Oleh Adrian Damar
Setiap kali sebuah perkara besar bergulir di Indonesia, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul sebelum persidangan selesai. Siapa sebenarnya yang berada di belakang semua ini?
Pertanyaan itu terdengar di warung kopi, ruang-ruang diskusi, media sosial, hingga siniar yang membedah jalannya sebuah perkara. Menariknya, pertanyaan tersebut sering kali lebih cepat menyebar daripada pembahasan mengenai alat bukti, argumentasi hukum, atau isi putusan pengadilan.
Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa ingin tahu publik. Ia memperlihatkan bahwa dalam banyak perkara besar, masyarakat tidak lagi hanya mencoba memahami apa yang terjadi di ruang sidang. Mereka juga berusaha membaca apa yang mungkin terjadi di luar ruang sidang. Dugaan tentang adanya kepentingan politik, tekanan kekuasaan, atau permainan pihak-pihak tertentu hampir selalu muncul, bahkan ketika proses hukum masih berlangsung.
Tentu saja, tidak semua dugaan itu benar. Tidak semuanya pula dapat dibuktikan. Namun kemunculan dugaan tersebut secara berulang layak menjadi perhatian. Sebab ketika pola yang sama terus muncul pada berbagai perkara, yang sedang dipertanyakan masyarakat sesungguhnya bukan hanya satu kasus, melainkan kemampuan sistem hukum untuk bekerja secara independen.
Baca Juga: Menyelamatkan Keluarga Kelas Menengah di Tengah Ekonomi yang Kian Sulit
Dari Sambo hingga Nadiem, Pertanyaan yang Selalu Berulang
Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat pola yang hampir sama muncul pada berbagai perkara besar. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Pada tahap awal, publik menerima penjelasan resmi mengenai baku tembak yang disebut terjadi di rumah dinas. Namun seiring berjalannya waktu, narasi tersebut berubah setelah berbagai fakta baru terungkap. Rekaman CCTV, hasil penyidikan, hingga proses persidangan memperlihatkan cerita yang jauh berbeda dari penjelasan pertama.
Kasus itu meninggalkan jejak yang panjang dalam ingatan publik. Banyak orang mulai menyadari bahwa narasi resmi pun bisa berubah ketika fakta-fakta baru muncul. Sejak saat itu, setiap perkara besar hampir selalu diikuti pertanyaan yang sama. Apakah semua yang disampaikan kepada publik memang merupakan gambaran utuh dari apa yang sebenarnya terjadi?
Pola serupa juga muncul dalam perkara korupsi timah yang menyeret Harvey Moeis. Selain besarnya nilai kerugian negara yang menjadi perhatian, publik juga bertanya bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung dalam waktu yang lama tanpa lebih dahulu terdeteksi. Pertanyaan masyarakat tidak berhenti pada siapa pelakunya, tetapi meluas menjadi siapa yang membiarkan, siapa yang memperoleh manfaat, dan mengapa sistem pengawasan tidak bekerja lebih cepat.
Dalam perkara pagar laut yang sempat menjadi perhatian nasional, pertanyaan publik juga bergerak ke arah yang sama. Setelah keberadaan pagar sepanjang puluhan kilometer menjadi sorotan, diskusi tidak hanya berkisar pada legalitas pembangunan, tetapi juga pada kemungkinan adanya aktor-aktor yang memiliki kepentingan lebih besar di baliknya. Lagi-lagi, masyarakat mencoba mencari sesuatu yang tidak terlihat secara langsung.
Kini, pola serupa kembali muncul dalam perkara yang melibatkan Nadiem Makarim. Terlepas dari bagaimana proses hukumnya akan dinilai pada akhirnya, ruang publik telah dipenuhi berbagai diskusi mengenai perubahan argumentasi penuntutan, perdebatan antar-ahli hukum, hingga munculnya pandangan bahwa perkara tersebut mengandung kejanggalan. Sejumlah pengamat hukum dan diskusi publik mempertanyakan konsistensi alasan yang digunakan selama proses berjalan. Di sisi lain, ada pula yang menilai seluruh proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang memang harus dihormati. Perbedaan pandangan itu sah terjadi dalam negara demokrasi.
Yang menarik justru bukan siapa yang benar dalam perdebatan tersebut. Yang menarik adalah kenyataan bahwa sebagian masyarakat kembali merasa perlu mencari ‘tangan yang tak terlihat’ di balik perkara itu.
Baca Juga: Yang Habis Bukan Kesabaran, Tapi Kepercayaan: Kisah PPPK yang Tak Kunjung Punya Kejelasan
Publik Tidak Lagi Hanya Bertanya Siapa Pelakunya
Jika diperhatikan lebih jauh, telah terjadi perubahan cara masyarakat memandang perkara hukum. Dahulu, perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada siapa pelaku dan apa pelanggarannya. Hari ini, pertanyaan itu sering berkembang menjadi siapa yang melindungi, siapa yang mendorong, siapa yang diuntungkan, atau siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah perkara tersebut.
Perubahan cara berpikir ini tidak lahir begitu saja. Ia merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman ketika masyarakat melihat adanya perkara yang berubah arah, kasus yang berhenti tanpa penjelasan memadai, atau narasi resmi yang kemudian direvisi setelah fakta baru ditemukan. Pengalaman-pengalaman seperti itu perlahan membentuk cara pandang baru bahwa sebuah perkara besar sering kali tidak berdiri sendiri.
Persoalannya, ketika masyarakat semakin terbiasa melihat setiap perkara melalui kacamata konspirasi atau permainan kekuasaan, ruang bagi kepercayaan terhadap proses hukum ikut menyempit. Ini tentu bukan situasi yang sehat.
Sebuah negara membutuhkan warga yang kritis terhadap proses hukum. Namun negara juga membutuhkan sistem hukum yang cukup kredibel sehingga kritik tersebut tidak selalu berubah menjadi prasangka bahwa setiap perkara pasti digerakkan oleh kepentingan yang tidak terlihat.
Baca Juga: Pekerjaan yang Aman [Mungkin] Sudah Tidak Ada
Ketika Persepsi Jadi Tantangan bagi Sistem Peradilan
Dalam ilmu hukum, putusan pengadilan dibangun di atas alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan argumentasi yang dapat diuji. Namun dalam ruang publik, persepsi sering kali berkembang melalui pengalaman kolektif.
Jika pengalaman kolektif masyarakat dipenuhi contoh-contoh yang menimbulkan keraguan, maka setiap perkara baru akan dibaca melalui pengalaman tersebut.
Inilah yang membuat tantangan sistem peradilan hari ini menjadi semakin kompleks. Pengadilan tidak hanya dituntut menghasilkan putusan yang adil. Ia juga dituntut mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses yang melahirkan putusan itu.
Kepercayaan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui pernyataan resmi. Ia tumbuh dari konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memperbaiki kesalahan ketika kesalahan memang terjadi.
Karena itu, munculnya berbagai spekulasi setiap kali ada perkara besar seharusnya tidak selalu dipandang sebagai ancaman. Ia juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat menginginkan proses hukum yang lebih terbuka dan lebih mudah dipahami.
Pada saat yang sama, publik pun memiliki tanggung jawab untuk tidak terburu-buru menjadikan setiap dugaan sebagai kebenaran. Kritik terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik akan lebih kuat jika dibangun di atas fakta, argumentasi, dan data, bukan semata-mata asumsi yang beredar di ruang digital.
Di tengah situasi seperti sekarang, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah benar ada tangan yang tak terlihat di balik setiap perkara besar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa begitu banyak orang merasa pertanyaan itu layak diajukan berulang kali.
Selama ruang bagi kecurigaan terus terasa lebih luas daripada ruang bagi kepercayaan, setiap perkara besar hampir pasti akan melahirkan cerita yang sama. Persidangan belum selesai, putusan belum berkekuatan hukum tetap, tetapi publik sudah sibuk mencari siapa yang sedang bermain di belakang layar.
Dan jika keadaan itu terus berulang, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya satu perkara atau satu institusi. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara meyakinkan warganya bahwa hukum benar-benar dapat berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus selalu dibayangi oleh pertanyaan tentang tangan-tangan yang tidak terlihat. []
Bandung, 2 Juli 2026
