Pelatihan dasar militer untuk peserta sipil kembali jadi sorotan setelah muncul kabar meninggalnya peserta dari program SPPI dan calon manajer KDMP.
Angka yang disebut dalam percakapan publik tidak kecil: lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia [SPPI] dan empat calon manajer Koperasi Desa Merah Putih [KDMP] dikabarkan meninggal dalam rangkaian pelatihan. Jika sebuah program pelatihan sudah sampai menelan korban jiwa, pertanyaan yang muncul tidak lagi bisa dibatasi pada teknis pelaksanaan semata.
Dalam setiap pelatihan, disiplin tentu dibutuhkan. Tak ada organisasi yang dapat berjalan baik tanpa kedisiplinan, ketahanan mental, dan kemampuan bekerja dalam tekanan. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah cara membentuk disiplin untuk peserta sipil harus meminjam pola pelatihan militer, terutama ketika tujuan akhirnya bukan membentuk prajurit, melainkan tenaga sipil yang akan bekerja di bidang pelayanan, pengelolaan, pendampingan, atau manajemen masyarakat.
Di sinilah persoalannya menjadi sensitif. Mengkritik latsarmil untuk peserta sipil bukan berarti menolak disiplin. Yang dipersoalkan adalah batas antara membentuk ketangguhan dan memaksakan metode yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan profesi sipil. Sebab disiplin adalah nilai yang universal, tetapi cara membentuk disiplin tidak selalu universal.
Baca Juga: Mengapa Negeri yang Kaya Batu Bara Masih Bisa Kekurangan Listrik?
Ketika Kedisiplinan Disamakan dengan Ketahanan Fisik
Dalam banyak budaya organisasi, terutama yang masih sangat mengagumi simbol ketegasan, kedisiplinan sering dibayangkan sebagai kemampuan menahan tekanan fisik. Orang yang kuat dianggap sebagai orang yang tahan panas, tahan lelah, tahan teriakan, dan tahan dipaksa melewati batas tubuhnya. Cara pandang ini mungkin cocok untuk konteks tertentu, tetapi tidak bisa begitu saja dipindahkan ke semua jenis pelatihan.
Peserta sipil datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang secara fisik siap, ada yang tidak. Ada yang memiliki riwayat kesehatan tertentu, ada yang mungkin belum pernah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Jika standar pelatihan tidak dirancang dengan pemeriksaan medis, mitigasi risiko, dan pengawasan yang ketat, maka pelatihan yang dimaksudkan untuk membentuk karakter justru bisa berubah menjadi ruang yang membahayakan.
Masalahnya bukan pada gagasan bahwa peserta harus disiplin. Masalahnya muncul ketika disiplin terlalu cepat diterjemahkan sebagai tekanan tubuh. Padahal dalam dunia sipil, kedisiplinan sering kali lebih banyak berkaitan dengan kemampuan bekerja tepat waktu, mengambil keputusan, membaca risiko, berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik, dan menjaga integritas dalam situasi yang tidak selalu mudah.
Calon manajer koperasi desa, pendamping program, atau tenaga pelayanan masyarakat tidak sedang disiapkan untuk menghadapi medan tempur. Mereka disiapkan untuk mengelola manusia, dana, barang, data, dan kepercayaan publik. Jika tujuan akhirnya adalah kemampuan manajerial dan pelayanan, maka metode pelatihannya juga perlu diuji berdasarkan kesesuaian dengan tujuan tersebut.
Pertanyaan ini penting karena seringkali pelatihan keras dianggap otomatis menghasilkan pribadi yang kuat. Dalam praktiknya, tidak semua tekanan menghasilkan ketangguhan. Tekanan yang tepat dapat membangun daya tahan, tetapi tekanan yang keliru dapat meninggalkan trauma, cedera, bahkan korban jiwa.
Baca Juga: Mengapa Harapan Tetap Bertahan di Tengah Kabar Buruk?
Sipil Membutuhkan Kompetensi, Bukan Sekadar Simbol Ketangguhan
Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam merancang pelatihan adalah menyamakan simbol ketangguhan dengan kemampuan bekerja. Seseorang yang mampu menjalani latihan fisik berat belum tentu otomatis mampu mengelola koperasi, memimpin tim, membaca laporan keuangan, menangani keluhan warga, atau mengambil keputusan etis di lapangan. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang tidak cocok dengan pelatihan bercorak militer belum tentu tidak disiplin atau tidak layak menjalankan tugas sipil.
Dalam pekerjaan sipil, kompetensi sering kali lebih rumit daripada sekadar daya tahan tubuh. Ada kemampuan memahami regulasi, mengelola administrasi, menjaga akuntabilitas, bekerja lintas kelompok, dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Semua kemampuan itu membutuhkan pelatihan yang serius, tetapi bentuk keseriusannya tidak selalu harus keras secara fisik.
Jika negara ingin mencetak tenaga sipil yang kuat, maka yang perlu diperkuat bukan hanya tubuh mereka. Mereka juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi keuangan, manajemen risiko, empati sosial, komunikasi publik, dan keberanian mengambil keputusan yang benar ketika berhadapan dengan tekanan. Itulah jenis ketangguhan yang lebih dekat dengan kebutuhan kerja sipil sehari-hari.
Pelatihan bercorak militer sering dipilih karena dianggap cepat membangun kedisiplinan. Namun cara yang cepat tidak selalu menjadi cara yang paling tepat. Dalam pendidikan dan pelatihan modern, metode yang baik bukan hanya dilihat dari seberapa keras prosesnya, tetapi juga dari seberapa relevan, aman, terukur, dan berdampak terhadap tujuan akhir.
Karena itu, latsarmil untuk peserta sipil perlu dibaca bukan sebagai perkara gaya pelatihan semata. Ia perlu dibaca sebagai pilihan kebijakan. Setiap pilihan kebijakan membawa konsekuensi, dan ketika konsekuensinya menyentuh keselamatan peserta, evaluasinya tidak boleh berhenti pada pernyataan duka atau penyesalan administratif.
Baca Juga: Mengapa Orang Tetap Turun ke Jalan Ketika Jarang Ada yang Berubah?
Ketika Ada Korban, Evaluasi Tidak Boleh Sekadar Formalitas
Kematian peserta dalam program pelatihan seharusnya menjadi alarm yang sangat serius. Dalam sistem pelatihan apa pun, korban jiwa tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa yang cukup dijawab dengan belasungkawa. Jika ada peserta meninggal, maka seluruh desain pelatihan perlu diperiksa dari awal, mulai dari seleksi kesehatan, kurikulum, beban latihan, pengawasan instruktur, standar kedaruratan, hingga rantai tanggung jawab pengambil keputusan.
Evaluasi seperti ini tidak cukup dilakukan secara internal. Ketika korban sudah berjatuhan, publik berhak meminta audit yang lebih terbuka dan independen. Bukan untuk mencari kambing hitam secara terburu-buru, melainkan untuk memastikan apakah sistem pelatihan tersebut memang layak dilanjutkan, perlu diubah, atau harus dihentikan sementara sampai seluruh risikonya dipahami dengan jernih.
Dalam konteks sipil, negara seharusnya lebih berhati-hati ketika meminjam metode yang berasal dari dunia militer. Militer memiliki fungsi, kultur, dan kebutuhan yang berbeda dari dunia sipil. Ketika metode itu dipindahkan ke peserta sipil, harus ada pertanyaan serius tentang adaptasi, batas intensitas, perlindungan peserta, dan relevansi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalankan.
Tidak ada yang salah dengan membangun kedisiplinan. Tidak ada yang salah dengan melatih daya tahan dan tanggung jawab. Namun ada yang perlu dipertanyakan ketika kedisiplinan dibangun melalui cara yang membuat keselamatan peserta menjadi terlalu rentan.
Publik juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam cara pandang bahwa korban adalah bagian dari proses pembentukan mental. Cara pandang seperti itu berbahaya karena dapat membuat kekerasan atau kelalaian tersamarkan sebagai pendidikan karakter. Dalam pelatihan sipil, keberhasilan tidak boleh diukur dari seberapa banyak peserta yang mampu bertahan menghadapi tekanan ekstrem, tetapi dari seberapa siap mereka menjalankan tanggung jawabnya setelah pelatihan selesai.
Jika tujuan akhirnya adalah melahirkan tenaga sipil yang mampu melayani masyarakat, maka proses pembentukannya juga harus mencerminkan nilai pelayanan itu sendiri. Pelatihan yang baik semestinya melahirkan orang yang disiplin tanpa kehilangan martabat, tangguh tanpa harus dihancurkan lebih dulu, dan siap bekerja tanpa harus mempertaruhkan keselamatan secara tidak proporsional.
Karena itu, perdebatan tentang latsarmil untuk sipil tidak seharusnya dipersempit menjadi soal suka atau tidak suka terhadap kedisiplinan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah metode yang dipakai sudah sesuai dengan tujuan, aman bagi peserta, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi korban. Jika jawabannya belum jelas, maka evaluasi harus dilakukan sebelum korban berikutnya kembali membuat publik terkejut.
Dalam setiap program pelatihan, terutama yang diselenggarakan atau didukung negara, keselamatan peserta harus menjadi ukuran dasar. Kedisiplinan yang baik tidak boleh dibangun dengan mengabaikan tubuh manusia. Ketangguhan yang sehat tidak seharusnya dibayar dengan nyawa.
Latsarmil untuk sipil mungkin dimaksudkan untuk membangun karakter. Namun, ketika korban mulai muncul, karakter sebuah sistem pelatihan justru ikut diuji. Ujian itu bukan terletak pada seberapa keras peserta ditempa, melainkan pada seberapa berani penyelenggara meninjau ulang metode yang dipakai ketika kenyataan menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. [][Redaksi Kedaikata]
