa standar kesejahteraan yang tinggi. Namun Goodall juga mengakui bahwa kebun binatang dengan standar perawatan terbaik dapat memainkan peran dalam pendidikan dan konservasi. Di situlah menurut saya pembicaraan tentang kebun binatang harus ditempatkan.
Perdebatan tidak perlu disederhanakan menjadi apakah semua kebun binatang harus ada atau tidak boleh ada. Pertanyaan yang lebih dekat dengan kenyataan adalah: jika manusia memutuskan mempertahankan kebun binatang untuk konservasi, penelitian, pendidikan, atau alasan lain, apakah kita bersedia memenuhi konsekuensi moral dari keputusan tersebut? Sebab hewan yang sudah berada di sana tidak dapat memilih.
Baca Juga: Yang Terancam Punah Mungkin Bukan Harimau atau Badak, Melainkan Masa Depan Kita
Kekuasaan Seharusnya Selalu Datang Bersama Tanggung Jawab
Ada sesuatu yang membuat persoalan kesejahteraan hewan berbeda dari banyak persoalan sosial lainnya. Manusia yang merasa dirugikan memiliki berbagai kemungkinan untuk melakukan perlawanan. Kita dapat mengadu, menuntut, melapor kepada media, meminta bantuan hukum, atau setidaknya menceritakan apa yang dialami kepada orang lain. Hewan tidak memiliki pilihan tersebut.
Seekor harimau tidak bisa memeriksa laporan keuangan lembaga yang mengelolanya. Orangutan tidak bisa mempertanyakan kualitas makanannya. Gajah tidak dapat mengajukan protes jika ruang hidupnya tidak memenuhi kebutuhan biologis dan perilakunya.
Justru karena mereka tidak mampu menuntut haknya sendiri, tanggung jawab manusia seharusnya menjadi lebih besar, bukan lebih kecil.
Di sinilah kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kebun binatang menjadi sangat mengganggu secara moral. Korupsi selama ini sering kita pahami melalui angka: berapa uang yang hilang, berapa kerugian negara, siapa yang menerima, dan berapa hukuman yang kemudian dijatuhkan. Dalam lembaga yang mengelola makhluk hidup, dampaknya berpotensi menjalar jauh melampaui neraca keuangan.
Anggaran pakan adalah makanan yang benar-benar akan dimakan hewan. Anggaran kesehatan berhubungan dengan obat, pemeriksaan, dan penanganan ketika satwa sakit. Anggaran pemeliharaan menentukan kualitas lingkungan tempat mereka menjalani seluruh hidupnya. Karena itu, setiap rupiah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa memiliki makna yang sangat konkret bagi makhluk yang bergantung kepadanya.
Kita juga perlu mengingat bahwa kebun binatang bukan sekadar tempat masyarakat datang untuk melihat hewan dari dekat. Jika lembaga semacam itu mengklaim fungsi konservasi dan pendidikan, maka cara satwa diperlakukan justru menjadi bagian dari pendidikan tersebut.
Apa yang dipelajari seorang anak tentang hubungan manusia dan hewan ketika melihat satwa hidup dalam kondisi yang buruk?
Sebaliknya, apa yang dipelajarinya ketika melihat bahwa kebutuhan setiap spesies dipahami dengan serius, kandang dirancang berdasarkan perilaku alaminya, kesehatan diperhatikan, dan pengunjung diajak menghormati satwa sebagai makhluk hidup?
Kebun binatang sebenarnya dapat mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada nama latin seekor hewan. Ia dapat mengajarkan bahwa manusia mempunyai kekuasaan atas banyak makhluk lain, tetapi kekuasaan tersebut tidak memberikan hak untuk memperlakukan mereka sesuka hati.
Jane Goodall Institute bahkan mendorong masyarakat untuk menilai fasilitas satwa berdasarkan apakah kebutuhan fisik, emosional, dan sosial hewan benar-benar diperhatikan. Pesannya sederhana: label kebun binatang atau pusat konservasi saja tidak otomatis menjamin kesejahteraan satwa. Kualitas pengelolaanlah yang menentukan.
Barangkali di sinilah kalimat “hewan juga berhak sejahtera” memperoleh maknanya yang lebih dalam. Sejahtera bukan berarti memanusiakan hewan. Kita tidak perlu membayangkan mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan kita. Justru sebaliknya, menghormati hewan berarti memahami kebutuhan mereka sebagai spesies yang berbeda dari manusia, lalu menyediakan kondisi yang memungkinkan kebutuhan tersebut terpenuhi.
Harimau harus dapat menjadi harimau. Gajah harus memperoleh kesempatan menjalani perilaku yang memang dimiliki gajah. Primata membutuhkan kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan kognitif spesiesnya. Tanggung jawab manusia adalah memastikan bahwa ketika kebebasan mereka dibatasi, kualitas hidup mereka tidak ikut dirampas.
Mungkin ukuran peradaban memang tidak hanya terlihat dari bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Ada ukuran yang jauh lebih sunyi: bagaimana kita memperlakukan makhluk yang berada sepenuhnya di bawah kekuasaan kita dan tidak mempunyai kemampuan untuk membalas perlakuan tersebut.
Hewan tidak bisa meminta transparansi. Mereka tidak memahami kata korupsi, tata kelola, akuntabilitas, ataupun anggaran. Mereka hanya mengetahui apakah hari ini merasa lapar atau kenyang, sakit atau sehat, takut atau aman, tertekan atau memiliki kesempatan menjalani kehidupan yang sesuai dengan dirinya.
Karena itu, tanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka tidak boleh bergantung pada kemampuan mereka untuk meminta.
Justru karena mereka tidak pernah bisa meminta itulah manusialah yang harus memastikan kebutuhan tersebut tetap dipenuhi. Sebab ketika kita memilih mengambil alih hampir seluruh kehidupan seekor hewan, kita tidak hanya memperoleh kuasa untuk menentukan nasibnya. Kita juga menerima kewajiban untuk memastikan kehidupan yang kita berikan kepadanya benar-benar layak dijalani. []
Bandung, 18 Agustus 2026
